OpiniUtama

AS, Demokrasi, Riba, Energi, dan Keonaran Dunia

40
×

AS, Demokrasi, Riba, Energi, dan Keonaran Dunia

Sebarkan artikel ini
(Ilustrasi sora.chatgpt.com/mzimmermanns)

 

Keonaran global hari ini tidak lahir tiba-tiba. Di dalamnya bekerja demokrasi ala AS, sistem riba, dan kerakusan energi yang membentuk ulang peta geopolitik dunia.

Oleh Daniel Mohammad Rosyid @Rosyid College of Arts

Tagar.co – Keonaran dunia akibat invasi AS ke Venezuela atas nama demokrasi dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro atas tuduhan narkoba mengungkap beberapa hal.

Pertama, seperti sinyalemen Bloom dan Chomsky, demokrasi memang ekspor AS yang paling mematikan, sekaligus operasi bendera palsu yang paling mengelabui, terutama bagi bangsa yang lama dijajah seperti Indonesia, yang rakyatnya merindukan kebebasan.

Baca juga: AS, Venezuela, dan Rapuhnya Strategi Maritim Indonesia

Demokrasi adalah operasi bendera palsu untuk menutupi proses perampokan yang tidak berhenti sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga hari ini: riba.

Riba sebagai korupsi sistemik yang paling merusak dan memperbudak adalah uang kertas yang dicetak out of thin air tanpa pijakan emas. Bukan bunga pinjaman. Sekarang uang elektronik.

James Wharram suatu ketika mengatakan bahwa korupsi orang Indonesia tergolong amatiran dibanding perampokan kekayaan Indonesia melalui sistem keuangan global ribawi ini. Dedolarisasi perdagangan migas oleh Maduro adalah alasan tersembunyi invasi AS yang sesungguhnya.

Baca Juga:  Terlalu Banyak Sekolah, Terlalu Sedikit Pendidikan

Sejak Kissinger bersepakat dengan Raja Faisal pada paruh pertama dekade 1970-an untuk memperdagangkan minyak dalam dolar AS, kekuatan AS sebagai superpower bertumpu pada dolar AS. Apa pun di bawah matahari, terutama migas, bisa dibeli AS dengan harga semurah kertas dan tinta percetakan The Fed.

Kita harus mengeruk laut, menebang hutan, menambang nikel dan emas hanya untuk dibayar dengan kertas.

Kissinger tahu bahwa kekayaan datang dari trade and commerce, termasuk perdagangan senjata. Keadikuasaan AS dibangun di atas tipu daya yang sopan dan elegan ini.

Kedua, seperti kata Gandhi, dunia cukup untuk semua, tetapi tidak cukup untuk satu manusia yang serakah. Saat ini konsumsi energi per kapita AS sudah mencapai 10 kiloliter setara minyak per tahun. Gaya hidup AS yang energy-obese ini hampir lima kali lipat kita, sekitar dua kali lipat Eropa dan Jepang. PLTN mereka tidak juga cukup. Untuk meniru gaya hidup tinggi energi ini, umat manusia membutuhkan empat bumi.

Begitulah gaya hidup tinggi energi AS itu meniscayakan riba melalui dolar AS dalam trade and commerce of oil and gas, serta invasi militer jika terpaksa, seperti yang pernah terjadi di Irak dan Libya. Itulah yang terjadi atas Venezuela melalui invasi presisi sekitar lima jam berbasis kecanggihan teknologi beberapa hari lalu.

Baca Juga:  Dari Masjid ke Partai: Disfungsi Institusi dan Fragmentasi Umat

Ketiga, itulah geopolitik global yang kini dihadapi Presiden Prabowo. Musuh bangsa ini adalah demokrasi ala AS yang dipuja kaum sekuler radikal berkedok reformasi mbelgedhes. Hiruk-pikuk pesta demokrasi pilpres dan pilkada langsung, keterbelahan warga menjadi cebong dan kampret, serta isu ijazah palsu adalah buah UUD 10 Agustus 2002.

Kita melupakan riba sebagai instrumen perampokan kekayaan bangsa ini secara terstruktur, sistemik, dan masif sejak kedaulatan keuangan kita dibegal IMF melalui KMB 1949 di Den Haag.

Keempat, perampokan TSM ala serakahnomics global ini berbahaya karena menyebabkan ketidakmampuan bangsa ini mewujudkan amanah UUD 18 Agustus1945: melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta membangun ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
Hal ini menyebabkan kita tidak bisa berbuat banyak menghentikan keonaran dunia akibat ulah AS ini.

Para ulama dan cendekiawan lurus negarawan pendiri bangsa telah menyusun UUD 18/8/1945 sebagai pernyataan perang melawan neokolonialisme, sekaligus strategi untuk memenangkan perang tersebut.

Baca Juga:  Saiful Mujani dan Industri Demokrasi

Apakah kita masih kesengsem demokrasi mbelgedhes ala Barat, yang hanya menghasilkan korporatokrasi dan duitokrasi ini?

Labuanbajo, Flores, Selasa, 6 Januari 2026

Penyunting Mohammad Nurfatoni

KPK kembali mengemuka setelah muncul revisi undang-undangnya. Ini pertaruhan besar mengenai arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara ini makin bersih atau malah bejat.
Opini

‎KPK kembali jadi bahasan posisinya setelah muncul revisi…