Ekonomi Hijau (Green Economy) menjadi arah prioritas pengembangan vokasi Indonesia. Maka perlu menyiapkan SDM untuk masa depan berkelanjutan.
Tagar.co – Di tengah isu perubahan iklim dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan, Indonesia mulai memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni di bidang green economy atau ekonomi hijau.
Pendidikan dan pelatihan vokasi memegang peranan penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten untuk menjawab tantangan dan peluang di sektor ini.
Hal ini mengemuka dalam acara High-Level TVET Roundtable ke-13 yang diselenggarakan di The Westin Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito, menekankan bahwa integrasi pendidikan dan pelatihan vokasi sangat krusial dalam menciptakan SDM yang berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global, terutama di era transisi menuju green economy dan upaya perlindungan iklim.
“Pendidikan dan pelatihan vokasi memiliki peran strategis, terutama di era transisi menuju green economy dan upaya perlindungan iklim,” ujar Warsito, dikutip dari siaran pers Kemenko PMK yang diterima Tagar.co, Jumat (13/12/24) petang.
Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan sektor-sektor lain yang mendukung ekonomi hijau.
Meskipun regulasi yang ada telah mendukung pengembangan pendidikan vokasi, Warsito mengakui bahwa adaptasi terus diperlukan untuk mengakomodasi prioritas baru, yaitu integrasi green economy.
Salah satu fokus utama adalah memastikan program vokasi selaras dengan dua aspek penting: potensi daerah dan kesiapan industri.
“Program studi dan layanan vokasi harus adaptif terhadap kebutuhan wilayah masing-masing. Contohnya, daerah dengan potensi pertanian berbasis teknologi harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri agritech,” jelas Warsito.
Pernyataan ini menggambarkan pentingnya pendekatan yang spesifik dan berbasis wilayah dalam pengembangan vokasi.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya partisipasi kabupaten/kota dalam penyusunan Strategi Daerah Vokasi (TKDV).
Hingga akhir 2024, baru terbentuk 24 Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) di tingkat provinsi dan 26 TKDV di tingkat kabupaten/kota.
“Dari TKDV Provinsi yang sudah terbentuk, baru sekitar 10–15 persen yang sedang menyusun strategi daerah vokasi. Meski begitu, kami terus mendampingi daerah-daerah untuk menyelaraskan program vokasi dengan potensi dan kebutuhan lokal mereka,” imbuhnya.
Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif untuk mendorong partisipasi dan koordinasi di tingkat daerah.
Warsito berharap hasil diskusi dalam roundtable meeting ini dapat memberikan masukan berharga bagi laporan dan strategi vokasi di tahun 2024.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mewujudkan roadmap pendidikan vokasi yang matang dan terarah. “Saya berharap hasil diskusi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan TKNV tahun 2024,” tutupnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kedutaan Jerman untuk Indonesia, Kedutaan Swiss untuk Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenaker, Kemenpar, KADIN, BNSP, GIZ, KfW, Nuffic, dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan vokasi di Indonesia. (*)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
