Setelah keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), ICMI Jatim menilai enam keputusan rapat koordinasi harus dijalankan konsisten, adil, dan bebas dari politisasi.
Tagar.co – Setelah kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa lebih dari 6.000 siswa di berbagai daerah, pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi lintas kementerian pada Ahad, 28 September 2025.
Baca juga: Kasus Keracunan Siswa Merebak, ICMI Jatim Dorong Evaluasi Program MBG
Dari rapat tersebut lahir enam poin penting sebagai langkah perbaikan. Ketua ICMI Orwil Jawa Timur Ulul Albab, menekankan pentingnya implementasi yang konsisten, bukan sekadar keluarnya poin-poin keputusan di atas kertas.
Menutup SPPG Bermasalah
Poin pertama rakor adalah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah. Ulul Albab menilai langkah ini realistis sekaligus tegas.
“Jangan sampai anak-anak menjadi korban dari kelalaian dapur yang tidak memenuhi standar. Penutupan SPPG bermasalah memberi sinyal bahwa negara serius melindungi warganya, terutama generasi penerus bangsa,” ujarnya, Senin 29 September 2025
Menurutnya, penutupan bukan sekadar hukuman, melainkan ruang untuk evaluasi menyeluruh. “Kalau hanya peringatan tanpa tindakan nyata, kasus serupa bisa berulang. Jadi, langkah ini harus dikawal dengan transparansi investigasi,” tambahnya.
Evaluasi Juru Masak
Poin kedua adalah evaluasi juru masak dari sisi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan. Ulul Albab menilai posisi juru masak dalam program MBG tak boleh dianggap remeh.
“Juru masak itu garda terdepan kesehatan anak-anak. Kesalahan kecil dari mereka bisa berdampak besar. Sudah saatnya profesi ini mendapat pelatihan berkala, bahkan sertifikasi,” katanya.
Menurutnya, banyak juru masak di daerah yang bekerja dengan niat baik, tetapi tidak dibekali pengetahuan tentang higienitas pangan. “ICMI Jawa Timur siap membantu memberi masukan agar program pelatihan juru masak ini bisa berjalan efektif,” tambah Ulul Albab.
Sterilisasi dan Sanitasi
Poin ketiga adalah kewajiban sterilisasi alat makan dan perbaikan sanitasi, termasuk alur limbah. Bagi Ulul Albab, inilah titik rawan yang kerap diabaikan.
“Bisa jadi bahan makanannya sehat, tetapi sendoknya kotor atau air pencucinya tercemar. Itu yang memicu keracunan massal,” jelasnya.
Ulul Albab menekankan pentingnya standar operasional yang jelas dan pengawasan ketat. “Sterilisasi bukan sekadar formalitas, melainkan budaya yang harus dibangun di setiap dapur MBG,” katanya.
Pengawasan Lintas Lembaga
Poin keempat menekankan agar semua kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terlibat aktif mengawasi program. Ulul Albab memberi catatan kritis.
“Kalau semua merasa bertanggung jawab tapi tidak ada koordinasi, yang terjadi justru sebaliknya: tidak ada yang sungguh-sungguh mengawasi,” ungkapnya.
Karena itu, ia menegaskan perlunya pembagian peran yang jelas. “Koordinasi itu kunci. Pemerintah pusat, Pemda, sekolah, hingga masyarakat harus tahu perannya masing-masing,” tambah Ketua ICMI Jatim tersebut.
Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi
Poin kelima adalah kewajiban setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Menurut Ulul Albab, kebijakan ini baik, tetapi implementasinya harus adil.
“Dapur besar mungkin mampu memenuhi persyaratan sertifikasi, tapi bagaimana dengan dapur kecil di pelosok desa? Jangan sampai mereka tersingkir hanya karena keterbatasan biaya atau akses,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa negara harus hadir untuk memberi pendampingan dan subsidi bagi dapur-dapur kecil. “Kalau tidak, program MBG bisa timpang: bagus di kota, rapuh di desa,” tegasnya.
Peran Puskesmas dan UKS
Poin keenam adalah pemberdayaan puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut memantau SPPG secara rutin. Menurut Ulul Albab, langkah ini sangat tepat.
“Puskesmas dan UKS adalah mata dan telinga terdekat dengan anak-anak. Mereka bisa mendeteksi dini masalah, bahkan sebelum meluas menjadi keracunan massal,” kata Ulul Albab.
ICMI Jatim, lanjutnya, siap bersinergi dengan puskesmas, sekolah, dan pemerintah daerah untuk memastikan pengawasan berjalan. “Inilah kolaborasi yang nyata, bukan sekadar slogan,” tambahnya.
Jangan Dipolitisasi
Ulul Albab mengingatkan agar program MBG tidak dipolitisasi. “Tujuan utama MBG adalah menyelamatkan gizi anak bangsa. Jangan sampai kasus keracunan ini dijadikan alat serang politik. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan sistemik,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia kembali menekankan pesan moral: “Anak-anak kita adalah investasi masa depan. Kalau makanannya tidak aman, masa depan bangsa juga terancam. Mari kawal program MBG dengan sungguh-sungguh, demi Indonesia yang sehat dan kuat.” (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
