Di tengah kritik tajam terhadap kasus keracunan siswa, ICMI Jatim memilih memberi masukan konkret agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan lebih aman dan berkualitas.
Tagar.co — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat kembali menuai sorotan. Sejumlah kasus keracunan siswa di beberapa daerah membuat keresahan publik meningkat.
Namun, alih-alih menambah deretan kritik keras, Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jawa Timur memilih mengambil peran dengan memberikan masukan yang lebih konstruktif.
Baca juga: Bekal Ibu Diganti Bekal Negara
Ketua ICMI Organisasi Wilayah (Orwil) Jatim, Prof. Ulul Albab, menegaskan bahwa MBG sejatinya adalah kebijakan dengan niat baik.
“Kita tidak boleh menutup mata, MBG adalah kebijakan penting untuk memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. Tapi memang harus diakui, tata kelolanya belum matang sehingga muncul kasus keracunan di sejumlah daerah,” ujarnya di Surabaya, Sabtu (27/9/25).
Antara Niat Mulia dan Masalah Lapangan
Menurut Ulul Albab, program MBG sejak awal digulirkan terlalu cepat. Payung hukum, mekanisme pengawasan, hingga kesiapan teknis di lapangan dinilai belum benar-benar siap.
“Pemerintah ingin cepat terlihat hasilnya, tapi di lapangan sekolah, vendor, hingga dinas kesehatan kewalahan. Akhirnya, makanan yang seharusnya bergizi justru berisiko membahayakan siswa,” jelasnya.
Meski begitu, ICMI Jatim tidak serta-merta mendorong penghentian program. “Kami tidak ingin MBG dimatikan, karena ini program strategis. Tapi harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai anak-anak dijadikan korban kebijakan yang terburu-buru,” tegasnya.
Rekomendasi Konkret
Sebagai organisasi cendekiawan, ICMI Jatim tidak hanya mengkritik, tetapi juga menyodorkan sejumlah rekomendasi.
Ulul Albab menekankan pentingnya audit independen terhadap vendor penyedia makanan. Menurutnya, kualitas dapur, standar higienitas, hingga distribusi perlu diperiksa secara ketat. “Jangan hanya asal menunjuk vendor karena alasan kedekatan atau politik lokal,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti masalah biaya per porsi. Anggaran yang terlalu rendah, katanya, berpotensi membuat penyedia menekan kualitas bahan makanan. “Kalau biaya per porsi tidak memadai, bagaimana mungkin makanan bisa sehat dan bergizi?” ujarnya.
ICMI Jatim juga menekankan perlunya penguatan pengawasan di daerah. Minimnya laboratorium pangan dan tenaga pengawas dinilai menjadi celah besar yang harus segera diatasi. Idealnya, setiap kabupaten memiliki unit penguji makanan yang cepat tanggap sehingga kasus keracunan dapat dicegah sejak dini.
Terakhir, Ulul Albab menekankan pentingnya transparansi publik. Menurutnya, daftar vendor, alokasi anggaran, hingga hasil audit sebaiknya dibuka agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Dengan keterbukaan itu, kepercayaan publik terhadap program MBG akan lebih terjaga
Menjaga Kepercayaan Publik
Ulul Albab juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap para korban keracunan. “Anak-anak yang keracunan harus ditangani serius. Negara wajib menanggung biaya perawatan, bahkan memberi kompensasi bila perlu. Jangan sampai korban dianggap angka statistik semata,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Evaluasi dini justru akan memperkuat MBG. “Kalau tata kelola diperbaiki, MBG bisa menjadi program kebanggaan nasional. Tapi jika dibiarkan apa adanya, ini hanya akan menjadi proyek politis yang merugikan negara dan masyarakat,” tandas Ulul Albab.
Ia menutup dengan penegasan sikap ICMI Jatim: mendukung MBG sebagai ide besar, tetapi dengan syarat adanya perbaikan tata kelola dan perlindungan maksimal bagi siswa. “ICMI Jatim ingin memastikan bahwa niat mulia pemerintah benar-benar menghadirkan manfaat, bukan musibah,” ujarnya. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
