Di negeri ini, integritas selalu kalah oleh popularitas, dan kebenaran sering kali dikorbankan demi angka di kotak suara.
Oleh Dwi Taufan Hidayat, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bergas, Kabupaten Semarang.
Tagar.co – Diskusi tentang Amien Rais membuka kembali ironi klasik politik Indonesia: saat seorang tokoh dipuja sebagai ulama tulus, namun dibedah dengan sinis sebagai politisi penuh siasat.
Keteladanan bukan sekadar soal isi kepala, tetapi juga tentang seberapa banyak kepala yang rela mengangguk. Dan di negeri demokrasi ini, jumlah kepala selalu menang.
Ketika nama Amien Rais muncul dalam obrolan warung kopi maupun grup WhatsApp, reaksinya hampir selalu dua kutub: ada yang langsung mencium tangan virtual, ada pula yang buru-buru menuduh sebagai politisi tua yang lupa pensiun. Ironi? Tentu saja.
Di satu sisi, ada yang memujanya sebagai ulama yang katanya “apa adanya”, tidak silau harta, tidak gemar menumpuk proyek. Namun di sisi lain, ada yang menudingnya bak pesulap panggung yang lihai memainkan kata, menjual idealisme demi meraih panggung politik yang makin sempit.
“Keteladanan itu penting,” kata salah satu peserta diskusi. Betul. Hanya saja, keteladanan sering kali jadi kata manis yang dijual murah.
Apalagi jika diucapkan sambil memakai kacamata kuda politik. Ulama? Politisi? Ternyata bedanya setipis kulit bawang, terutama di republik yang menganggap jumlah suara lebih sakral daripada kebenaran itu sendiri.
Amien Rais, bagi sebagian orang, adalah contoh pendobrak status quo. Sosok yang pernah menggetarkan kursi penguasa lewat gerakan reformasi.
Namun, di mata yang lain, dia adalah juru retorika yang saban musim Pilpres selalu muncul membawa jargon baru, sambil sesekali mengibarkan bendera moral yang tak selalu selaras dengan gerak kakinya sendiri.
Bagaimana mungkin seseorang dipuji setinggi langit sebagai ulama suci, namun di saat yang sama tetap nyaman meneguk adrenalin arena politik yang kotor?
Pertanyaan itu terus mengendap di kepala banyak orang, meski jarang benar-benar dijawab secara jujur.
Salah seorang peserta diskusi bilang,”Hanya orang tertentu yang bisa menerima beliau.”
Pernyataan ini terdengar seperti tameng eksklusif. Seakan-akan kalau tidak sepakat, artinya kita belum cukup tercerahkan. Padahal, dalam politik demokrasi, yang dihitung bukanlah kualitas perdebatan atau dalamnya argumentasi, melainkan jumlah kepala yang rela menaruh tanda centang di surat suara.
Demokrasi di Indonesia tidak pernah benar-benar tentang isi kepala. Demokrasi adalah tentang berapa kepala.
Semakin banyak kepala yang bisa digiring, semakin besar peluang duduk di kursi empuk. Seberapa logis program, seberapa cerdas narasi, itu semua hanya bumbu. Panggung politik lebih suka retorika bombastis daripada kejujuran yang pahit.
Itulah mengapa, saat seseorang mengaku tak sependapat dengan Amien Rais sebagai politisi, tetapi takzim sebagai ulama, sesungguhnya ia sedang bermain di ranah aman.
Seperti melempar batu sambil sembunyi tangan, atau lebih tepatnya, menabur bunga di dua kuburan sekaligus.
Lucunya, banyak yang menuntut para ulama menjadi teladan, tapi di saat yang sama menutup mata saat mereka menunggangi kuda politik. Katanya, demi umat. Katanya, demi kebaikan bangsa. Padahal, di balik jargon demi umat terselip kepentingan, ambisi, dan strategi untuk tetap relevan di panggung nasional.
Ada pula yang berpesan, banyak-banyaklah baca literasi agar sudut pandang kita makin luas. Sepakat. Tapi, literasi di negeri ini sering kali hanya jadi senjata untuk membungkam lawan, bukan untuk memperluas horison berpikir.
Ketika berbeda pendapat, lawan akan cepat dicap kurang baca, belum tercerahkan, atau kurang paham strategi politik tingkat tinggi.
Narasi semacam itu hanya menambah panjang daftar sinisme publik. Ketika politikus merasa berhak atas kebenaran mutlak, dan ulama merasa suci di atas panggung, publiklah yang akhirnya harus membayar harga paling mahal: kepercayaan yang terkikis, demokrasi yang semakin keblinger, dan masyarakat yang terus dipaksa menonton sandiwara yang sama berulang-ulang.
Jika benar Amien Rais adalah orang lugu, sebagaimana diklaim, maka keluguan itu sudah lama tertelan jargon politik yang penuh intrik. Sebab di arena politik, lugu tak punya tempat. Yang ada hanya strategi, kalkulasi, dan kompromi.
Jadi, kalau hari ini kita masih membahas keteladanan seorang tokoh yang berdiri di dua kaki, kita sedang menonton drama tragikomedi yang tak akan pernah selesai.
Satu kaki di mimbar dakwah, satu kaki di panggung politik. Dan di antara kedua kaki itu, rakyat hanya bisa menghela napas, sambil menunggu episode berikutnya yang mungkin akan lebih absurd.
Pada akhirnya, kita pun harus berani mengakui: di negeri ini, integritas selalu kalah oleh popularitas, dan kebenaran sering kali dikorbankan demi angka di kotak suara.
Itulah wajah demokrasi kita, di mana suara terbanyak selalu dianggap suci, meski dibangun di atas kebohongan, ketakutan, dan ilusi moral.
Silakan terus memuja. Silakan terus mengagumi. Namun ingat, di ujung hari, yang dicatat sejarah bukan sekadar berapa kali seseorang berteriak soal kebenaran, tetapi seberapa tulus ia berjalan tanpa topeng.
Dan sayangnya, topeng itu masih terus dipakai, bahkan semakin tebal. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
