LHKP PDM Surabaya mengumpulkan pemerintah, pengusaha, dan akademisi dalam diskusi publik isu ketenagakerjaan. Tujuannya jelas: memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja.
Tagar.co — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya menunjukkan komitmennya dalam isu ketenagakerjaan dengan menggelar Diskuliak alias Diskusi Publik bertema kesejahteraan pekerja.
Acara yang berlangsung Ahad, 25 Mei 2025, di Aula PDM Kota Surabaya, menghadirkan perwakilan pemerintah, pengusaha, akademisi, serta elemen masyarakat sipil.
Baca juga: Bangun Kolaborasi, LHKP dan DPRD Surabaya Bahas Isu Warga
Ketua LHKP PDM Surabaya, dr. Hj. Zuhrotul M., dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Kota Surabaya harus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warganya, termasuk kaum pekerja dan calon pekerja, melalui pembekalan serta bimbingan dari negara, pengusaha, dan sesama pekerja agar ketimpangan dapat tereduksi,” ujarnya.
Senada, H.M.I. el Hakim, S.H., M.H., Sekretaris LHKP sekaligus moderator diskusi, menekankan bahwa pekerja bukan sekadar pelaku kerja. “Tenaga kerja harus sejahtera. Diskusi lintas sektor ini adalah bentuk konkret Muhammadiyah mendukung upaya peningkatan kualitas hidup pekerja,” katanya.
Pemerintah, Pengusaha, Akademisi Bersinergi
Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinnaker) Surabaya yang diwakili Nurul Qomariyah, S.T., memaparkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji telah berkomitmen menyejahterakan warga, termasuk pekerja.
“Kami punya aplikasi untuk memudahkan pencari kerja serta regulasi yang mendukung iklim usaha,” terang Nurul, yang menjabat Ketua Tim Kerja Sama Hubungan Industrial Disperinnaker.
Sementara itu, Ketua Umum HIPMI Surabaya, Denny Yan R., S.T., M.M.T., menyampaikan harapannya agar iklim usaha tetap kondusif. “Industri punya peran strategis bagi pekerjanya yang menjadi tulang punggung keluarga. Di tengah kemajuan teknologi, pengusaha sangat berharap ada dukungan moral dari para pekerja agar bisnis bisa berkembang,” ungkap alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.
Paparan pamungkas datang dari kalangan akademisi. Dr. Tahegga Alfath, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama sekaligus anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang menegaskan pentingnya menegakkan hak konstitusional pekerja. “Negara sudah memberikan jaminan kesejahteraan sebagai hak pekerja. Kini tinggal bagaimana regulasi ini diterapkan secara adil dan proporsional agar cita-cita bangsa terwujud,” ujarnya.
Menampung Aspirasi, Menyiapkan Aksi Lanjutan
Diskusi yang berlangsung interaktif ini juga menyerap berbagai aspirasi dari pengamat, pekerja, pengurus Muhammadiyah, hingga generasi muda pencari kerja. LHKP PDM Surabaya berjanji akan mengawal tindak lanjut dari hasil diskusi ini, termasuk memberi perhatian khusus pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Iklim Berusaha di Surabaya.
Dengan langkah konkret ini, Muhammadiyah Surabaya tidak hanya memperkuat posisinya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, khususnya kaum pekerja. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
