Upaya efisiensi pengelolaan haji bertemu batas sakral ibadah. Polemik dam mengingatkan: tidak semua aspek agama bisa direkayasa oleh sistem.
Oleh Muhammad Hidayatulloh (Cak Muhid); Penulis buku seri Epistemologi Qur’ani
Tagar.co – Di tengah arus modernisasi layanan haji, muncul satu pertanyaan mendasar yang tak bisa dihindari: sejauh mana negara boleh mengatur ibadah?
Surat Tazkirah Majelis Ulama Indonesia terhadap kebijakan Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar respons administratif, melainkan penegasan batas antara efisiensi sistem dan kesahihan syariah. Ketika kebijakan menyentuh inti ibadah, yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar tata kelola, melainkan validitas penghambaan itu sendiri.
Baca juga: Fatwa Tarjih: Dam Bisa Disembelih di Tanah Air
Persoalan dam pada haji tamatuk dan kiran kerap dipahami sebagai urusan teknis. Padahal, dalam perspektif fikih, ia merupakan bagian dari ibadah kurbah—ritual pengorbanan yang bersifat taabbudi, tidak sepenuhnya tunduk pada logika rasional.
Di sinilah letak perbedaan mendasar antara pendekatan negara dan pendekatan syariah. Negara bekerja dengan prinsip efisiensi, distribusi manfaat, dan optimalisasi sistem. Sementara syariah, khususnya dalam ranah ibadah mahdah, berdiri di atas kepatuhan terhadap ketentuan nas, bukan semata kalkulasi manfaat.
Ketegangan ini menjadi nyata ketika muncul gagasan atau praktik yang menggeser pelaksanaan dam dari ketentuan asalnya. Dalam pandangan ulama, penyembelihan dam memiliki batas yang jelas, termasuk terkait tempat dan bentuknya.
Mengubahnya demi efisiensi bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan berpotensi menyentuh substansi ibadah itu sendiri. Di titik ini MUI mengingatkan: modernisasi boleh, tetapi tidak boleh mengubah struktur dasar yang telah ditetapkan syariat.
Epistemologi Qurani: Ketika Wahyu Menjadi Batas Ijtihad
Dalam perspektif epistemologi Qurani, sumber pengetahuan tentang ibadah tidak semata-mata bertumpu pada rasionalitas manusia, tetapi pada wahyu yang bersifat normatif dan mengikat. Al-Qur’an tidak hanya menghadirkan nilai-nilai universal, tetapi juga menetapkan batas-batas yang tegas, khususnya dalam ranah ibadah mahdhah—wilayah di mana manusia dituntut untuk mengikuti, bukan merekayasa.
Firman Allah dalam Al-Baqarah 196 menegaskan kewajiban dam sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji, sekaligus memberi isyarat bahwa pelaksanaannya terikat dengan ketentuan tertentu yang tidak bisa dilepaskan dari konteksnya.
Ayat lain menegaskan bahwa hewan hadyu harus “sampai ke tempat penyembelihannya” dan terkait dengan Baitullah, menunjukkan bahwa dimensi ruang dalam ibadah bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari struktur syar’i yang utuh.
Dari sini menjadi jelas bahwa tidak semua praktik keagamaan dapat direkonstruksi melalui pendekatan maslahat atau efisiensi. Ketika wahyu telah menetapkan bentuk dan tata cara, maka rasionalitas manusia berfungsi untuk memahami hikmah, bukan untuk mengubah bentuk ibadah itu sendiri. Inilah garis tegas yang membedakan antara wilayah ijtihad dan wilayah kepatuhan total.
Dalam konteks dam haji, epistemologi Qurani mengajarkan bahwa nilai ibadah tidak hanya terletak pada hasil akhir—seperti distribusi manfaat—tetapi juga pada proses yang sesuai dengan ketentuan ilahi. Ibadah tidak sekadar menghasilkan manfaat sosial, tetapi juga menghadirkan makna simbolik penghambaan yang tidak selalu dapat diukur dengan logika efisiensi.
Kembali pada polemik yang ada, penting ditegaskan bahwa sikap MUI bukanlah penolakan terhadap modernisasi. Justru sebaliknya, pengelolaan dam secara kolektif, terintegrasi, dan berbasis sistem tetap dimungkinkan selama tidak melanggar prinsip syariah.
Artinya, yang menjadi persoalan bukan pada penggunaan teknologi atau sistem, melainkan pada kecenderungan untuk mengubah esensi ibadah demi menyesuaikan dengan tuntutan efisiensi.
Di titik ini, polemik dam haji tidak lagi sekadar isu teknis, melainkan refleksi lebih luas tentang bagaimana agama dipahami dan dikelola. Apakah ia akan diperlakukan sebagai sistem ilahiah yang memiliki batas tetap, atau sebagai sistem sosial yang sepenuhnya bisa direkayasa? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah praktik keagamaan ke depan.
Akhirnya, perdebatan ini mengajarkan satu prinsip penting: tidak semua hal dalam agama tunduk pada logika manfaat. Ada wilayah di mana manusia dituntut untuk tunduk, bukan menyesuaikan.
Dalam konteks itulah dam haji menjadi cermin—bahwa efisiensi penting, tetapi kesahihan ibadah jauh lebih fundamental. Ketika keduanya bertemu, maka yang harus didahulukan bukanlah yang paling mudah dikelola, melainkan yang paling benar secara syariah. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
