Indonesia bukan kehilangan arah—ia sedang memainkan semua arah sekaligus. Di tengah dunia tanpa pusat, strategi hedging menjadi kunci bertahan dan menang.
Catatan Ahmadie Thaha, Kolumnis
Tagar.co – Bayangkan satu negeri yang dalam sepekan tampak seperti sedang “berkhianat” kepada semua pihak—atau justru setia kepada semuanya sekaligus. Indonesia menandatangani kerja sama militer dengan Amerika Serikat, lalu terbang ke Moskow bertemu Vladimir Putin.
Di saat yang sama, Indonesia membeli sistem rudal BrahMos—produk kolaborasi Rusia–India—sambil berbisik menangguhkan keterlibatannya dalam Board of Peace yang digagas Donald Trump. Ini bukan naskah film mata-mata. Ini Indonesia, edisi 2026.
Baca juga: Hedging tanpa Jaring: Risiko Besar di Balik Strategi Indonesia
Sekilas, semua yang dimainkan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini tampak seperti kebingungan akut—seperti sopir angkot yang menarik setir ke kiri dan kanan sekaligus, dan anehnya tetap melaju.
Namun, tunggu dulu. Dalam ilmu hubungan internasional, ada satu istilah yang menjelaskan semua gerakan ini secara dingin, tenang, dan nyaris tanpa emosi: hedging.
Dalam literatur kontemporer, hedging dipahami sebagai strategi menyeimbangkan risiko tanpa harus sepenuhnya beraliansi. Bukan galau. Bukan plinplan. Ini adalah seni bertahan hidup di dunia yang tak lagi memiliki satu pusat gravitasi.
Masalahnya, banyak orang masih membaca dunia dengan kacamata lama: seolah setiap negara harus memilih kubu, seperti memilih klub sepak bola—sekali masuk, harus setia seumur hidup.
Padahal, dalam dunia multipolar hari ini, logika itu mulai usang. Negara-negara tidak lagi mencari “rumah”, melainkan “alat”. Mereka tidak lagi bergabung untuk tunduk, tetapi untuk memanfaatkan.
Di sinilah sering terjadi salah paham paling klasik: ketika sebuah negara seperti Indonesia masuk ke satu forum atau blok, misalnya BRICS, publik buru-buru mengira itu tanda kesetiaan. Padahal, bisa jadi itu hanya langkah kalkulasi.
Para analis seperti Andrew Korybko sudah lama mengingatkan: mengira BRICS sebagai aliansi militer itu seperti mengira arisan ibu-ibu sebagai latihan militer cadangan.
Istilah BRIC pertama kali dipopulerkan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O’Neill, pada awal 2000-an—merujuk pada Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi baru yang sedang naik daun. Afrika Selatan datang belakangan, melengkapi akronim itu menjadi BRICS.
Sejak awal, BRICS adalah alat koordinasi finansial—bukan NATO versi Timur. Bahkan Rusia sendiri, melalui sherpa-nya, menegaskan hal tersebut. Artinya, ketika Indonesia masuk BRICS, Indonesia tidak menyerahkan kunci kedaulatan kepada Beijing atau Moskow. Indonesia hanya menambah satu laci baru dalam lemari strategi nasionalnya.
Di sinilah pola mulai terlihat. Indonesia bukan sedang memilih jalan. Indonesia sedang membuka semua jalan, sambil memastikan tidak ada pintu yang dapat dikunci dari luar.
Metaforanya sederhana: Indonesia bukan bidak catur. Indonesia adalah pemain yang memegang dua papan sekaligus.
Di satu papan, Indonesia bermain dengan Washington—mendapat akses teknologi militer mutakhir, dari drone hingga sistem bawah laut. Di papan lain, Indonesia bertransaksi dengan Moskow dan New Delhi.
Tujuannya jelas: mengakumulasi daya gentar melalui rudal supersonik yang mampu mengunci Selat Malaka seperti gembok raksasa di leher perdagangan global.
