#KaburAjaDulu pernah viral di awal tahun 2025 hingga kini tidak ada respon pemerintah. Efisiensi anggaran malah membuat peluang kerja tutup dan meningkatkan jumlah pengangguran.
Oleh R. Arif Mulyohadi, dosen Prodi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dan Anggota Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jatim
Tagar.co – Tagar #KaburAjaDulu yang sempat viral di media sosial bulan Februari-Maret 2025 mencerminkan perasaan kecewa yang mendalam dari kalangan generasi muda terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mendukung masa depan mereka.
Mereka memilih mencari kerja atau berkuliah di negara maju karena memberikan peluang, penghasilan, dan kehidupan yang baik.
Gerakan ini yang awalnya hanya wacana di dunia maya, kini telah menjadi simbol dari ketidakpuasan yang luas terhadap kebijakan-kebijakan yang mengabaikan hak-hak dasar generasi muda.
Sayangnya, pemerintah hingga kini tak memberikan solusi. Malah fakta yang muncul adalah pejabat korupsi, suap, dan ekonomi yang terus memburuk.
Perspektif hukum dan sosial menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih peka terhadap aspirasi dan kebutuhan anak muda. Mereka butuh pendidikan bermutu, peluang kerja layak, dan kehidupan yang baik.
Fadli Zon, kini menjabat Menteri Kebudayaan, mengatakan bahwa fenomena ini adalah cerminan dari ketidakpuasan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah yang tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak muda.
Berbagai kebijakan yang dianggap memperburuk keadaan, seperti pemotongan anggaran pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, serta tingginya biaya hidup yang tidak diimbangi dengan upah yang layak, semakin menambah kekecewaan generasi muda.
Ketidakadilan ini memunculkan gerakan yang semakin berkembang di dunia maya dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan muda yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan yang ada.
Hak Sosial dan Ekonomi
Dari sudut pandang hukum, fenomena #KaburAjaDulu berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi yang dijamin dalam konstitusi.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Ketika kebijakan pemerintah tidak memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas atau kesempatan kerja yang sesuai dengan keahlian mereka, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka.
Prof. Dr. Arief Hidayat (2024), seorang ahli hukum sosial, berpendapat bahwa ketidakpuasan ini adalah akibat dari kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan sosial.
Hidayat menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memastikan kebijakan yang diambil dapat memenuhi hak-hak sosial-ekonomi seluruh masyarakat, terutama generasi muda.
Ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak ini memunculkan reaksi seperti #KaburAjaDulu, yang menunjukkan bahwa generasi muda merasa pemerintah gagal memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya.
Polarisasi Masyarakat
Selain dampak langsung terhadap generasi muda, fenomena ini juga memperburuk ketidaksetaraan sosial yang semakin dalam.
Ketidakadilan dalam kesempatan pendidikan dan pekerjaan semakin memperlebar jurang perbedaan antara kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan mereka yang terpinggirkan.
Prof. Dr. Andi Mangerang dalam bukunya Dialog Sosial dalam Politik Demokrasi menyatakan bahwa ketidaksetaraan ini bisa memperburuk polarisasi sosial, yang pada gilirannya akan menambah ketegangan antar kelompok di masyarakat.
Andi Mangerang mengingatkan bahwa ketidakadilan yang terus berlangsung berisiko menumbuhkan apatisme politik, di mana generasi muda merasa bahwa sistem politik tidak mampu membawa perubahan yang berarti.
Hal ini bisa menyebabkan mereka semakin menjauh dari politik dan merasa tidak terhubung dengan kebijakan yang diterapkan. Polarisasi ini, jika dibiarkan, dapat mengarah pada ketegangan sosial yang lebih besar.
Respons Pemerintah
Untuk mengatasi ketidakpuasan ini, penting bagi pemerintah untuk membuka ruang lebih luas bagi dialog dengan masyarakat, khususnya generasi muda.
Andi Mangerang (2025) menekankan bahwa dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Dialog ini tidak hanya akan memberi ruang bagi aspirasi generasi muda, tetapi juga akan memperkuat sistem demokrasi yang ada.
Fadli Zon (2025) juga mencatat bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan yang tidak responsif hanya akan memperburuk perasaan terabaikan di kalangan generasi muda.
Zon mengusulkan agar kebijakan publik lebih memperhatikan kebutuhan generasi muda, dengan melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan langsung dengan masa depan mereka.
Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh generasi muda.
Peluang Kerja
Pendidikan yang berkualitas dan peluang kerja yang memadai merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
Tanpa pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja, generasi muda akan terperangkap dalam ketidakpastian. Hal ini akan memperburuk ketidakpuasan dan memperkuat gerakan sosial yang ada.
Fenomena #KaburAjaDulu menunjukkan betapa mendalamnya ketidakpuasan generasi muda terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masa depan mereka.
Gerakan ini bukan hanya sekadar bentuk protes sosial, tetapi juga pertanyaan serius mengenai hak sosial-ekonomi yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Oleh karena itu, pemerintah harus lebih responsif terhadap aspirasi generasi muda dan memastikan kebijakan yang diambil bisa menciptakan kesempatan yang setara untuk semua lapisan masyarakat.
Hanya dengan membuka ruang dialog yang lebih luas dan memperhatikan hak-hak dasar ini, pemerintah dapat menghindari ketegangan sosial yang lebih besar dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
