Proyek Strategis Nasional PIK2 sudah menjadi masalah sosial di Tangerang. Semoga tidak muncul konflik serupa di pantai timur proyek Surabaya Waterfront Land.
Oleh Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS
Tagar.co – Ahad siang saya menghadiri forum dialog PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama) Surabaya bersama PT Granting Jaya selaku pelaksana Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land (PSN SWL).
Dialog dilakukan di Kantor PCNU Surabaya Jln. Bubutan VI/2 yang sangat legendaris di kawasan kota lama. Gedung itu disebut Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama.
Inilah kantor asli PBNU di mana NU dilahirkan pada 1926 oleh Hadratusy-Syech Hasyim Asy’ari bersama beberapa tokoh NU lainnya.
Dialog siang itu masih berkutat soal masyarakat nelayan yang bakal terdampak PSN Surabaya Waterfront Land yang tinggal di tiga Kecamatan Bulak, Mulyorejo dan Sukolilo.
Dialog yang nyaris sama telah saya lakukan sebelumnya dengan kelompok nelayan yang sama secara lebih mendalam dalam sebuah Lokakarya Perencanaan Soc-Env kelompok oleh penta-helix : masyarakat, industri, akademisi, pemerintah, dan media.
Sebagai proyek strategis nasional, dampak Surabaya Waterfront Land ini harus strategis dan menasional, tidak sekadar lokal nelayan Pamurbaya (Pantai Timur Surabaya).
Lokakarya ini dimaksudkan untuk mengelola risiko unintended consequences yang bakal muncul oleh megaproyek PSN SWL dengan bias politik tinggi dalam arsitektur regulasi yang liberal-kapitalistik saat ini. Kekhawatiran masyarakat nelayan ini valid tapi tidak boleh mendominasi wacana publik.
Surabaya tidak pernah menjadi kota nelayan. Sejak lama, Surabaya adalah kota dagang. Kota dagang yang besar pasti kota maritim dengan pelabuhan yang penting dengan konektivitas yang tinggi ke berbagai penjuru Nusantara.
Apapun diperdagangkan. Tidak cuma ikan, tapi rempah, hasil pertanian, dan industri. Pasar Pabean sejak zaman kolonial adalah pasar rempah. Rempah-rempah dibawa VOC dari Kawasan Timur Indonesia ke Eropa. Adalah perdagangan rempah yang membesarkan Surabaya dan memperkaya Kerajaan Belanda.
Surabaya lama lebih besar dari Jakarta. Baru sejak kemerdekaan, Jakarta mulai menggeser Surabaya seiring dengan pembangunan yang makin meninggalkan laut sejak Orde Baru.
Surabaya Waterfront Land adalah keputusan terpaksa karena Madura gagal dibesarkan oleh jembatan Suramadu. Industrialisasi Madura justru dihambat oleh Suramadu yang underspec. Pylonnya kurang tinggi dan berkekuatan kecil sehingga tidak mampu mendukung trailer besar yang dibutuhkan industri.
Justru di era kolonial, Madura terhubung lebih baik ke Surabaya dengan infrastruktur rel yang membentang sejak Kalianget ke Tanjung Perak. Gerbong KA bisa diseberangkan melalui fery khusus yang langsung membawa garam dan tembakau Madura ke Tanjung Perak.
Gedung HBNU yang unik di Jln Bubutan itu adalah bukti sejarah bahwa Surabaya adalah kota dagang dan maritim. Bahkan sejak era Majapahit yang kemudian dibesarkan pemerintah Hindia Belanda.
Imperium maritim Majapahit tidak bisa dibayangkan tanpa Surabaya. Surabaya bukan milik warga Surabaya saja, apalagi cuma milik nelayan Pamurbaya. Dia milik Nusantara sejak dulu.
Jadi Surabaya Waterfront Land itu terlalu dipaksakan sebagai Proyek Strategis Nasional. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
