Transformasi Kemenhaj menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia untuk menata ulang tata kelola haji yang berkelas dunia—menggabungkan integritas birokrasi, kecerdasan digital, dan nilai-nilai spiritual dalam satu harmoni pelayanan umat.
Oleh Ulul Albab Kabid Litbang DPP Amphuri
Tagar.co – Salam hangat untuk semua pembaca, terutama untuk jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang baru.
Dalam rangka memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif bagi reformasi dan transformasi tata kelola haji yang lebih profesional dan berkeadaban, kami dari Bidang Litbang DPP Amphuri telah melakukan kajian mendalam berjudul “Reformasi Administrasi Publik Bidang Keagamaan: Tinjauan Komparatif dari Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi.”
Kajian ini bukan hanya bertujuan untuk kepentingan akademik, tetapi juga dimaksudkan sebagai masukan kebijakan bagi Kemenhaj. Tujuannya jelas: membantu membangun tata kelola haji yang menggabungkan prinsip good governance dengan semangat spiritual, iman, dan ibadah.
Baca juga: Riset, Bukan Insting: Jalan Baru Mengelola Industri Haji dan Umrah
Tahun ini, Indonesia resmi memiliki Kemenhaj, menggantikan posisi Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan haji. Ini tentu bukan sekadar pergantian nama, melainkan momentum penting untuk menata sistem, integritas, dan pelayanan publik dengan perspektif baru.
Kajian komparatif yang kami lakukan menunjukkan tiga model tata kelola haji yang berbeda namun saling menginspirasi.
Pertama, model Indonesia. Indonesia selama ini berjalan dengan sistem ganda—Kemenag dan BPKH—yang kadang tumpang tindih dalam kewenangan, sementara digitalisasinya masih parsial.
Kedua, model Malaysia. Malaysia memperlihatkan harmoni luar biasa melalui Tabung Haji, yang mengintegrasikan manajemen ibadah dan keuangan syariah sehingga pelayanan publik dan investasi berjalan bersamaan, transparan, dan akuntabel.
Ketiga, model Arab Saudi. Arab Saudi memimpin dalam modernisasi dan digitalisasi melalui program seperti Nusuk dan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI). Efisiensi dan pengawasan real-time menjadi nyata, meski partisipasi publik masih terbatas.
Dari temuan ini muncul lima pesan penting bagi Kemenhaj baru.
Pertama, integrasi kelembagaan. Satukan Kemenhaj dan BPKH dalam satu struktur yang jelas. Fragmentasi selama ini kerap menimbulkan kebingungan operasional dan melemahkan akuntabilitas. Struktur yang sederhana dan tegas, seperti Tabung Haji, akan membangun efisiensi sekaligus kepercayaan jemaah.
Kedua, etika digital. Sistem digital bukan sekadar dibuat agar cepat, tetapi juga harus transparan, aman, dan berbasis syariah. Data jemaah harus terkelola dengan baik untuk membangun legitimasi Kemenhaj. Malaysia dan Arab Saudi membuktikan bahwa teknologi yang berpijak pada tata kelola moral mampu mempercepat layanan tanpa mengurangi nilai spiritual.
Ketiga, kontinuitas kepemimpinan. Reformasi birokrasi membutuhkan stabilitas. Dinamika politik jangka pendek kerap menghentikan program yang sudah berjalan. Malaysia menunjukkan manajemen yang stabil dan terlindung dari tekanan politik, sehingga menjaga kredibilitas lembaga dan kualitas layanan.
Keempat, kolaborasi internasional. Forum trilateral Indonesia–Malaysia–Arab Saudi dapat memfasilitasi pertukaran praktik terbaik, inovasi digital, dan manajemen logistik haji. Belajar dari pengalaman negara lain akan mempercepat adaptasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola haji global.
Kelima, tata kelola moral. Aparatur Kemenhaj harus memiliki kompetensi administratif sekaligus kepekaan spiritual. Pelatihan yang memadukan manajemen birokrasi dan etika keagamaan memastikan kebijakan serta inovasi digital berjalan tidak hanya efisien, tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual. Reformasi administratif tanpa dimensi moral hanyalah mekanisme kosong; sementara reformasi yang berpijak pada iman dan tanggung jawab moral adalah fondasi yang tahan lama.
Kajian ini menegaskan satu hal: tata kelola haji tidak bisa hanya meniru good governance sekuler. Ia harus berpadu dengan nilai moral dan spiritual. Transparansi, partisipasi, dan efisiensi harus lahir dari kerangka etika yang kuat.
Indonesia memiliki kesempatan emas untuk membangun model tata kelola yang efisien, berintegritas, dan spiritual—sebuah governance with barakah. Kemenhaj bukan hanya menjalankan urusan administrasi, tetapi mengelola amanah suci jutaan jemaah. Setiap keputusan birokrasi, setiap sistem digital, dan setiap pelatihan aparatur menjadi bagian dari ibadah kolektif.
Dengan belajar dari Malaysia tentang korporatisme berbasis syariah, dari Arab Saudi tentang digitalisasi skala besar, dan dari pengalaman sendiri tentang pluralisme kelembagaan, Indonesia dapat menyusun tata kelola haji yang modern sekaligus bermakna secara spiritual.
Ini adalah momen berharga ketika reformasi birokrasi dan keberkahan spiritual dapat berjalan berdampingan. Jika Kemenhaj mampu menempatkan integritas, profesionalisme, dan iman di garis depan, pelayanan haji Indonesia tidak hanya efektif, tetapi juga menghadirkan keberkahan bagi setiap jemaah yang menapaki Tanah Suci.
Itulah cuplikan dari hasil kajian kami yang mendalam, yang sengaja kami sarikan dalam format artikel opini populer agar mudah dibaca dan dipahami. Hasil kajian dalam bentuk naskah akademik tentu menjadi dokumen kami untuk suatu saat bisa dibahas lebih mendalam bersama pihak Kemenhaj atau pihak lain yang berkepentingan. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
