Reformasi 1998 berhasil menggulingkan Soeharto, tetapi melahirkan sistem pilpres langsung yang rumit dan mahal. Artikel ini mengkritik UUD 2002 sebagai akar kegagalan demokrasi saat ini.
Kolom oleh Daniel Mohammad Rosyid, Ketua Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) Jawa Timur
Tagar.co – Tokoh-tokoh gerakan reformasi 1998 seperti Ray Rangkuti dan Abraham Samad sudah mengakui kemerosotan demokrasi dan kegagalan pemberantasan korupsi, namun masih membangga-banggakan pilpres dan pilkada langsung.
Keduanya hanya menyalahkan Jokowi. Padahal Jokowisme sebagai paham memburu kekuasaan, bukan memburu kebajikan, adalah anak kandung UUD 2002 yang mereka ciptakan untuk mengganti UUD 1945. Kaum reformis lalu berharap dengan reformasi jilid dua.
Baca juga: Gagasan Kembali ke UUD 1945, Prof. Daniel: Fondasi Negara Sudah Rusak
Hemat saya, walaupun diakui oleh Ray Rangkuti bahwa sebagian besar kawan-kawan reformis mereka telah mengidap Jokowisme, mereka gagal menyadari bahwa pilpres langsung yang mereka bangga-banggakan itu justru telah melahirkan Jokowi dan korporatokrasi—perusak demokrasi yang justru pernah mereka perjuangkan. Logika para reformis itu pun kini bengkok sebengkok pilpres.
Mereka kini masih mencoba mendeligitimasi kepresidenan Prabowo yang harus memanfaatkan pengaruh Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Pemilu ala UUD 2002 adalah pemilu yang paling rumit di permukaan planet ini, dengan kelemahan sistemik yang nyata, namun masih dipuja sebagai pencapaian paling ikonik gerakan reformasi. Di samping makin mahal, pilpres langsung tidak pernah menghasilkan kepresidenan dengan legitimasi yang meyakinkan. Hasil pilpres nyaris selalu disengketakan di MK.
Pilpres langsung ala UUD 2002 ini melibatkan 160 juta pemilih di 800 ribuan TPS yang tersebar di sebuah bentang alam kepulauan seluas Eropa dengan kesenjangan sosial dan spasial yang menganga besar.
Yang terjadi bukanlah pemilihan presiden yang penuh pertimbangan, tetapi sebuah proses asal pilih massal yang bisa digambarkan sebagai Olsonian mass random voting yang manipulasinya akan mahal sekali, karena cenderung akan menguntungkan pasangan calon yang berada di tengah untuk pilpres dengan tiga pasangan calon.
Makin besar jumlah pemilihnya, efek Olson ini akan makin berpengaruh. Sudah bisa diramalkan secara statistik bahwa pasangan calon Prabowo-Gibran yang terundi di nomor dua akan memenangkan Pilpres 2024. Kemenangan satu putaran justru disebabkan blunder oleh pasangan 03 Ganjar-Mahfud yang memilih menyerang Jokowi yang sedang amat populer.
Karena validitas data pemilih, independensi KPU dan MK yang meragukan, serta biaya logistik yang tinggi, pilpres ini disebut Prabowo sebagai pilpres yang brutal dan mahal. Pilpres langsung ini adalah pilpres asal coblos yang mengarah pada asal pilih karena kompleksitas memilih pasangan calon presiden bagi kebanyakan pemilih yang tidak punya waktu banyak untuk meneliti dan tidak tahu cara melakukan pairwise comparison. Bahkan, pasangan calon ini hasil jual beli partai politik, sehingga yang terpilih hanya petugas partai.
Memilih capres dan cawapres melalui musyawarah oleh anggota MPR yang terpilih jauh lebih bijaksana, murah, transparan, dan akuntabel. Presiden terpilih adalah mandataris MPR dengan tugas menjalankan GBHN yang dirumuskan oleh MPR. UUD 2002 menggusur MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sementara kriteria pemilihan bergeser dari keterwakilan menjadi keterpilihan yang mahal sekali.
Akibatnya, jagad politik dikuasai oleh para bandit, badut, dan bandar politik yang berperilaku sebagai glembuk, gendham, dan copet suara selama pemilu yang nyaris selalu memilukan publik pemilih. Saya heran fakta ini lolos dari pengamatan Ray Rangkuti dkk. yang tampak masih membanggakan keberhasilan mereka menjatuhkan Soeharto, tetapi telah melahirkan Jokowi.
Gunung Anyar, Surabaya, 26 Mei 2025 @Rosyid College of Arts
Penyunting Mohammad Nurfatoni
