Ketua ICMI Jawa Timur, Ulul Albab, menyebut langkah Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan mendatangi KPK sebagai terobosan proaktif. Dengan potensi kebocoran haji mencapai Rp5 triliun per tahun, ia menegaskan integritas harus menjadi kata kunci penyelenggaraan haji 2026.
Tagar.co — Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jawa Timur Ulul Albab memberikan tanggapan positif atas langkah Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, yang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat 3 Oktober 2025.
Menurut Ulul, kedatangan Gus Irfan ke Gedung Merah Putih bukanlah karena panggilan kasus, melainkan sebagai upaya memperkuat koordinasi pencegahan korupsi di sektor penyelenggaraan haji.
“Ini bukan sikap defensif, tetapi langkah proaktif. Gus Irfan datang sebagai mitra dialog KPK, dan itu merupakan terobosan yang patut diapresiasi,” ujar Ulul pada Tagar.co, Sabtu (4/10/25).
Baca juga: Kuota Tambahan Haji 2024: Antara Diskresi Menteri dan Tuduhan Korupsi
Ketua Litbang DPP Amphuri itu menilai sektor haji sangat rawan penyimpangan. Besarnya anggaran yang dikelola serta kompleksitas teknis penyelenggaraan menjadikan layanan haji kerap menjadi sasaran praktik rasuah.
“KPK bahkan menyebut potensi kebocoran mencapai Rp5 triliun setiap tahun. Itu angka yang luar biasa dan tentu sangat merugikan jamaah maupun negara,” jelasnya.
Ia menegaskan, haji bukan hanya urusan teknis, melainkan ibadah yang sarat dimensi spiritual, sosial, dan kemanusiaan. “Setiap rupiah adalah hasil keringat jemaah, tabungan bertahun-tahun untuk niat suci. Maka setiap kebocoran, sekecil apa pun, merupakan pengkhianatan terhadap niat umat,” tandasnya.
Integritas sebagai Kata Kunci
Ulul juga menyampaikan apresiasi langsung kepada Menteri Haji dan Umrah.
“Saya angkat topi untuk Gus Irfan. Langkah ini memberi pesan kuat kepada birokrasi Kementerian Haji. Kata kunci penyelenggaraan haji 2026 haruslah integritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan keterlibatan KPK sejak awal, penyelenggaraan haji 2026 diharapkan lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
“Inilah yang diharapkan jemaah, agar mereka bisa berangkat dengan tenang tanpa khawatir adanya praktik curang dalam penggunaan biaya haji,” katanya.
Pencegahan Harus Diperluas
Dalam pandangan Ulul, keberhasilan KPK tidak hanya diukur dari penindakan, tetapi juga pencegahan.
“Publik lebih sering melihat KPK menindak. Padahal pencegahan jauh lebih penting, karena mampu menutup peluang korupsi sejak awal,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar pola koordinasi semacam ini tidak hanya diterapkan di sektor haji. “Sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga program makan bergizi gratis yang ramai diberitakan belakangan, juga harus dipantau dengan pendekatan pencegahan,” tegasnya.
Menuju 2026 yang Bersih
Tahun 2026 disebut Ulul sebagai ujian penting. “Apakah sinergi Kemenhaj dan KPK benar-benar mampu menutup celah kebocoran? Tantangannya tidak hanya teknis, tetapi juga ekspektasi publik yang sangat tinggi terhadap integritas birokrasi,” katanya.
Ia berharap KPK dapat berperan sebagai mitra reformasi tata kelola. “KPK jangan hanya berfungsi sebagai ‘polisi antikorupsi’. KPK harus menjadi sahabat reformasi birokrasi. Dengan begitu, jamaah bisa beribadah dengan rasa aman dan tenteram,” ungkapnya.
Ulul lalu menegaskan pesan moralnya. “Haji harus kembali pada fitrahnya: suci, murni, dan penuh keikhlasan. Sinergi KPK dan Menteri Haji adalah ikhtiar untuk menjaga kesucian ibadah ini. Dan itu harus kita dukung bersama,” tuturnya. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
