Wapres bukanlah bangku karantina untuk melatih pidato atau tempat magang bagi yang masih belajar membedakan antara subsidi dan insentif.
Oleh Dwi Taufan Hidayat, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bergas, Kabupaten Semarang.
Tagar.co – Pernyataan Sutiyoso bahwa Wapres Gibran sebaiknya dicopot memantik percikan api di ruang publik.
Kekhawatiran tentang intelektualitas, kepemimpinan, dan kelayakan menduduki kursi nomor dua negeri ini seolah mewakili jeritan sunyi rakyat yang bosan jadi kelinci percobaan politik.
Jangan sampai nasib bangsa dipertaruhkan demi ambisi dinasti yang dibungkus jargon: muda, energik, progresif.
Lagi-lagi publik dihibur dengan drama politik yang lebih absurd daripada sinetron kejar tayang. Kali ini Sutiyoso, eks Kepala BIN yang konon punya intuisi setajam silet, buka suara: Wakil Presiden Gibran sebaiknya dicopot.
Tentu bukan tanpa alasan. Semua orang waras pasti sepakat, kursi Wapres bukanlah bangku karantina untuk melatih pidato atau tempat magang bagi yang masih belajar membedakan antara subsidi dan insentif.
Masyarakat sudah lelah, sabar mereka kian tipis seperti saldo e-wallet habis diskon Harbolnas. Mereka rindu sosok wapres yang paham angka, menguasai data, bukan sekadar hafal quote motivasi yang cocok dijual di kaos kaki.
Gak sakit aja APBN sudah defisit terus, apalagi kalau sampai yang duduk di kursi cadangan ini mendadak harus maju sebagai kapten. Bayangkan, defisit bisa berubah status: dari kronis menjadi terminal.
Kata orang, kalau ingin menilai karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Nah, dalam kasus ini, kita bahkan sudah melihat cuplikan trailer-nya: jawab pertanyaan wartawan saja sudah gagal relevan, apalagi kalau harus berdebat di forum internasional yang penuh serigala politik. Ngeri-ngeri sedap.
Di panggung global, kita butuh pemimpin yang bukan cuma bisa pose finger heart atau salam dua jari.
Kita perlu diplomat yang bicara dengan data, bukan kalimat random seperti status WhatsApp jam tiga pagi.
Jangan sampai nanti kita terkenal bukan karena inovasi, tapi karena lawakan yang viral di YouTube luar negeri.
Konon, purnawirawan TNI juga merasa khawatir, dan ini bukan sekadar soal kursi atau jabatan.
Mereka bukan haus kekuasaan, mereka paham sekali harga mati yang harus dibayar demi kelangsungan bangsa.
Kalau negeri ini diibaratkan kapal, Prabowo adalah nakhoda yang tegas, sementara sang wakil terlihat seperti anak magang yang masih bingung di mana letak peluit dan jangkar.
Betul sekali, demi harkat dan martabat bangsa, jabatan itu harus diisi orang yang betul-betul punya kualitas. Bukan sekadar modal nama bapak, bukan pula modal followers Instagram yang sudah dicampur giveaway.
Ada pula suara sumbang tentang Geng Solo yang katanya punya agenda rahasia menaikkan Gibran dengan segala cara. Konspirasi? Bisa jadi. Tapi di negeri yang warganya percaya kalau air galon bisa bikin bodoh, apa pun bisa jadi benar jika dikemas dengan narasi manis.
Lebih menakutkan lagi, Prabowo kini dikelilingi ternak Jokowi, alias para loyalis yang katanya lebih mirip gunting dalam lipatan daripada pagar betis.
Bagaimana mau mengawal kebijakan presiden kalau mentalnya masih mental santri galau yang gampang terbawa arus?
Loyalitas yang diragukan ini berpotensi melahirkan pengkhianatan kebijakan, mengubah visi misi negara menjadi drama internal penuh intrik dan sindiran story Instagram.
Publik sudah muak dengan atraksi politik yang memelihara dinasti. Rakyat bukan kelinci percobaan, bukan pula audiens setia yang harus bertepuk tangan tiap kali sang politisi pamer program ajaib.
Apalagi kalau program itu cuma gimmick sabun cuci piring: wangi di iklan, licin di kenyataan.
Nasib bangsa ini bukan undian berhadiah. Bukan pula panggung komedi tunggal di mana siapa saja boleh tampil asal punya koneksi dan viralitas.
Jika wakil presiden hanya dijadikan pajangan, kita seolah mengundang bencana berantai. Hari ini kita tertawa melihat meme, besok kita bisa menangis melihat angka kemiskinan melonjak, utang negara naik, dan kepercayaan internasional anjlok ke dasar laut.
Jika kita betul-betul mencintai negara ini, kita harus berhenti memuja simbol, berhenti terpukau pada kemasan muda dan keren.
Karena di balik hoodie trendi dan senyum selebgram, bisa jadi kosong melompong, tak ada gagasan yang bisa menyelamatkan rakyat.
Sutiyoso boleh dibilang keras, tetapi suaranya mewakili keresahan kolektif. Bahwa urusan bangsa ini terlalu mahal untuk dijadikan panggung magang politik.
Lebih baik kita kehilangan satu kursi elit daripada kehilangan arah. Lebih baik kita dibilang cerewet daripada diam menunggu kapal karam.
Bangsa ini butuh lebih dari sekadar “anak muda yang energik”. Kita butuh sosok dengan visi global, keahlian teknokratik, dan keberanian moral untuk menolak dikendalikan “geng dalam geng”.
Mungkin sudah waktunya kita berhenti menaruh harapan pada semboyan, jargon, dan kemeja kotak-kotak.
Mungkin sudah saatnya kita menuntut kompetensi nyata, bukan hanya kemampuan mengundang likes.
Karena jika tidak, jangan salahkan siapa-siapa saat suatu hari kita harus meminjam tisu tetangga untuk menghapus air mata nasional akibat kesalahan fatal di pucuk kekuasaan.
Pertanyaannya sederhana: mau terus dijadikan bahan konten politik atau mau betul-betul diselamatkan?
Jawabannya, seperti biasa, ada di balik bilik suara. Sayangnya, sering kali kita memilih karena euforia, bukan logika. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
