Pengangguran muncul tiap tahun, ketimpangan ekonomi makin lebar. Padahal dalam grafik pertumbuhan ekonomi angkanya bagus. Pertumbuhan tidak diikuti kesejahteraan rakyat berubah menjadi ilusi.
Oleh M. Rohanudin, Praktisi Penyiaran
Tagar.co – Indonesia hari ini menghadapi paradoks yang menyakitkan: ekonomi tumbuh, tetapi rakyatnya tidak ikut naik kelas.
Grafik PDB naik, laporan makro ekonomi bagus, tetapi kehidupan rakyat sehari-hari tetap berat. Pertumbuhan yang tidak mengangkat rakyat bukan kemajuan. Itu ilusi.
Data terbaru BPS menunjukkan realitas yang tak bisa ditutup-tutupi: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 mencapai 4,76%. Pengangguran meningkat 83 ribu orang dari periode sebelumnya.
Sementara angkatan kerja bertambah 3,67 juta orang. Artinya, setiap tahun jutaan warga masuk pasar kerja, tetapi peluang menyerap mereka tetap terbatas. Sisanya jadi pengangguran luntang-lantung.
Upah pekerja stagnan. Rata-rata pendapatan hanya naik tipis dari Rp 3,04 juta menjadi Rp 3,09 juta per bulan. Kenaikan Rp 50 ribu tidak signifikan jika harga kebutuhan pokok, transportasi, dan sewa rumah terus melonjak.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti kesejahteraan pekerja adalah pertumbuhan yang tidak bermakna.
Lebih parah lagi, 59% tenaga kerja berada di sektor informal. Enam dari sepuluh pekerja hidup tanpa perlindungan: tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada kepastian pendapatan, dan rentan terhadap PHK. Sektor informal bukan pilihan, tetapi takdir yang dipaksakan oleh struktur ekonomi yang timpang.
Ketimpangan sosial tetap tajam. Gini ratio Maret 2025 tercatat 0,375, hanya turun sedikit dari 0,381 pada September 2024.
Kesempatan pendidikan dan pekerjaan lebih mudah diakses oleh mereka yang sudah mapan. Sementara kelompok miskin semakin terpinggirkan. Pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segelintir elite.
Pola ini menegaskan bahwa keberpihakan negara terhadap rakyat yang bekerja masih minim. Keuntungan terkonsentrasi pada korporasi besar dan sektor padat modal, sedangkan sektor padat karya stagnan.
Yang naik tangga adalah mereka yang sudah berada di puncak. Yang menopang tangga dari bawah semakin terjepit.
PHK
Kasus nyata memperlihatkan ketimpangan itu. PHK massal di pabrik sepatu di Jawa Barat karena otomatisasi. Penurunan pendapatan driver ojek online akibat biaya operasional naik. Lulusan sarjana yang terpaksa bekerja sebagai pramuniaga. Ini bukan kebetulan, tetapi pola. Rakyat bekerja keras, tetapi peluang justru menyempit.
Pendidikan juga menjadi cermin ketimpangan. Banyak keluarga miskin harus memotong biaya pendidikan anak karena tekanan ekonomi.
Keluarga kaya meningkatkan investasi pendidikan anak, memperkuat mobilitas sosial mereka. Akibatnya, kesenjangan generasi makin melebar.
Upaya pemerintah sering hadir dalam bentuk optimisme dan program simbolik. Namun rakyat tidak bisa membeli beras atau membayar kontrakan dengan optimistis. Mereka membutuhkan kesempatan nyata: pekerjaan bermutu, upah layak, dan perlindungan sosial.
Kegagalan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan rakyat adalah bom waktu sosial.
Jika ketimpangan tidak dikoreksi, kita hanya mewariskan krisis sosial yang lebih dalam kepada generasi berikutnya. Struktur ekonomi dan kebijakan tenaga kerja harus diperbaiki sekarang, bukan nanti.
Reformasi harus bersifat struktural. Investasi baru wajib menyerap tenaga kerja lokal, bukan sekadar mengandalkan otomatisasi.
UMKM harus menjadi fokus utama, karena sektor ini terbukti padat karya dan mampu menopang ekonomi rakyat.
Sektor informal harus diformalisasi bertahap, dengan dukungan modal, jaminan sosial terjangkau, dan perlindungan hukum nyata.
Pendidikan dan pelatihan harus terintegrasi dengan kebutuhan industri. Revolusi keterampilan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak.
Pelatihan harus mempersiapkan pekerja untuk sektor yang benar-benar membuka lapangan kerja, agar upah rata-rata Rp 3,09 juta bisa meningkat seiring produktivitas.
Satu prinsip sederhana: ekonomi harus mengangkat rakyat, bukan sekadar menaikkan grafik PDB. Negara yang kuat adalah negara yang memberdayakan warganya, bukan negara yang menampilkan angka-angka indah di atas kertas.
Kegagalan memperbaiki struktur ekonomi hari ini akan menjadi warisan ketimpangan yang memalukan esok hari.
Solusi
Negara harus bertindak tegas. Cabut insentif bagi korporasi yang tidak menciptakan lapangan kerja, alihkan dukungan kepada UMKM padat karya. Wajibkan investasi baru mempekerjakan rakyat lokal, bukan hanya mendatangkan otomatisasi.
Sektor informal tidak boleh lagi menjadi norma. Formalitas harus dipaksa dengan dukungan modal, jaminan sosial, dan perlindungan hukum nyata. Enam dari sepuluh pekerja hidup tanpa kepastian adalah kegagalan struktural, bukan keadaan normal.
Pendidikan dan keterampilan harus menjadi prioritas. Pelatihan harus terhubung langsung dengan industri yang membuka peluang nyata, karena upah rata-rata Rp 3,09 juta tidak akan cukup tanpa peningkatan produktivitas.
Satu prinsip: ekonomi harus mengangkat rakyat, bukan hanya menampilkan grafik naik. Jika pembenahan struktural tidak dilakukan sekarang, ketimpangan akan menjadi warisan yang memalukan. Negara harus memilih berpihak. Saatnya memilih dengan berani. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
