Dengan ribuan sekolah, rumah sakit, dan universitas, Muhammadiyah menggemuk. Namun, kemajuan materi justru menguji daya kritis dan identitas gerakannya.
Oleh Dr. Aji Damanuri, M.E.I., Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulungagung, Dekan FEBI UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Tagar.co – Sebagai salah satu ormas Islam terbesar dan tertua di Indonesia, Muhammadiyah kerap dipuji sebagai pilar moderasi, perintis pendidikan, dan penggerak filantropi.
Namun, di balik citra gemilang itu, organisasi yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan ini menghadapi krisis eksistensial yang dalam.
Di usia yang melampaui satu abad, Muhammadiyah tampak terjebak dalam paradoks. Semakin kuat secara infrastruktur, semakin lemah daya kritiknya. Semakin kaya amal usaha, semakin kabur identitas pergerakannya.
Baca juga: Kecerdasan Politik Muhammadiyah: Dari Kolonial hingga Reformasi
Dari gerakan ke establishment, birokratisasi dan melambatnya nadi kritis menjadi kritik mendalam yang harus disikapi dengan bijak. Struktur organisasi yang rapi dan hierarkis, yang dulu menjadi kekuatan, kini berpotensi menjadi belenggu.
Budaya Kritis
Muhammadiyah menggemuk. Dengan ribuan sekolah, rumah sakit, dan universitas, ia menjelma menjadi korporasi raksasa. Birokrasi yang kompleks sering membuatnya lambat merespons persoalan kekinian.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah memudarnya budaya kritis internal. Keputusan yang lahir dari musyawarah formal sering dianggap final, dan mengkritisinya dianggap melawan “tata krama” organisasi. Warga dan kader muda banyak yang memilih diam, bukan karena setuju, tetapi karena apatis atau tak terdengar suaranya.
Fenomena ini nyata dalam beberapa kebijakan kontroversial. Penerimaan pengelolaan tambang, misalnya, meski dikemas dalam narasi penyelamatan alam dan percontohan tambang yang ecotheologi, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kompatibilitasnya dengan semangat pelestarian alam. Kehadiran politisi aktif dalam jajaran pengurus pusat juga mengaburkan batas antara independensi organisasi dan kepentingan politik pragmatis.
Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid yang legendaris kerap dianggap lamban menjawab persoalan keagamaan kontemporer, sehingga ruang otoritas keagamaan diisi oleh suara-suara lain di media sosial.
Di sinilah titik kritisnya. Muhammadiyah menunjukkan gejala kuat kapitalisasi. Logika pasar mulai mendikte logika dakwah. Sekolah dan rumah sakit unggulan, dengan tarif mahal, bisa secara tidak sengaja mengasingkan kaum duafa yang justru menjadi misi awal organisasi.
Kemitraan dengan konglomerasi besar membuatnya rentan terhadap konflik kepentingan. Narasi “kemajuan” secara tak sadar bergeser dari “pembaruan pemikiran” menjadi “kemajuan material dan ekspansi bisnis”.
Godaan Kekuasaan
Kedekatan dengan kekuasaan adalah godaan lain. Muhammadiyah perlahan berubah dari penjaga moral (moral force) yang lantang menjadi penstabil status quo yang hati-hati. Ormas ini sering diundang untuk memberi “legitimasi” atau sekadar menjadi “stempel” atas kebijakan pemerintah yang tidak populer. Ketika suara kritis meredup, wibawanya sebagai kekuatan pengawal masyarakat sipil pun terkikis. Ia tidak lagi dipandang sebagai penyeimbang, melainkan bagian dari elit yang mapan.
Pertanyaan paling mendasar adalah: Masih adakah “Islam Berkemajuan” yang hidup sebagai jiwa pergerakan? Ideologi itu masih ada di atas kertas, tetapi dalam praktik, ia mengalami dilusi. Kaderisasi lebih fokus pada pelatihan manajerial dan teknis, bukan pendalaman pemikiran tajdid (pembaruan) ala pendirinya. Akibatnya, identitas menjadi kabur. Basis massa hanya mengenal Muhammadiyah sebagai “brand” sekolah dan rumah sakit, bukan sebagai gerakan pemikiran dan pembebasan.
Semangat ikhlas dan pengabdian masih hidup di jantung banyak kader, guru, dan dokter Muhammadiyah di garis depan. Namun, di level elit, organisasi ini tak dapat disangkal terkesan, dengan halus, menjadi pijakan politik dan ekonomi yang sangat efektif. Jabatan di tubuh Muhammadiyah adalah modal sosial berharga untuk masuk ke kursi kekuasaan atau arena bisnis.
Muhammadiyah berdiri di persimpangan. Jalan pertama adalah tetap dalam “zona nyaman” sebagai korporasi agama yang stabil, kaya, dan akomodatif terhadap kekuasaan, namun berisiko kehilangan jiwa kritis dan relevansi sosialnya.
Jalan kedua adalah revolusi internal yang berani, kembali ke khittah sebagai gerakan intelektual dan moral yang memihak pada keadilan, membuka ruang dialog dan kritik yang lebih luas, mendemokratisasi kepemimpinan, dan menempatkan etika di atas pertimbangan bisnis semata.
Masa depan Muhammadiyah tidak ditentukan oleh gedung yang menjulang atau laba yang bertambah, tetapi oleh kemampuannya menjawab satu pertanyaan: Bisakah raksasa yang telah sukses ini mengobarkan kembali api pembaruannya, ataukah ia akan terlelap oleh kenyamanan yang diciptakannya sendiri?
Jawabannya terletak pada keberanian untuk melakukan otokritik, membangunkan nadi kritis yang tertidur, dan mengembalikan “kemajuan” pada makna sejatinya: pembebasan, pencerahan, dan keberpihakan pada yang terpinggirkan.
Maka, hati-hatilah, Muhammadiyah. Kasus ormas lain hendaknya menjadi pelajaran berharga untuk tidak tunduk pada dunia. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
