Menutup program studi bukan solusi pengangguran, melainkan cermin kegagalan membaca persoalan ekonomi secara utuh.
Oleh Ulul Albab; Ketua ICMI Jawa Timur, Rektor Unitomo 2007–2014
Tagar.co – Gagasan pemerintah untuk menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri tampak rasional di permukaan, tetapi sesungguhnya menyimpan cacat berpikir yang serius.
Kebijakan ini berangkat dari logika yang terlalu sederhana: jika lulusan tidak terserap, maka prodinya yang salah. Ini bukan hanya simplifikasi, tetapi juga pengalihan tanggung jawab.
Baca juga: Kampus dan Gratifikasi: Benih Korupsi yang Tumbuh dari Hulu Akademik
Masalah utama pendidikan tinggi Indonesia bukan pada keberadaan prodi, melainkan pada rapuhnya struktur ekonomi nasional. Industrialisasi yang stagnan, minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan lemahnya arah kebijakan pembangunan justru menjadi akar persoalan.
Menutup prodi dalam kondisi ini ibarat mematikan lampu karena ruangan gelap, alih-alih memperbaiki sumber cahayanya.
Lebih berbahaya lagi, kebijakan ini berpotensi mereduksi makna pendidikan menjadi sekadar alat produksi tenaga kerja. Kampus dipaksa tunduk pada logika pasar jangka pendek, sementara fungsi utamanya sebagai pusat pembentukan nalar kritis, pengembangan ilmu, dan penjaga nilai peradaban diabaikan. Jika ini dibiarkan, kita tidak sedang membangun bangsa, tetapi sekadar menyiapkan buruh terdidik.
Pertanyaannya adalah: siapa yang berhak menentukan “relevan” atau tidak? Dengan indikator apa? Dalam horizon waktu berapa lama? Tanpa kejelasan metodologi yang transparan dan berbasis riset mendalam, kebijakan ini berisiko besar menjadi sekadar selera birokrasi yang reaktif, bahkan politis.
Sejarah memberi pelajaran yang sangat berharga. Ilmu matematika murni yang dulu dianggap terlalu abstrak dan jauh dari kebutuhan praktis, justru menjadi fondasi lahirnya kriptografi modern yang menopang sistem keamanan digital global saat ini.
Filsafat logika, yang lama dipandang sebagai disiplin spekulatif, menjadi dasar pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Bahkan kajian linguistik yang tampak “tidak produktif” secara ekonomi kini menjadi tulang punggung teknologi pemrosesan bahasa alami (natural language processing) yang digunakan dalam berbagai platform digital. Artinya, apa yang hari ini terlihat tidak relevan bisa menjadi penentu masa depan.
Jika pemerintah serius ingin menyelesaikan persoalan, maka yang harus dilakukan adalah memperkuat ekosistem industri, bukan memangkas pendidikan. Kampus perlu didorong bertransformasi, bukan dihakimi dan ditutup.
Pendidikan tinggi bukan mesin ekonomi jangka pendek, melainkan investasi peradaban. Dan setiap kebijakan yang mengabaikan hal ini akan dibayar mahal oleh masa depan bangsa. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
