Peta geopolitik tak lagi hitam-putih—semua negara kini bermain di banyak sisi
Catatan Ahmadie Thaha, Kolumnis
Tagar.co – Dunia pernah sederhana. Setidaknya tampak sederhana. Ada Timur, ada Barat. Ada Washington, ada Moskow.
Bahkan setelah Perang Dingin usai, dunia masih mencoba berpura-pura rapi: satu kutub dominan, satu sistem keuangan, satu bahasa kekuasaan. Negara-negara lain tinggal memilih—ikut atau tersisih.
Baca juga: Hedging tanpa Jaring: Risiko Besar di Balik Strategi Indonesia
Tapi dunia 2026 tidak lagi mengenal kesederhanaan itu. Ia berubah menjadi pasar yang riuh—tempat semua orang bertransaksi, bernegosiasi, dan yang paling penting: meraih keuntungan.
Dan di tengah keramaian itu, Indonesia muncul bukan sebagai pembeli pasif, melainkan sebagai pedagang yang tahu kapan harus menawar, kapan harus menahan, dan kapan harus pergi.
Inilah yang oleh banyak pemikir hubungan internasional disebut sebagai pergeseran dari alignment menuju strategic autonomy, bahkan lebih jauh lagi: multi-alignment, atau yang oleh sebagian analis disebut omni-enmeshment.
Samir Saran dari Observer Research Foundation menyebutnya sebagai era ketika negara tidak lagi terikat pada satu poros, melainkan membangun jejaring kepentingan ke segala arah.
Dunia tidak lagi seperti rel kereta yang memaksa kita memilih jalur. Ia lebih mirip persimpangan besar tanpa lampu lalu lintas—siapa cepat, dia dapat. Dan Indonesia adalah contoh nyata dari perubahan ini.
Apa yang dilakukan Jakarta—bermain di antara BRICS, Amerika Serikat, Rusia, dan kekuatan regional—bukanlah anomali. Ia adalah gejala dari perubahan yang lebih besar.
Brazil di bawah Luiz Inácio Lula da Silva berbicara tentang dedolarisasi, tapi tetap menjaga hubungan erat dengan Barat. Arab Saudi membuka pintu bagi investasi China, sambil tetap berteduh di bawah payung keamanan Amerika. Vietnam mempererat hubungan strategis dengan Washington, tanpa memutus relasi ekonomi dengan Beijing.
Semua bergerak dalam satu pola yang sama: bukan memilih kubu, tapi memaksimalkan posisi.
Dalam literatur klasik, gagasan ini sebenarnya punya akar. Stephen Walt, pemikir realisme, memperkenalkan teori balance of threat (keseimbangan ancaman)—bahwa negara tidak sekadar menyeimbangkan kekuatan, tetapi ancaman.
Namun hari ini skalanya berubah. Ancaman tidak lagi tunggal. Ia datang dari energi, teknologi, finansial, bahkan mata uang. Maka responsnya pun tidak cukup dengan satu aliansi. Ia membutuhkan banyak jalur sekaligus.
Di sinilah hedging berevolusi. Ia bukan lagi sekadar strategi berjaga-jaga, tetapi berubah menjadi mekanisme aktif untuk mengekstraksi nilai dari setiap hubungan. Seolah-olah setiap negara kini membawa keranjang sendiri ke pasar global—bukan untuk membeli, melainkan untuk berdagang.
Namun ada satu lapisan yang sering luput dari perhatian: kontradiksi dolar.
Indonesia, seperti banyak negara Global South lainnya, mulai mendorong diversifikasi mata uang. Transaksi bilateral dalam mata uang lokal, penguatan lembaga seperti New Development Bank (NDB), hingga upaya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika.
Semua ini tampak seperti langkah menuju dunia pasca-dolar. Namun pada saat yang sama, kontrak pertahanan, teknologi, dan sebagian besar perdagangan strategis tetap berdenominasi dolar.
Ini bukan inkonsistensi. Ini realitas transisi. Barry Eichengreen dari University of California, Berkeley, pernah menegaskan bahwa dominasi dolar tidak runtuh dalam semalam. Ia tidak digulingkan—ia perlahan-lahan dikikis.
Maka yang kita lihat hari ini bukanlah penggantian sistem, melainkan penumpukan sistem. Dunia lama belum mati. Dunia baru belum lahir sepenuhnya. Dan di celah inilah negara-negara seperti Indonesia menemukan ruang geraknya.
Metaforanya sederhana: dunia sedang berada di antara dua musim. Musim lama belum benar-benar pergi. Musim baru belum sepenuhnya datang. Udara menjadi tak menentu. Bagi yang tidak siap, ini adalah kekacauan. Namun bagi yang cermat, ini adalah peluang.
Indonesia tampaknya memilih menjadi petani yang sabar—menanam di dua musim sekaligus. Namun strategi ini tidak tanpa risiko.
Semakin banyak hubungan yang dibangun, semakin kompleks pula pengelolaannya. Setiap kedekatan membawa ekspektasi. Setiap manuver memunculkan kecurigaan.
Henry Kissinger pernah mengingatkan: diplomasi bukan hanya soal membangun hubungan, tetapi menjaga keseimbangan persepsi. Dan di sinilah ujian sesungguhnya.
Apakah Indonesia mampu menjaga semua jalur tetap terbuka—tanpa terjebak dalam tarik-menarik kepentingan yang semakin tajam?
Karena dunia ke depan tidak lagi menilai negara dari siapa sekutunya, melainkan dari seberapa luwes ia mengelola ketergantungan.
Pada akhirnya, perubahan terbesar bukan pada peta dunia, tetapi pada cara negara berpikir.
Dari loyalitas menuju kalkulasi.
Dari ideologi menuju kepentingan.
Dari memilih… menuju negosiasi.
Indonesia hari ini adalah cermin dari perubahan itu. Ia bukan lagi sekadar negara berkembang yang mencari tempat. Ia adalah pemain yang sedang menguji batas permainan itu sendiri.
Dan dunia, dengan segala ketidakpastiannya, sedang menyaksikan satu eksperimen besar: bisakah sebuah bangsa tetap merdeka… sambil berteman dengan semua?
Ma’had Tadabbur Al-Qur’an, 25 April 2026
Penyunting Mohammad Nurafatoni
