Program Makan Bergizi Gratis hadir dengan niat mulia, tapi kasus keracunan berulang membuat masyarakat waswas: gizi atau gawat?
Oleh Nurkhan, Kepela MI Muhammadiyah 2 (MI Mutwo) Campurejo, Panceng, Gresik
Tagar.co – Rabu (24/9/2025), program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau MI Muhammadiyah 2 (MI Mutwo) Campurejo, Panceng, Gresik, Jawa Timur. Kehadirannya disambut positif karena membantu kesehatan siswa, menumbuhkan semangat belajar, sekaligus meringankan beban orang tua.
Di atas kertas, manfaat MBG memang nyata. Anak-anak lebih bersemangat belajar karena kebutuhan nutrisi terpenuhi. Wali murid merasa terbantu, tak lagi pusing menyiapkan bekal harian. Madrasah pun makin dipercaya masyarakat karena peduli pada kesejahteraan siswa, bukan sekadar akademik.
Baca juga: Guru, Nyawa Bangsa yang Tak Pernah Padam
Namun, di balik niat mulia itu, muncul catatan serius. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran MBG 2025 sebesar Rp71 triliun harus segera terserap. Ia bahkan mengingatkan, jika sampai akhir Oktober realisasinya tetap rendah, sebagian dana bisa dialihkan ke program lain yang lebih siap, seperti bantuan beras 10 kilogram untuk rakyat.
“Langkah ini bukan hukuman, tapi dorongan agar program berjalan cepat, tepat, dan langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Antara Niat Baik dan Fakta Lapangan
MBG dirancang untuk memastikan anak-anak mendapat asupan gizi cukup agar tumbuh sehat dan cerdas. Tapi fakta di lapangan tak selalu indah. Kasus keracunan justru berulang.
Contoh terbaru terjadi di Lamongan. Belasan siswa SMAN 2 dilarikan ke puskesmas karena mual, muntah, dan pusing usai menyantap hidangan MBG. Dapur penyedia makanan disterilisasi, sampel dikirim ke laboratorium, dan kegiatan dihentikan sementara.
Lamongan bukan kasus tunggal. Data BPOM mencatat, sepanjang 2025 ada 17 kejadian luar biasa keracunan MBG di 10 provinsi, dari Sumbawa, Garut, Banggai Kepulauan, hingga Bandung Barat. Polanya sama: anak-anak jadi korban, pemerintah sibuk investigasi.
Titik Lemah: Higienis, Skala, dan Transparansi
Tiga masalah utama mengemuka. Pertama, standar kebersihan belum terjaga. Banyak dapur sekolah atau Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) minim fasilitas, pengolahan makanan tak sesuai prosedur, distribusi lambat, dan penyimpanan tidak terkontrol.
Kedua, skala program terlalu besar untuk diawasi dengan SDM terbatas. MBG menyasar ribuan sekolah dengan kualitas fasilitas berbeda-beda. Pemerintah ingin seragam, tapi kenyataan di lapangan jauh dari seragam.
Ketiga, transparansi anggaran masih lemah. Penyerapan rendah membuat Purbaya “gemes” hingga mewacanakan relokasi dana ke program lain. Ia bahkan meminta laporan publik rutin agar masyarakat tahu sejauh mana MBG berjalan.
Solusi: Dari Pengawasan hingga Pemberdayaan Sekolah
Pengawasan mutu mutlak diperketat. Setiap dapur MBG harus bersertifikat laik higiene dari dinas kesehatan, dengan pengawasan rutin BPOM. Logistik juga perlu dipikir ulang—mulai rantai dingin, distribusi tepat waktu, hingga teknik penyajian yang aman.
Lebih jauh, transparansi publik harus dijalankan. Laporan rutin tentang proses pengolahan, penyedia, hingga anggaran akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Sebagai pendidik, saya melihat solusi lain: berikan peran lebih besar ke sekolah dan madrasah. Mereka lebih mengenal kondisi siswa, potensi lokal, bahkan bisa melibatkan koperasi sekolah dan wali murid. Dengan begitu, MBG tak hanya menjaga gizi anak, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki bersama.
Kontrol dari pusat tetap penting untuk menjaga standar dan mencegah penyalahgunaan. Namun, model pelaksanaan jangan terlalu tersentralisasi, karena justru di situlah celah kelalaian muncul.
Menjaga Roh Awal MBG
Rencana Purbaya untuk mendorong transparansi dan mempercepat penyerapan anggaran patut diapresiasi. Tapi lebih dari sekadar angka serapan, yang harus dijaga adalah roh awal MBG: menghadirkan gizi, bukan penyakit.
Jika sekolah diberi ruang lebih besar dengan pengawasan ketat, program ini bisa berjalan lebih aman, transparan, sekaligus memberdayakan komunitas sekitar. Karena pada akhirnya, anak-anaklah masa depan bangsa—dan mereka layak mendapat makanan sehat, bukan sekadar janji di atas kertas.
Penyunting Mohammad Nurfatoni
