Misi Budaya istilah yang sopan untuk sebuah proposal jalan-jalan keluar negeri istri pejabat.
Oleh Dwi Taufan Hidayat, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bergas, Kabupaten Semarang.
Tagar.co – Ketika jutaan UMKM menunggu bantuan konkret, Kementerian UMKM justru sibuk mengedarkan surat agar kedutaan besar di Eropa bersiap menyambut tamasya istri.
Semua dibungkus jargon Misi Budaya yang terdengar lebih sebagai alibi ketimbang program. Beginilah negeri ini: rakyat disuruh ikat pinggang, pejabat bebas berpesta atas nama negara.
Terkadang cara paling efisien melihat wajah asli kekuasaan bukan dari pidato megahnya, melainkan dari surat edaran remeh temeh yang tiba-tiba viral.
Seperti surat B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 itu. Sebuah dokumen yang dengan santainya memerintah tujuh kedutaan besar plus satu konsulat untuk menyambut istri menteri UMKM dalam lawatan keliling Eropa.
Jangan buru-buru tersinggung jika ada yang menyebut ini sekadar plesir mewah. Karena faktanya, isi surat itu sama sekali tak menjelaskan kontribusi konkret kunjungan tersebut bagi jutaan UMKM yang sedang megap-megap.
Alih-alih mendampingi pelaku usaha kecil memasarkan produknya, justru rombongan keluarga pejabat yang diprioritaskan.
Panggung retorika sudah siap: ini Misi Budaya. Sebuah istilah yang kini lebih mirip kamuflase intelektual untuk menjustifikasi belanja perjalanan dinas yang rasanya tak jauh berbeda dari liburan eksklusif.
Bagaimana tidak sinis, ketika rakyat tiap hari dihantui harga bahan pokok, pejabat kita malah rajin memperluas definisi kepentingan negara agar bisa jalan-jalan dengan fasilitas diplomatik.
Yang lebih menggelikan, surat itu tak hanya meminta bantuan logistik. Kedutaan dan konsulat diminta mendampingi istri menteri beserta rombongan.
Seolah tugas perwakilan negara di luar negeri memang untuk menjadi pemandu wisata pribadi keluarga elit birokrasi. Semua ini dicatat rapi dalam surat berkop resmi Republik Indonesia.
Tidak ada satu pun kalimat dalam surat itu yang menyebutkan data produk UMKM yang akan dibawa, nama pembeli potensial, atau agenda pertemuan bisnis yang jelas.
Karena mungkin memang tidak ada. Kalau pun ada, itu sekadar tempelan formal agar publik tak bisa serta-merta bilang: Ini plesiran, bukan kerja.
Sementara itu, para pengusaha mikro di kampung-kampung tetap terjebak dalam siklus kemiskinan yang tak kunjung selesai.
Mereka harus berjuang sendiri mencari pasar, berhadapan dengan pungutan liar, kekurangan modal, dan birokrasi rumit.
Sedangkan di pusat kekuasaan, rombongan pejabat dan keluarganya selalu menemukan jalan lapang untuk berkeliling dunia dengan jaminan anggaran negara.
Inilah barangkali yang disebut pengabdian gaya baru: rakyat menanggung biaya, pejabat memetik nikmat.
Negara bukan lagi pelayan publik, melainkan travel agent untuk keluarga elite. Boleh jadi ini alasan kenapa birokrasi kita tak pernah ramping: sebab di dalamnya berjejalan kepentingan privat yang sah dilegalkan lewat kop surat.
Lucunya, tak ada rasa malu sedikit pun terpancar dalam narasi surat itu. Semua ditulis dengan nada formal yang membuat pembacanya terpaksa tertawa getir.
Kalau pemerintah masih menganggap rakyat tidak bisa membaca kepalsuan ini, mereka sungguh meremehkan akal sehat publik.
Mari kita bertanya, adakah lonjakan omzet UMKM gara-gara istri menteri berjalan-jalan ke Sofia, Brussel, Paris, Roma, dan Den Haag?
Tetapi beginilah logika kekuasaan: yang penting rombongan pergi dulu, laporan bisa dirapikan belakangan.
Di negeri ini, segala sesuatu bisa dilegalkan hanya dengan mencatut nama bangsa dan negara.
Tak peduli apakah aktivitas itu betul-betul membawa manfaat bagi rakyat atau sekadar jadi pesta kecil keluarga elite yang kebetulan sedang bosan di rumah.
Ini bukan pertama kalinya jabatan publik disulap menjadi privilege privat. Ini cuma satu dari sekian banyak contoh.
Besok lusa, akan ada surat edaran baru yang lebih absurd, dengan dalih lebih canggih, yang esensinya tetap sama: negara sebagai penyedia layanan untuk keluarga penguasa.
Surat ini ibarat bukti otentik bahwa jarak antara rakyat dan elite semakin menganga.
Sebab di tengah ribuan usaha mikro yang gulung tikar, negara memilih jadi calo tamasya keluarga menteri.
Bahkan lembaga diplomasi, yang sejatinya alat pertahanan martabat bangsa, rela dikecilkan martabatnya menjadi pengurus agenda pelesiran.
Misi budaya, katanya. Tapi bagi rakyat yang sudah muak pada pertunjukan pura-pura ini, hanya satu kalimat yang layak dikirim balik: Selamat bersenang-senang, Bu Menteri dan rombongan. Jangan lupa foto-foto biar rakyat tahu uang mereka dibelanjakan untuk apa.
Kalau kebetulan agenda selanjutnya adalah keliling Australia atau Afrika, cukup kabari rakyat lebih awal. Biar semua bisa siap mental, agar tak lagi berharap pada rezim yang gemar memamerkan privilese dengan cara yang makin tak tahu malu.(#)
Penyunting Sugeng Purwanto
