Pendirian Kampung Indonesia di Makkah adalah tonggak diplomasi keumatan. Ikhtiar ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi strategi jangka panjang menghadirkan negara dalam pelayanan haji dan umrah secara bermartabat.
Oleh: Ulul Albab; Ketua ICMI Orwil Jawa Timur
Tagar.co – Ketika Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi pada awal Juli 2025 guna membicarakan penyelenggaraan haji dan rencana pendirian Kampung Indonesia di Makkah, banyak pihak langsung menaruh harapan besar.
Inilah momen langka ketika diplomasi luar negeri dijalankan bukan hanya untuk kepentingan geopolitik, tetapi juga demi kemaslahatan umat—khususnya para tamu Allah dari Indonesia.
Baja juga: Karbala dalam Pandangan Ahlusunah: Sebuah Refleksi
Langkah Presiden Prabowo ini patut diapresiasi sebagai sebuah terobosan visioner. Selama ini, pelayanan ibadah haji dan umrah dihadapkan pada berbagai tantangan mendasar—mulai dari keterbatasan akomodasi yang layak dan efisien, distribusi hotel yang tersebar jauh dari Masjidilharam, hingga tingginya fluktuasi biaya yang sering kali tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diterima oleh jemaah.
Pembangunan Kampung Indonesia di Tanah Suci, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar, merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan ekosistem pelayanan haji dan umrah yang berdaulat, profesional, dan manusiawi.
Kawasan ini kelak diharapkan menjadi enklave peradaban haji Indonesia—tempat di mana seluruh kebutuhan jemaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, logistik, hingga layanan kesehatan dan edukasi manasik, tersedia secara terpadu.
Lebih dari itu, inisiatif ini merupakan wujud nyata dari diplomasi keumatan Indonesia di kawasan Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah pengirim jemaah haji dan umrah terbanyak di dunia, namun belum memiliki leverage strategis dalam menentukan peta kebijakan dan fasilitas di Makkah dan Madinah.
Kampung Indonesia adalah awal dari upaya memperkuat posisi tawar kita sebagai bangsa muslim terbesar, sekaligus mempertegas nilai-nilai moderasi Islam Indonesia dalam pentas global.
Langkah ini juga sejalan dengan semangat yang selama ini diperjuangkan oleh ICMI dan Amphuri, yakni menyinergikan kekuatan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan pelayanan umat agar selaras dengan nilai-nilai profesionalisme, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
Kami menyambut baik bahwa pembangunan Kampung Indonesia dirancang pula untuk menekan biaya haji dan umrah, sehingga lebih banyak umat Islam Indonesia dapat mengakses ibadah ini dengan layak dan nyaman, tanpa terbebani ongkos yang tidak sepadan.
Tidak kalah penting, proyek ini harus dijalankan dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang akuntabel. Sebab, membangun infrastruktur fisik tanpa membangun tata kelola yang baik hanya akan melahirkan kerapuhan baru.
Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi multipihak antara negara, asosiasi penyelenggara, dunia pendidikan Islam, serta organisasi kemasyarakatan agar inisiatif ini benar-benar menjadi warisan berharga bagi umat Islam Indonesia lintas generasi.
Sebagaimana pernah dikatakan almarhum Prof. Dr. B.J. Habibie—pendiri ICMI—bahwa “teknologi dan peradaban harus berjalan seiring dengan iman dan akal sehat.”
Maka, pembangunan Kampung Indonesia bukan semata soal batu dan semen, melainkan ikhtiar strategis membangun martabat jemaah, membela hak-hak umat, dan menghadirkan negara dalam pelayanan ibadah secara nyata dan bermakna.
Akhirnya, saya mengajak segenap elemen bangsa, khususnya umat Islam Indonesia, untuk mendukung penuh inisiatif ini. Kampung Indonesia bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik kita semua—sebuah rumah spiritual bersama di Tanah Haram, tempat wajah Indonesia hadir dengan akhlak, dengan kualitas, dan dengan kehormatan. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
