Klaim ramah lingkungan suka dilabelkan pada produk perusahaan. Faktanya iklan itu tak sesuai kenyataan.
Oleh R. Arif Mulyohadi, dosen Prodi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dan Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jatim
Tagar.co – Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran terhadap isu lingkungan telah tumbuh pesat, mendorong banyak perusahaan untuk menciptakan citra yang ramah lingkungan.
Namun, tidak semua klaim ramah lingkungan benar-benar mencerminkan upaya nyata untuk menjaga kelestarian alam.
Praktik ini dikenal dengan istilah corporate greenwashing (CGW), yaitu ketika perusahaan secara sengaja mengklaim bahwa produk mereka lebih ramah lingkungan dari yang sebenarnya.
Fenomena ini tidak hanya merugikan konsumen yang mengandalkan informasi tersebut, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan pasar.
Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana hukum perusahaan dapat berperan dalam mengatasi greenwashing, serta langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi klaim ramah lingkungan tak sesuai fakta.
Definisi dan Bentuk
Greenwashing adalah praktik di mana perusahaan memberikan citra yang salah tentang produk atau layanan mereka yang seolah-olah ramah lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian.
Secara umum, perusahaan dapat mengklaim bahwa produk mereka bebas dari bahan berbahaya, atau bahkan menggunakan kata-kata seperti “ramah lingkungan”, “berkelanjutan”, atau “organik” tanpa bukti yang jelas untuk mendukung klaim tersebut.
Sebagai contoh, produk yang diklaim bebas plastik ternyata masih menggunakan kemasan yang sulit terurai.
Tantangan utama dalam mengatasi greenwashing terletak pada ketidakjelasan pengaturan tentang penggunaan istilah-istilah yang berkaitan dengan keberlanjutan dalam iklan atau promosi.
Meskipun banyak perusahaan yang menggunakan klaim ramah lingkungan keberlanjutan, tidak semua klaim tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau diverifikasi.
Tanpa regulasi yang lebih tegas, praktik semacam ini terus berkembang dan merugikan konsumen serta perusahaan yang benar-benar mengutamakan keberlanjutan.
Peran Hukum Perusahaan
Hukum perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi greenwashing dengan memastikan bahwa klaim ramah lingkungan atas produk benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan konsumen.
Menurut pendapat Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum yang fokus pada perlindungan konsumen, hukum perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan tidak dapat membuat klaim tentang keberlanjutan tanpa dasar yang jelas.
Setiap klaim yang disampaikan oleh perusahaan harus didasarkan pada standar yang terukur dan dapat diuji.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, mengatur bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada konsumen harus jujur, transparan, dan tidak menyesatkan.
Namun, meskipun peraturan tersebut sudah ada, penegakan hukum terhadap greenwashing masih sulit karena banyak perusahaan yang menggunakan istilah yang tidak spesifik atau kabur.
Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi yang lebih rinci untuk menangani kasus greenwashing secara efektif.
Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menetapkan ketentuan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan audit keberlanjutan secara berkala, yang dilakukan oleh lembaga independen.
Lembaga ini akan mengevaluasi sejauh mana klaim ramah lingkungan yang diajukan oleh perusahaan sesuai dengan praktik yang dilakukan di lapangan.
Dengan adanya audit ini, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas klaim yang mereka buat, tetapi juga memotivasi mereka untuk benar-benar melaksanakan kebijakan ramah lingkungan secara konsisten.
Peran Pemerintah dalam Mengawasi
Pemerintah memainkan peran sentral dalam mengatasi greenwashing dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas dan melibatkan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan untuk menindak perusahaan yang terbukti melakukan greenwashing.
Salah satu langkah penting adalah pembentukan regulasi yang mengatur penggunaan label ramah lingkungan dan keberlanjutan, serta mewajibkan perusahaan untuk membuktikan klaim mereka dengan data yang valid.
Ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh para ahli hukum yang menyarankan adanya standar yang jelas dan dapat diukur dalam menetapkan keberlanjutan suatu produk atau perusahaan.
Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap praktik greenwashing juga penting. Badan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat berperan aktif dalam menanggulangi greenwashing yang merugikan pasar.
Mengingat dampak greenwashing pada persaingan pasar, regulator perlu mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk melindungi konsumen dan perusahaan yang berusaha berkomitmen pada keberlanjutan.
Selain pengawasan, pemerintah juga dapat menginisiasi kebijakan insentif yang mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam keberlanjutan.
Salah satunya adalah dengan memberikan potongan pajak atau fasilitas lainnya bagi perusahaan yang menunjukkan upaya nyata dalam mengurangi dampak lingkungan.
Pendekatan seperti ini dapat memberikan insentif positif bagi perusahaan yang ingin berkompetisi secara jujur dalam aspek keberlanjutan.
Peran Masyarakat
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan menanggulangi greenwashing.
Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan akan menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab atas klaim keberlanjutan mereka.
Konsumen yang teredukasi dengan baik akan lebih cenderung memilih produk yang memiliki sertifikasi keberlanjutan yang sah dan diakui, seperti Fair Trade atau organic certified.
Hal ini akan memberikan sinyal kepada pasar bahwa konsumen tidak akan menerima klaim kosong yang tidak memiliki dasar yang kuat.
Selain itu, organisasi masyarakat sipil dan lembaga independen juga berperan dalam mengawasi dan mengekspos praktik greenwashing.
Mereka bisa melakukan riset dan menyebarkan informasi tentang produk-produk yang terbukti menipu konsumen dengan klaim ramah lingkungan yang palsu.
Media massa juga dapat berfungsi sebagai saluran untuk mendidik publik tentang bahaya greenwashing dan bagaimana cara mengidentifikasi klaim ramah lingkungan yang tidak sah.
Kesimpulan
Tantangan dalam menangani greenwashing membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Hukum perusahaan harus menempatkan peraturan yang lebih jelas dan mendetail terkait klaim ramah lingkungan, serta memfasilitasi penerapan audit eksternal yang objektif.
Pemerintah perlu memperkenalkan kebijakan yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan insentif bagi perusahaan yang berusaha keras untuk mencapai keberlanjutan yang sesungguhnya.
Di sisi lain, masyarakat perlu diberdayakan untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis terhadap klaim keberlanjutan yang tidak terbukti.
Dengan bekerja sama, kita dapat mengurangi dampak negatif dari greenwashing dan mendorong perusahaan untuk berperan lebih aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.(#)
Penulis juga Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arif Jamaco & Associates dan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surabaya Jawa Timur.
Penyunting Sugeng Purwanto
