CDCC memperingatkan bahaya perpecahan nasional akibat ketimpangan ekonomi, rapuhnya politik, dan melemahnya kerukunan. Tahun 2026 dinilai sebagai titik krusial penentu arah masa depan Indonesia.
Tagar.co – Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) menggelar Konferensi Pers “Resonansi Awal Tahun 2026” bertema Urgensi Merajut Kemajemukan untuk Kerukunan dan Kemajuan Bangsa di Candi Kalasan, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).
Forum ini menjadi ruang refleksi nasional atas kondisi kebangsaan Indonesia memasuki tahun politik, ekonomi, dan sosial yang penuh tantangan.
Baca juga: DN PIM, KUHP Baru, dan Optimisme yang Tak Berteriak
Ketua CDCC Prof. Dr. M. Din Syamsuddin menegaskan bahwa kemajemukan Indonesia adalah ketetapan dan karunia Ilahi. Manusia, katanya, tidak pernah memilih untuk terlahir dalam keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya.
Karena itulah, kemajemukan bukan sekadar fakta sosial, melainkan takdir kebangsaan yang menuntut tanggung jawab kolektif untuk dirawat dan dikembangkan demi kemajuan bangsa.
“Kerukunan tidak pernah hadir dengan sendirinya. Ia harus direkayasa, dipelihara, dan diperjuangkan. Ketika sentimen primordial bertemu kepentingan sosial, ekonomi, dan politik, maka perpecahan bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa,” ujarnya.
Ia memperingatkan gejala yang disebutnya sebagai “retaknya perahu besar bangsa”—yakni meningkatnya ketegangan horizontal antarwarga yang berhimpit dengan memburuknya hubungan vertikal antara rakyat dan pemerintah.
Kombinasi ini, menurutnya, menciptakan ancaman nyata terhadap stabilitas dan persatuan nasional. Apalagi jika konflik berkembang dalam bentuk pertikaian bernuansa SARA, maka penanganannya akan jauh lebih sulit dan berisiko bagi masa depan kebangsaan.
Dalam konteks tersebut, CDCC menyerukan muhasabah nasional kepada seluruh elemen bangsa—penyelenggara negara, organisasi masyarakat, dan partai politik—agar tidak larut dalam kepentingan sempit yang justru menggerogoti fondasi kebangsaan.
Ekonomi: Ketimpangan sebagai Pemicu Konflik Sosial
Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor ekonomi. Ketua Yayasan CDCC Prof. Dr. Didik J. Rachbini menilai bahwa gejolak sosial sepanjang 2025, termasuk demonstrasi di berbagai daerah, tidak bisa dipandang sebagai peristiwa insidental.
“Ini merupakan ekspresi ketidakpuasan struktural akibat ketimpangan ekonomi, kecemasan kelas menengah, tekanan sektor informal, kenaikan biaya hidup, serta melemahnya rasa keadilan publik,” ujar Didik.
Ia menjelaskan bahwa pemicu konkret gelombang protes tersebut antara lain keberatan masyarakat terhadap tunjangan baru bagi anggota DPR, kenaikan pajak bumi dan bangunan di sejumlah wilayah, serta ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kesenjangan ekonomi.
Secara ekonomi politik, situasi ini mencerminkan tekanan distribusi ekonomi dan masalah persepsi keadilan publik yang menjadi pekerjaan rumah besar memasuki 2026.
Secara makro, ekonomi Indonesia memang masih relatif stabil, tetapi kualitas pertumbuhannya rapuh: lapangan kerja formal terbatas, produktivitas tumbuh lambat, ketergantungan pada konsumsi domestik dan komoditas tinggi, sementara sektor manufaktur dan teknologi belum sepenuhnya menjadi mesin pertumbuhan baru. Bahkan, kinerja ekspor Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam.
CDCC memandang dengan harap cemas kondisi ekonomi nasional pada 2026. Kuartal pertama 2026 menjadi periode krusial untuk menilai apakah terdapat indikasi perbaikan melalui reformasi kebijakan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan dan keadilan.
“Stabilitas politik 2026 hanya dapat dijaga melalui reformasi ekonomi yang membebaskan pertumbuhan dari stagnasi. Jika stagnasi ini dibiarkan, ia dapat menjelma menjadi krisis sosial-politik yang berbahaya,” tegas Didik.
Politik Nasional: Rentan dan Sarat Kejutan
Dalam bidang politik, Prof. Dr. M. Din Syamsuddin menilai sistem politik Indonesia bersifat rapuh (fragile) dan sarat potensi kejutan besar sebagaimana pernah terjadi pada 1966 dan 1998. Kerentanan itu, menurutnya, masih bersifat laten dan potensial.
