Keterlibatan agama dalam penerapan hukum cambuk di Aceh untuk pelanggaran tertentu menunjukkan hukum Islam dapat diterapkan dalam ranah hukum daerah otonomi.
Oleh R. Arif Mulyohadi, Dosen Prodi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dan Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jatim
Tagar.co – Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tak dapat dipisahkan dari pengaruh ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum.
Salah satu isu yang mencuat adalah penerapan hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.
Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 menjadi titik fokus karena mengandung implikasi besar terhadap tempat agama, terutama hukum pidana Islam, dalam sistem hukum Indonesia.
Bagaimanapun, Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila, dengan masyarakat yang pluralistik.
Oleh karena itu, relevansi penerapan hukum pidana Islam menjadi isu penting untuk dibahas dalam konteks pembaruan hukum yang tengah berlangsung.
Penting untuk diingat bahwa Indonesia mengakui kebebasan beragama dalam pasal 29 UUD 1945. Akan tetapi, berbagai pihak terus menginginkan agar hukum pidana Islam diterapkan, terlebih dalam menangani persoalan moral dan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat.
Artikel ini bertujuan untuk mengulas dan menilai keterlibatan hukum agama, khususnya hukum pidana Islam, dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta relevansinya dalam konteks pembaruan KUHP 2023.
Hukum Pidana Islam dalam Konteks Indonesia
Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana terkait pelanggaran moral dan sosial, seperti pencurian, perzinaan, dan pembunuhan.
Meski hukum pidana Islam tidak diterapkan secara penuh dalam sistem hukum Indonesia, beberapa nilai-nilai Islam telah tecermin dalam peraturan hukum yang berlaku, seperti dalam ranah hukum keluarga dan peradilan agama.
Sebagai contoh, penerapan hukum cambuk di Aceh untuk pelanggaran tertentu menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam ranah hukum daerah, berdasarkan otonomi yang diberikan oleh negara.
Tantangan muncul ketika kita berbicara mengenai penerapan hukum pidana Islam di luar Aceh.
Perdebatan ini sering kali menyentuh isu kesesuaian hukum pidana Islam dengan nilai-nilai dasar negara yang terkandung dalam Pancasila.
Masyarakat Indonesia yang plural, dengan berbagai latar belakang agama dan budaya, memunculkan pertanyaan mengenai apakah hukum pidana Islam bisa diterima di seluruh Indonesia. Ini menjadi perhatian bagi para akademisi dan praktisi hukum.
Menurut Prof. Dr. H. Sulaiman B. P. R, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa penerapan hukum pidana Islam di Indonesia harus dihadapkan pada kenyataan keberagaman sosial yang ada.
Prof. Sulaiman menegaskan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, penerapan hukum pidana Islam secara menyeluruh perlu dikaji lebih dalam agar tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila.
Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam menerapkan hukum agama dalam sistem hukum nasional.
Di sisi lain, Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo, seorang ahli hukum Islam, berpendapat bahwa hukum pidana Islam tidak harus diterapkan secara menyeluruh di Indonesia, namun bisa diambil nilai-nilai moral dan prinsip keadilan dari hukum pidana Islam untuk diterapkan secara selektif.
Menurutnya, hukum pidana Islam bisa menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan sistem hukum yang mengedepankan keadilan, kasih sayang, dan moralitas, tanpa harus mengabaikan keberagaman masyarakat Indonesia.
Reformasi KUHP 2023 dan Implikasinya terhadap Keterlibatan Agama
Reformasi KUHP 2023 merupakan langkah besar dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.
RUU KUHP 2023 bertujuan untuk menyederhanakan dan menyesuaikan ketentuan pidana yang cenderung kaku agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan perubahan sosial.
Namun, beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa meskipun ada pembaruan, KUHP 2023 belum memberikan ruang yang cukup bagi penerapan nilai-nilai agama dalam hukum pidana.
Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Reformasi KUHP 2023
Salah satu perubahan dalam RUU KUHP 2023 yang menonjol adalah kriminalisasi terhadap perzinaan dan tindakan homoseksual yang dilaporkan oleh pihak lain. Hal ini menuai kontroversi, mengingat banyak yang melihat hubungan dengan penerapan nilai-nilai agama, khususnya hukum pidana Islam, dalam aspek penegakan hukum. Pertanyaan muncul mengenai sejauh mana nilai-nilai agama ini bisa diadopsi tanpa melanggar prinsip hak asasi manusia yang universal.
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, hukum pidana Islam tidak bisa diterapkan sepenuhnya di Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
Namun, ia menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam hukum Islam sebagai bagian dari pembentukan sistem hukum nasional yang lebih mengedepankan keadilan, tanpa melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.
Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional
Sebagai negara dengan sistem hukum positif, Indonesia tidak dapat mengadopsi hukum pidana Islam secara keseluruhan.
Namun, prinsip-prinsip moral dalam hukum pidana Islam, yang menekankan pada keadilan, etika, dan kasih sayang, dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional.
Integrasi tersebut harus dilakukan dengan bijak dan sensitif terhadap perkembangan sosial serta keberagaman budaya yang ada di Indonesia.
Peran Agama dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional
Indonesia, yang merupakan negara dengan landasan kebebasan beragama, harus mempertimbangkan peran agama dalam pembentukan hukum.
Hukum pidana Islam meskipun tidak diadopsi secara menyeluruh, tetap dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem hukum nasional dengan mengedepankan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan.
Hal ini tentu harus dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan konteks sosial yang ada di masyarakat Indonesia.
Namun, penerapan nilai-nilai agama dalam hukum pidana harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Ada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap keyakinan agama dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
Sebagai contoh, dalam kasus perzinahan yang diatur dalam hukum pidana Islam, hukum tersebut bisa diterjemahkan dalam ketentuan yang lebih fleksibel, tanpa mengorbankan kebebasan individu dan hak-hak dasar lainnya.
Kesimpulan
Penerapan hukum pidana Islam dalam konteks pembaruan KUHP 2023 masih menjadi topik perdebatan.
Dalam menghadapi isu ini, sangat penting untuk mempertimbangkan keberagaman sosial dan menghormati prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, serta hak asasi manusia.
Nilai-nilai moral dalam hukum pidana Islam dapat diintegrasikan dalam hukum pidana nasional dengan cara yang bijaksana dan selektif.
Pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan budaya Indonesia sangat diperlukan agar keterlibatan agama dalam hukum pidana dapat dilakukan tanpa mengorbankan kebebasan individu. (#)