Selat Malaka sendiri bukan sekadar jalur laut. Ia adalah “keran oksigen” bagi ekonomi dunia, terutama Tiongkok. Sekitar 80 persen impor energi Tiongkok melintas di sana.
Artinya, siapa yang menguasai Malaka tidak sekadar menjaga perairan—ia menggenggam denyut nadi industri global.
Indonesia, dengan geografinya yang seperti sabuk pengaman di leher selat itu, tidak lagi sekadar negara berkembang biasa. Indonesia berubah menjadi “penjaga gerbang” yang diam-diam menentukan siapa bisa bernapas dan siapa yang tersedak.
Dan dalam dunia energi, tersedak bukan metafora—melainkan krisis.
Namun, permainan ini tidak lahir kemarin sore. Ia adalah warisan panjang sejak 1945: politik luar negeri “bebas aktif”. Sebuah prinsip yang sering disalahpahami sebagai netralitas, padahal lebih tepat disebut sebagai “kebebasan untuk tidak dikurung”.
Indonesia belajar dari sejarah panjang—dari kolonialisme Belanda, tekanan Perang Dingin, hingga krisis finansial Asia—bahwa terlalu dekat pada satu kekuatan adalah cara tercepat untuk kehilangan kedaulatan.
Dalam bahasa yang lebih puitis, Indonesia adalah anak yang tumbuh di tengah dua raksasa yang sering bertengkar. Ia belajar satu hal penting: jangan berdiri terlalu dekat dengan salah satu, tetapi pastikan keduanya tahu bahwa Indonesia tidak bisa diabaikan.
Masuknya Indonesia ke BRICS pada 2025 bukanlah langkah ideologis. Ini adalah langkah matematis. Akses ke New Development Bank (sebelumnya BRICS Development Bank) berarti pembiayaan tanpa “ceramah panjang” ala IMF. Diversifikasi pasar berarti tidak lagi bergantung pada satu jalur dolar.
Sementara itu, kerja sama dengan Amerika Serikat membuka pintu teknologi yang tidak bisa dibeli di pasar bebas. Ini bukan kontradiksi. Ini orkestrasi.
India sudah memainkan simfoni ini lebih dahulu. Ia anggota BRICS, tetapi juga mitra pertahanan utama Amerika Serikat sejak 2016. Ia membeli minyak Rusia dengan diskon, sambil tetap aktif di forum G7.
Dunia tidak runtuh. Justru India tumbuh sebagai kekuatan yang terlalu besar untuk ditekan dan terlalu penting untuk diabaikan. Indonesia tampaknya membaca partitur yang sama—dan mulai memainkan nadanya dengan percaya diri.
Pertanyaannya kemudian berubah. Bukan lagi “Indonesia memihak siapa?”, tetapi “berapa banyak yang bisa Indonesia ambil dari semua pihak?”.
Inilah pergeseran besar dalam geopolitik hari ini. Negara-negara Global South—Brasil, Turki, Arab Saudi, Vietnam—tidak lagi sibuk memilih kubu. Mereka sibuk memaksimalkan manfaat.
Dunia tidak lagi terbelah antara Timur dan Barat. Dunia kini terbagi antara mereka yang bermain dan mereka yang hanya menonton.
Indonesia, dengan 288 juta penduduk dan posisi geografis yang seperti poros engsel dunia, tampaknya telah membuat keputusan paling menentukan: tidak menjadi penonton. Indonesia memilih bermain—di tengah permainan yang bahkan aturannya belum sepenuhnya ditulis.
Dan dalam permainan ini, kesetiaan bukan lagi mata uang utama. Yang bernilai adalah posisi, momentum, dan kemampuan membaca arah angin sebelum badai datang. (#)
Ma’had Tadabbur Al-Qur’an, 23 April 2026
Penyunting Mohammad Nurfatoni