Ia menjelaskan bahwa perubahan konstitusi dari UUD 1945 ke UUD 2002 telah membuka liberalisasi politik—selain liberalisasi ekonomi—yang kemudian memunculkan kesenjangan antara pusat dan daerah (spatial gap) serta memperlebar jurang sosial dan ekonomi antarkelompok masyarakat.
Situasi tersebut diperparah oleh sistem multipartai dan pola koalisi politik yang cenderung “segala ya”, mengabaikan suara dan partisipasi rakyat, serta gagal menjadikan politik sebagai manajemen nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa: Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur.
Pertaulan antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik, ditambah sistem pemilihan yang semakin liberal, telah melahirkan budaya politik rakyat yang pragmatis, permisif, dan materialistik. Penyelenggara negara pun cenderung eksklusif, lebih sering berdialog di antara elite—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—sementara rakyat semakin terpinggirkan.
CDCC menyatakan harapan agar Presiden Prabowo Subianto dapat melakukan langkah-langkah positif, konstruktif, dan strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan bermartabat sesuai cita-cita Trisakti: berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.
Krisis Global dan Seruan Kemanusiaan
Sekretaris Yayasan CDCC, Prof. Dr. Sudarnoto A. Hakim, menegaskan bahwa selain persoalan domestik, CDCC juga menaruh perhatian serius terhadap dinamika global yang kian mengkhawatirkan.
Dunia hari ini, menurutnya, tengah menghadapi krisis berlapis—mulai dari konflik bersenjata yang tak kunjung usai, penderitaan kemanusiaan yang meluas, hingga menguatnya politik kebencian berbasis identitas, termasuk Islamofobia dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya.
Ia menjelaskan bahwa kekerasan tidak hanya menghancurkan wilayah dan merenggut nyawa, tetapi juga membawa dampak jangka panjang terhadap kesadaran moral umat manusia.
“Kekerasan itu bukan hanya merusak wilayah dan merenggut nyawa, tetapi juga merusak nurani global, menormalisasi ketidakadilan, dan memelihara siklus balas dendam. Ketika prasangka dijadikan alat politik dan agama dipelintir untuk membenarkan kekerasan, maka kemanusiaan menjadi korban paling awal dan paling lama,” tegasnya.
Dalam pandangannya, kondisi tersebut menuntut respons kolektif lintas bangsa dan peradaban. Jalan ke depan, kata Sudarnoto, hanya mungkin ditempuh melalui dialog yang jujur, kolaborasi global yang berkeadilan, serta keberpihakan tegas pada nilai-nilai kemanusiaan universal.
Organisasi masyarakat didorong tampil sebagai kekuatan moral yang konsisten menyuarakan keadilan dan solidaritas lintas batas, sementara para tokoh lintas agama dan golongan diharapkan menjadi penuntun nurani publik—menolak kebencian, merawat harapan, dan membangun jembatan damai.
“Di tengah kegelapan krisis global, keberanian untuk bekerja bersama adalah satu-satunya cahaya yang dapat menjaga masa depan umat manusia,” ujarnya.
Agenda Strategis CDCC 2026
Direktur Eksekutif CDCC Puti Hasanatu Syadiah, M.I.Kom menyampaikan bahwa CDCC akan memperkuat peran diplomasi perdamaian melalui sejumlah agenda strategis sepanjang 2026.
“CDCC berkomitmen menjadikan dialog lintas iman, solidaritas kemanusiaan, dan kepemimpinan generasi muda sebagai fondasi peradaban masa depan,” ujarnya.
Agenda tersebut mencakup:
-
World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day of Human Fraternity (IDHF) yang akan diperingati pada 8 Februari 2026, bekerja sama dengan Inter Religious Council Indonesia dengan fasilitasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
-
Dialog Pemuda Lintas Agama ASEAN di Dili, Timor Leste pada Mei 2026, sebagai wahana penguatan saling pengertian dan kebersamaan di kalangan pemuda lintas iman Asia Tenggara, sesuai kesepakatan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta.
-
Majelis Cendekiawan Madani Malaysia–Indonesia (MCM Malindo) II yang akan digelar di Jakarta pada Agustus 2026.
Forum ini merupakan inisiatif Ketua CDCC Prof. Dr. Din Syamsuddin yang bertujuan membahas berbagai persoalan strategis Indonesia–Malaysia, memperkuat landasan intelektual negara madani, serta ikut memajukan kehidupan umat Islam serantau.
MCM Malindo telah diresmikan oleh Menteri Agama Malaysia pada Agustus 2025.
Penyunting Mohammad Nurfatoni
