BPSDM DKI Jakarta menggelar FGD guna menyamakan persepsi para konsultan pendamping Komunitas Pembelajar. Forum ini diharapkan menjadi fondasi kolaborasi, memacu inovasi, dan memperkuat ekosistem Knowledge Management di seluruh perangkat daerah ibu kota.
Jakarta — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Persamaan Persepsi Konsultan Pendampingan Komunitas Pembelajar Perangkat Daerah pada Jumat (20/6) di Ruang Studio BPSDM.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan visi bersama, menyamakan langkah, dan memperkuat sinergi antar pihak yang terlibat dalam mendampingi implementasi Knowledge Management (KM) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Acara FGD diikuti jajaran pimpinan dan widyaiswara BPSDM, tim konsultan KM dari KM Plus, serta para konsultan pendamping yang akan mendampingi perangkat daerah (SKPD) selama enam bulan ke depan.
Dalam pengantarnya, Andika Karuniawan Ananda S.E., M.M., Kepala Pusat Data dan Informasi BPSDM Pemprov DKI Jakarta menegaskan urgensi forum ini sebagai pondasi kerja kolaboratif.
“Penyamaan persepsi ini sangat penting agar ke depan semua pihak bisa berjalan seiring. Harapannya, melalui pendampingan ini, SKPD dapat menemukan inovasi layanan publik,” ungkapnya.
Andika juga memaparkan capaian BPSDM dalam program pendampingan KM, di antaranya keterlibatan aktif widyaiswara hingga pengembangan Dashboard KM yang kini dapat diakses seluruh SKPD sebagai media berbagi pengetahuan dan kolaborasi lintas perangkat daerah.
Dari pihak KM Plus, Alvin Soleh menyoroti perlunya membangkitkan motivasi pegawai di setiap SKPD.
“Motivasi pegawai adalah kunci sukses Knowledge Management. SOP hingga dokumentasi pelaporan juga harus disusun dan dijalankan secara serius agar hasil pendampingan tidak hanya berhenti di rapat, tetapi terdokumentasi dan berdampak nyata,” jelas Alvin.
Senada, Teguh Handoko, Direktur MADEP, menegaskan kesiapan tim konsultan dalam mendampingi SKPD.
“Kami sudah menyiapkan berbagai materi, modul, dan skema pendampingan agar prosesnya berjalan efektif, terukur, dan benar-benar menghasilkan perubahan di masing-masing perangkat daerah,” tuturnya.
Dari sisi regulasi, Syaifulloh selaku Konsultan Leader mengingatkan pentingnya rujukan hukum yang jelas dalam penerapan KM.
“Pergub DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 menjadi dasar filosofi sekaligus operasional KM. Karena itu, kurikulum dan modul kami susun agar proses identifikasi, penciptaan, berbagi, dan pemanfaatan pengetahuan betul-betul sesuai kebutuhan pegawai,” paparnya.
Didik Purwandanu menambahkan, pemetaan maturity level KM perlu dilakukan sejak awal sebagai tolok ukur evaluasi dan penentuan SKPD penerima KM Award.
“Kita harus tahu posisi awalnya di mana, supaya langkah peningkatannya tepat dan terukur,” katanya.
Sementara itu, Yossi Srianita menekankan pentingnya need assessment sebagai instrumen dasar pendampingan.
“Lewat penilaian kebutuhan, kita bisa melihat motivasi dan kesiapan pegawai. Hasilnya, pendampingan jadi lebih fokus dan sesuai kondisi lapangan,” terangnya.
Deni Casmadi juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan pendampingan.
“Kalau ada rencana mitigasi risiko, hambatan bisa diantisipasi lebih awal sehingga program tetap berjalan lancar sesuai target,” ujarnya.
Suara dari widyaiswara BPSDM pun menguatkan perlunya sinergi. Helena menilai pendampingan KM tidak bisa berjalan optimal tanpa kerja sama yang solid.
“Keberhasilan Knowledge Management butuh keterlibatan semua unsur. Sinergi harus diperkuat ke depan,” ujarnya.
Subejo menambahkan, penerapan KM akan lebih efektif bila tumbuh dari kebutuhan pegawai sendiri, bukan hanya kebijakan struktural.
“Kalau pegawai merasa perlu, KM akan berjalan lebih organik dan berkelanjutan,” katanya.
Riky, di sisi lain, melaporkan proses need assessment yang sudah berjalan di beberapa SKPD.
“Tema-tema pendampingan sudah disiapkan sesuai hasil assessment. Pendekatan berbasis kebutuhan ini diharapkan lebih tepat sasaran dan terasa manfaatnya,” ungkap Riky.
Suasana FGD berlangsung cair, dengan diskusi terbuka dan pertukaran gagasan yang produktif. Menutup kegiatan, Andika berharap hasil FGD ini menjadi langkah awal membangun ekosistem Knowledge Management yang kokoh di ibu kota.
“Kami ingin DKI Jakarta menjadi pelopor Knowledge Management di Indonesia,” pungkasnya.
