Gaya blusukan Sherly Tjoanda Laos memikat publik—cepat, tegas, dan hemat anggaran. Namun di balik layar viral itu, membayang jaringan bisnis keluarga yang rumit dan dilema etika antara kepemimpinan publik dan kekayaan pribadi.
Catatan Ahmadie Thaha; Kolumnis
Tagar.co – Di republik yang hobinya menonton drama politik lebih rajin daripada menonton tutorial masak, panggung nasional belakangan ini diramaikan oleh dua sosok yang—kalau dibuat film—genre-nya bakal campuran antara dokudrama, satir, dan sedikit komedi situasi. Mereka adalah Kang Dedi Mulyadi dan Sherly Tjoanda Laos.
Yang satu keliling kampung-kampung Jawa Barat pakai sandal jepit sampai hafal tekstur jalan seperti pola batik. Yang satunya lagi menolak anggaran Rp1,7 miliar hanya untuk mendata jalan rusak—sebuah keputusan sederhana yang langsung membuat Dinas PU Maluku Utara mendadak fasih bahasa isyarat karena kehabisan kata.
Baca juga: Paul McCartney Belum Mati
Sikap spontan itu membuat Sherly kembali viral, di luar viral-viral hariannya yang lain. Bukan karena skandal, bukan pula karena drama politik ala sinetron, tetapi karena ternyata pendataan jalan rusak—atau mungkin juga pendataan lainnya—bisa cukup dilakukan dengan video sosialisasi di media sosial.
Caranya justru disukai dan interaktif. Warga diminta mengirim laporan cukup lewat video dan posisi lokasi. Jalan rusak teridentifikasi, dan tidak ada sepeser pun anggaran yang menguap. Coba kalau dari dulu semua gubernur, bupati, atau wali kota begitu, mungkin negara ini hemat puluhan miliar hanya karena mereka rajin membuka Instagram.
Namun sebelum jauh-jauh menilai, mari melihat siapa sebenarnya perempuan yang kini menjadi pusat sorotan itu. Sherly lahir pada 8 Agustus 1982, menapaki hidup dengan pendidikan yang rapi dan internasional. Masa SMA-nya dimulai di Petra 2 Manyar, Surabaya, lalu pindah ke SMA Katolik Swastiastu Denpasar dan lulus dari sana.
Ia kemudian menyelesaikan studi sarjana di Surabaya. Belum cukup, ia menempuh program double degree di Belanda dan berhasil meraih gelar pada 2004—satu prestasi yang membuktikan bahwa sebelum menjadi “gubernur viral”, ia sudah lebih dulu menjadi “mahasiswa merantau” yang memahami dunia global.
Dalam urusan pribadi, hidupnya juga dihiasi babak yang dramatis. Ia menikah dengan Benny Laos pada 28 Mei 2005, dikaruniai tiga anak, lalu pada 12 Oktober 2024, di musim pilkada, suaminya meninggal dalam tragedi kecelakaan speedboat yang mengejutkan seluruh Maluku Utara.
Dari duka itulah ia bangkit, maju menggantikan sang suami dalam Pilgub 2024, diusung oleh delapan partai politik. Ketika pelantikan serentak kepala daerah dilakukan pada 20 Februari 2025, ia terpilih mewakili seluruh kepala daerah beragama Protestan—sebuah simbol penting bagi keberagaman Indonesia.
Kariernya tidak berdiri di ruang hampa. Ia memimpin Yayasan Bela Peduli yang membantu anak yatim dan keluarga kurang mampu. Ia juga menjabat sebagai Ketua DPD HKTI Maluku Utara—meski para petani mungkin lebih sering melihat tambang daripada padi di provinsi ini. Ia sudah biasa mengurusi hajat hidup rakyat kecil.
Dan yang membuat namanya makin menancap di jagat medsos adalah gaya blusukan yang tak kalah detail dari audit BPK. Bahkan harga semen pun ia perhatikan. Dalam satu video yang viral, ia menginterogasi pelaksana proyek dengan gaya negosiator pasar tradisional yang sedang mengaudit warisan.
Soal semen, ia bertanya, “Beli harga berapa?” Saat dijawab “seratus ribu”, ia langsung berkomentar, “Mahal. Kenapa tidak beli Conch di sini? Conch cuma 65 ribu. Emang harus pakai Tonasa?” Lalu percakapan berlanjut seperti kalkulator hidup—luas bangunan 7×6, bahan 36 sak, upah berapa, gambar sudah oke atau belum.
