Di hadapan ratusan peserta Global Muslim Business Forum 2025 di Kuala Lumpur, Din Syamsuddin menegaskan perlunya lompatan baru dalam kolaborasi ekonomi negara-negara Muslim—lebih inovatif, terencana, dan terbuka bagi dunia.
Tagar.co – Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, menyerukan perlunya pembaruan besar dalam pola kerja sama ekonomi di Dunia Islam. Menurutnya, kolaborasi bisnis antarnegara Muslim—baik antar-pemerintah (government to government/G to G) maupun antar-masyarakat (people to people/P to P)—harus dibangun lebih serius, terencana, dan berorientasi masa depan.
Pesan itu dia sampaikan dalam Global Muslim Business Forum (GMBF) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (8/12/2025).
Baca juga: Liga Muslim Dunia kian Strategis, Din Syamsuddin: Saatnya Islam Tawarkan Peradaban Alternatif
Acara yang mempertemukan sekitar 300 peserta dari berbagai negara itu menjadi ruang diskusi penting bagi pebisnis, pembuat kebijakan, dan pemerhati ekonomi Islam.
Sejumlah tokoh hadir, seperti Ketua Senat sekaligus mantan Perdana Menteri Pakistan Syed Yousaf Raza Gilani, Utusan Khusus Pemerintah Kamboja untuk OKI Neak Oknha Datok Othman Hassan, Gubernur Malaka Tun Seri Mulia Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Ketua Islamic Chamber of Commerce and Development Saleh Kamel, serta Ketua GMBF Dato Seri Mohammad Iqbal Rawther dan Tan Sri Michael Yeoh.
Potensi Besar yang Belum Tergarap
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu membuka presentasinya dengan rendah hati. Ia menegaskan dirinya bukan pelaku bisnis, hanya seorang yang peduli pada nasib ekonomi umat Islam. Namun dari kepedulian itulah ia melihat persoalan besar: potensi ekonomi negara-negara Muslim sangat besar, tetapi belum tergarap maksimal.
Menurutnya, kendala utama terletak pada masih lemahnya kerja sama ekonomi antarnegara Muslim, belum adanya strategi pertahanan diri terhadap derasnya liberalisasi ekonomi global, serta minimnya dukungan negara untuk mendorong kemajuan perekonomian masyarakat Muslim.
“Potensi itu sebenarnya luar biasa, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Namun tanpa kerja sama yang terarah, semuanya sulit menjadi kekuatan nyata,” ujarnya.
Membangun Strategi Bisnis Baru
Untuk keluar dari stagnasi tersebut, Din mendorong Dunia Islam mengembangkan strategi bisnis yang lebih inovatif. Negara-negara anggota OKI, menurutnya, perlu menciptakan produk-produk baru yang benar-benar dibutuhkan pasar.
Selain itu, perdagangan antarwilayah dan antarnegeri Muslim harus diperkuat, termasuk dengan membangun database dan analisis supply-demand yang akurat.
“Dengan data yang kuat, negara-negara Muslim bisa membangun pola kemitraan yang saling menguntungkan. Tidak hanya retorika, tetapi kerja sama yang nyata,” tegas Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta itu.
Ia juga menyebut perlunya peran yang lebih aktif dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memfasilitasi ekonomi, perdagangan, dan investasi lintas negara Muslim.
Kolaborasi yang Tidak Eksklusif
Din mengingatkan bahwa kerja sama ekonomi tidak boleh bersifat tertutup. Dunia Islam harus membuka diri bekerja sama dengan negara mana pun, sepanjang tidak ada motif dominasi atau eksploitasi.
“Kerja sama ekonomi dan perdagangan penting dilakukan dengan siapa saja. Prinsipnya sederhana: saling menguntungkan, saling menghormati,” ujarnya menutup presentasi. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
