Din Syamsuddin menegaskan Pancasila tidak bertentangan, bahkan beririsan kuat dengan nilai-nilai Islam. Umat Islam wajib menjaga, mengisi, dan mengawalnya demi tegaknya keadilan bangsa. Dia menegaskan hal ini dalam Muzakarah AHWA di Palembang.
Tagar.co – Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pada hakikatnya adalah Negara Kesepakatan dan Negara Kesaksian (Darul Ahdi wa Syahadah). Karena itu, umat Islam berkewajiban mengawal dan mengisinya dengan nilai-nilai etika dan moral agama.
Hal tersebut ditegaskan Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, dalam Muzakarah Ke-8 Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang digelar di Palembang, 24 Juni 2025.
Muzakarah yang diinisiasi Jum’iyyah Ahlul Halli Wal ‘Aqdi Al-‘Alamiyyah dan berlangsung di Aula Amanat Kesejahteraan Umat Islam (Akuis) Banyuasin, Palembang, diikuti oleh seratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca juga: Din Syamsuddin: Serangan AS ke Iran Bisa Picu Perang Dunia Ketiga
Hadir pula K.H. Tb. Fathul Adzhim Khatib (Imam AHWA); Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, M.A. (Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh); Prof. Dr. Cartono, S.Pd., M.Pd. (Wakil Rektor Universitas Pasundan, Bandung), dan Ustaz Rizal Yandi, S.H., yang semuanya menjadi pembicara.
Dalam pandangan Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta itu, pada era modern pascakolonialisme, negeri-negeri Muslim di Asia dan Afrika memilih bentuk negara dan pemerintahan yang beragam.
Ada yang memilih republik (jumhuriah) seperti Mesir, Pakistan, Iran, dan Indonesia; ada yang memilih bentuk kerajaan (mamlakah atau imarah) seperti Arab Saudi, Maroko, atau Uni Emirat Arab; ada pula yang menganut monarki konstitusional (constitutional monarchy) seperti Malaysia.
Dari negara-negara yang berbentuk republik, sebagian secara formal mencantumkan kata Islam (Republik Islam) seperti Pakistan dan Iran, sementara yang lain memilih pendekatan substantif: tidak secara formal disebut Negara Islam, tetapi dasar negara dan konstitusinya memuat nilai-nilai Islam. Indonesia dengan Pancasila masuk dalam kategori terakhir ini.
Din Syamsuddin menegaskan, Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia memiliki irisan yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini juga pernah disampaikannya dalam Konferensi Umum Al-Azhar di Kairo tahun 2020, di hadapan para ulama Al-Azhar.
Din memaparkan bahwa rancang bangun Negara Pancasila beserta UUD 1945 merupakan ijtihad politik para ulama dan zuama Indonesia yang terlibat dalam BPUPK atau PPKI, seperti Prof. Kahar Mudzakir dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, K.H. Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, serta para ulama lainnya.
“Dalam kaitan inilah, Negara Pancasila merupakan Negara Kesepakatan (Darul ‘Ahdi). Oleh karena itu, umat Islam Indonesia perlu menampilkan kesaksian dengan cara mengisi dan membangun Negara Pancasila sesuai cita-cita nasional, yakni Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Din Syamsuddin.
Meluruskan Kiblat Bangsa
Presidium Gerakan Kembali ke UUD 1945 itu menekankan, perjuangan umat Islam Indonesia saat ini harus diarahkan pada upaya meluruskan kiblat bangsa dan negara, yang dinilai mulai menyimpang bahkan mengalami penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Sementara itu, AHWA yang beranggotakan sejumlah ulama dan zuama dari berbagai daerah di Indonesia, menurut Imamnya K.H. Tb. Fathul Adzhim Khatib, bercita-cita menghimpun ulama dam zuama se-dunia hingga mencapai 313 orang.
Angka tersebut terinspirasi dari jumlah pasukan Muslim pada Perang Badar, dan diharapkan berfungsi sebagai Majelis Permusyawaratan Umat Islam Sedunia. Majelis ini digagas menjadi pucuk pimpinan umat Islam internasional, serupa Gereja Katolik dengan Vatikan.
Menanggapi cita-cita besar tersebut, Din Syamsuddin yang diundang berbicara mengenai pandangan Al-Qur’an tentang sistem politik, menyatakan bahwa gagasan itu sah-sah saja, meski mewujudkannya tentu tidak mudah.
Hal ini karena negara-negara Muslim telah mapan sebagai negara bangsa (nation state) dengan sistem kekuasaan dan format politik yang berbeda-beda, ditambah kemajemukan masyarakatnya berdasarkan agama, suku, dan ras.
“Yang terbaik adalah menerapkan strategi the art of the possible (seni menjalankan kemungkinan). Yang penting, negara apa pun bentuknya harus difungsikan sebagai sarana mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, serta membawa kebahagiaan rakyatnya di dunia dan di akhirat,” ujarnya. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
