PDIP memboikot retret kepala daerah yang diadakan Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang. Sikap ini menjadi pertanyaan. Kepala daerah itu loyal kepada pemerintah atau partai.
Oleh Dwi Taufan Hidayat
Tagar.co – PDIP melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang mulai Jumat (21/2/2025).
Instruksi ketua umum ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto terjerat kasus suap kepada anggota KPU soal pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku.
Beberapa kepala daerah dari PDIP pun menunda kehadirannya ke Magelang sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi partai.
Kementerian Dalam Negeri telah menegaskan bahwa kehadiran dalam retret ini bersifat wajib bagi semua kepala daerah terpilih yang telah dilantik di Istana Negara, Kamis (20/2/2025). Kepala daerah yang tidak hadir tanpa alasan yang sah akan diberi sanksi.
Retret di Akmil Magelang ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Acara berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025. Ada sebanyak 505 kepala daerah terpilih semestinya mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Dari jumlah itu sebanyak 177 orang dari PDIP. Tapi menurut berita terakhir dilaporkan hanya 48 kepala daerah yang tak datang di acara retret itu.
Kegiatan retret kepala daerah ini dirancang untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah, serta membangun kerja sama yang lebih erat antar kepala daerah.
Setelah pelantikan para kepala daerah diharuskan langsung menuju Akmil Magelang untuk mengikuti serangkaian kegiatan pembekalan. Namun ada kepala daerah dari PDIP masih di Jakarta menunggu keputusan lebih lanjut dari Megawati.
Hubungan Pusat – Daerah
Boikot PDI Perjuangan terhadap retret bisa mengganggu hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Kader partai yang telah menjadi pejabat publik seperti kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi semata-mata kader partai. Dia menjadi organ pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintah di daerah.
Karena itu PDIP semestinya komitmen dengan misi kebangsaannya. Membuktikan jiwa kenegarawanannya. Janganlah kepentingan partai mengganggu kepentingan rakyat.
Instruksi boikot retret membawa pengaruh kepala daerah tak loyal kepada presiden. Alasan mereka dipilih oleh rakyat tak bisa menjadi alasan tak patuh dengan program pemerintah pusat.
Pemerintah pusat bisa saja membalas aksi boikot itu dengan sanksi tak mencairkan alokasi anggaran daerah. Pasti pemerintah daerah kelimpungan. Apalagi Pemda yang mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) sedikit. Keuangan tergantung pusat. Bakal mengganggu gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur. Akhirnya rakyat juga yang dirugikan.
Patuhi Hukum
PDIP semestinya membuktikan ucapannya sebagai partai yang taat hukum. Kasus penangkapan Hasto Kristiyanto merupakan masalah yang pernah heboh usai Pemilu 2019.
Kasus itu sudah mengendap selama lima tahun. Sangat mungkin disebabkan ada intervensi politik. Kalau sekarang dibuka lagi, juga sangat mungkin ada intervensi politik.
Karena penangkapan Hasto sudah terjadi dan upaya pra peradilan telah diajukan ke pengadilan namun ditolak hakim, maka hormati hukum. Buktikan di pengadilan bahwa Hasto tidak seperti yang dituduhkan KPK.
Sebab kalau ternyata bukti-bukti dan saksi yang diungkap KPK di sidang pengadilan ternyata benar, malah mencoreng nama baik partai.
Boleh berprinsip benar atau salah ini kader partai harus dibela, tapi tetap dalam koridor hukum.
Instruksi melarang kepala daerah dari PDIP ikut retret mudaratnya lebih banyak bagi rakyat, meskipun itu mungkin menjaga gengsi nama partai.
Manfaat Retret
Selama retret peserta akan menginap di tenda-tenda yang telah disiapkan oleh panitia. Sebanyak 180 tenda didirikan untuk menampung seluruh peserta. Ada fasilitas penunjang seperti kamar mandi dan saluran air yang baik.
Materi yang akan disampaikan dalam retret ini mencakup berbagai topik penting, antara lain:
Penyelarasan Visi dan Misi: Membangun keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah.
Penguatan Integritas: Menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
Manajemen Krisis: Strategi menghadapi berbagai situasi darurat di daerah.
Peningkatan Pelayanan Publik: Upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun ikatan emosional dan kerja sama antar kepala daerah, sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan program-program pemerintah. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