Semua dihitungnya di tempat tanpa spreadsheet, tanpa staf ahli, tanpa drama. Seolah-olah ia sedang memastikan rumah mungil rakyatnya tidak berubah menjadi ladang markup. Di titik ini, para kontraktor pasti mulai berkeringat dingin, karena di hadapannya mereka tak bisa bersembunyi di balik istilah teknis atau metafora proyek.
Semuanya dibongkar sampai harga semen merek Conch versus Tonasa dan selisih keduanya. Namun, seperti drama Korea dengan subplot yang tak bisa di-skip, sorotan terhadap Sherly bukan hanya soal prestasi atau gaya kepemimpinan hemat anggaran. Di negeri demokrasi, rakyat tak lupa menyoroti bisnisnya.
Jatam merilis laporan panjang tentang gurita bisnis keluarga Laos–Tjoanda: nikel, emas, pasir besi, dan hubungan perusahaan yang jika digambar pasti mirip peta jaringan mafia di film-film investigasi. Sherly memang menjadi gubernur paling kaya di Indonesia dengan kekayaan Rp709 miliar.
Bersamaan dengan itu, warga Maluku Utara—mulai dari Maba Sangaji, Obi, Halmahera, hingga Gebe—mengeluhkan kecemasan mereka yang menahun. Mulai dari soal deforestasi, pencemaran air, kriminalisasi, hingga konflik agraria yang tak kunjung mendapat tempat di panggung nasional.
Konflik kepentingan ini bukan barang baru. Di Amerika Latin, kepala daerah yang merangkap pengusaha tambang sering membuat demokrasi berjalan sempoyongan. Sementara di Norwegia, negara justru memisahkan kekayaan alam dari kuasa politik; pejabat tak bisa seenaknya meneken izin sambil melirik portofolio saham keluarga.
Di tengah kritik itu, Sherly melangkah ke KPK. Bukan sebagai tersangka atau tamu tak diundang, tetapi sebagai pejabat daerah yang mengaku skor MCP wilayahnya merah—300 dari 660 dokumen belum diunggah. Admin inspektorat tampaknya lebih lambat dari unduhan video 4K di desa tanpa BTS.
Konsultasi dengan KPK dilakukannya untuk memperbaiki integritas birokrasi Maluku Utara yang jeblok. Sikap ini patut diapresiasi, karena mengakui data belum terunggah itu lebih berat daripada menolak proposal anggaran tak masuk akal. Inilah caranya yang tak langsung menjawab kritik rakyat.
Namun tentu saja, konsultasi bukan akhir cerita. Membenahi birokrasi jauh lebih sulit daripada membuat video sosialisasi. Memperbaiki relasi kuasa jauh lebih berat daripada menolak anggaran Rp1,7 miliar. Dan mengurai gurita bisnis jauh lebih kompleks daripada membaca laporan JATAM yang tebal itu.
Pada akhirnya, cerita ini bukan tentang kecantikan seorang gubernur, bukan juga soal kekayaan warisan, bukan soal Dinas PU yang terbiasa mengajukan anggaran jumbo. Ini tentang relasi antara kekuasaan dan kepentingan, antara politik dan lingkungan, antara citra dan realitas.
Jika Sherly sungguh ingin dikenang bukan sebagai pewaris kekayaan tambang dari suaminya, tetapi sebagai pemimpin yang membenahi Maluku Utara, maka momentum itulah yang sedang terbuka sekarang—ketika rakyat, sejarah, dan kritik bertemu di simpang jalan yang sama.
Dan barangkali di sinilah refleksinya: bahwa viral bukan berarti visioner, bahwa warisan bukan berarti legitimasi, bahwa tragedi bisa menjadi pintu perubahan jika diolah menjadi keberanian moral.
Dalam hidup, selalu ada jalan rusak—baik yang diaspal maupun yang tak kasat mata. Tetapi pemimpin sejati adalah yang memilih memperbaiki keduanya, bahkan sebelum rakyat melapor lewat kolom komentar. (#)
Ma’had Tadabbur Al-Qur’an, 10 November 2025
Penyunting Mohammad Nurfatoni
