Konflik menjadi sajian informasi yang menarik dalam praktik jurnalistik saat ini. Apalagi di era media sosial sajian informasi lewat potongan video pendek makin bias karena kehilangan konteks.
Oleh M. Rohanudin, Praktisi Penyiaran.
Tagar.co – Ada masa ketika berita membantu publik memahami realitas. Lalu perhatian sering kali lebih diutamakan daripada pemahaman.
Judul dibuat semakin tajam, potongan pernyataan dipilih yang paling memancing reaksi, dan ritme pemberitaan bergerak begitu cepat hingga konteks kerap tertinggal.
Dalam situasi seperti ini, jurnalisme damai sering dianggap terlalu pelan. Padahal justru di tengah kebisingan dan hiruk-pikuk itulah ini menjadi penting.
Kita perlu melihat persoalan ini secara lebih analitik. Media tidak bekerja di ruang hampa. Berdiri dalam tekanan ekonomi. Sebuah sistem yang memberi insentif pada kecepatan, emosi, dan keterlibatan publik dalam bentuk klik maupun interaksi.
Dalam kerangka ini, konflik bukan sekadar peristiwa yang dilaporkan, tetapi juga komoditas yang mudah diproduksi ulang.
Semakin tajam konflik disajikan, semakin besar peluangnya untuk menyebar. Pada titik tertentu, berita tidak lagi berfungsi sebagai penjelas realitas, melainkan sebagai pemicu reaksi.
Ketika reaksi menjadi tujuan utama, akurasi sering kali hanya menjadi syarat minimal, bukan prioritas utama.
Konflik Menjadi Komoditas
Pengalaman pemberitaan kerusuhan di Papua menunjukkan bagaimana logika ini bekerja. Pada fase awal, arus informasi didominasi oleh laporan benturan dan pernyataan keras dari berbagai pihak.
Publik menerima informasi secara cepat, tetapi sering kali tanpa konteks yang memadai. Dalam situasi seperti itu, konflik tidak hanya dilaporkan, tetapi juga direproduksi sebagai narasi yang terus berulang.
Lebih jauh, pola ini menciptakan ilusi bahwa realitas selalu berada dalam keadaan tegang. Seolah-olah yang ada hanya benturan dan tidak ada ruang bagi penjelasan. Padahal yang hilang bukan peristiwa, melainkan konteksnya.
Ketika konteks dihilangkan, publik tidak lagi memahami konflik. Mereka hanya mengonsumsi ketegangannya. Dan konsumsi yang berulang atas ketegangan pada akhirnya membentuk cara pandang yang sempit dan reaktif.
Namun ada pendekatan lain yang juga muncul, meski tidak selalu dominan. Beberapa media memilih untuk memperluas konteks, menjelaskan akar persoalan, serta menghadirkan suara masyarakat sipil yang terdampak.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa konflik tidak harus disajikan sebagai tontonan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks.
Analisisnya jelas: perbedaan hasil pemberitaan bukan terletak pada ada atau tidaknya konflik, tetapi pada cara konflik itu ditempatkan dalam narasi.
Framing dan Polarisasi dalam Ruang Publik
Dinamika politik saat pemilu memperlihatkan dimensi lain, yaitu bagaimana framing bekerja dalam membentuk persepsi publik.
Potongan pernyataan tokoh yang diambil tanpa konteks sering kali memicu reaksi luas. Dalam banyak kasus, perbedaan pandangan yang seharusnya wajar berubah menjadi kesan pertentangan yang mutlak.
Di sini, persoalannya bukan sekadar apa yang dikatakan, tetapi bagaimana ia dipotong, disusun, dan disajikan.
Judul yang terlalu dipadatkan, kutipan yang dipilih sebagian, serta minimnya konteks membuat realitas yang kompleks tampak sederhana, bahkan terpolarisasi.
Ini bukan lagi soal kelalaian teknis, melainkan pilihan yang, sadar atau tidak, ikut membentuk arah opini publik. Ketika informasi dipersempit agar lebih mudah dikonsumsi, yang dikorbankan adalah kedalaman berpikir.
Sebaliknya, pemberitaan yang menyertakan data, perbandingan gagasan, dan penjelasan yang utuh cenderung meredam reaksi berlebihan.
Ini menunjukkan bahwa framing bukan sekadar teknik jurnalistik, tetapi faktor penentu dalam menjaga atau memperuncing polarisasi.
Media tidak hanya memantulkan realitas, tetapi juga mengatur sudut pandang dari mana realitas itu dilihat.
Pengalaman selama pandemi memperkuat temuan ini. Ketika arus informasi sangat cepat, ruang bagi hoaks terbuka lebar.
Media yang mengutamakan kecepatan tanpa verifikasi ikut memperbesar kebingungan. Pada titik tertentu, banjir informasi justru menghasilkan kekosongan makna.
Publik dibanjiri data, tetapi kekurangan pemahaman. Dalam situasi seperti ini, kesalahan kecil dalam penyajian informasi bisa berlipat ganda dampaknya.
Menjaga Proporsi, Memulihkan Kepercayaan
Dari berbagai kasus tersebut, terlihat bahwa jurnalisme damai bukan sekadar ideal normatif, tetapi pendekatan yang memiliki dasar empiris.
Ia bekerja ketika media mampu menjaga proporsi antara fakta, konteks, dan dampak. Ia gagal ketika informasi dipadatkan hingga kehilangan makna atau diperkeras hingga melampaui realitasnya.
Satirnya, kita sering mengeluhkan masyarakat yang mudah terprovokasi, tetapi jarang menelusuri bagaimana provokasi itu terbentuk.
Cara informasi disusun, mulai dari judul, pilihan kutipan, hingga struktur narasi sangat ikut menentukan arah respons publik.
Media memang bukan satu-satunya faktor, tetapi media memiliki posisi strategis dalam membentuk kualitas percakapan di ruang publik.
Yang sering luput disadari, kepercayaan publik tidak hilang dalam satu peristiwa besar, melainkan terkikis perlahan melalui praktik-praktik kecil yang berulang.
Judul yang terlalu dipaksakan, konteks yang dipotong, atau verifikasi yang diabaikan mungkin terlihat sepele dalam satu berita.
Namun ketika itu menjadi pola, publik belajar untuk meragukan. Ketika kepercayaan hilang, kecepatan dan sensasi tidak lagi cukup untuk menggantikannya.
Jurnalisme damai, dalam konteks ini, bukan berarti menghindari konflik atau mengambil posisi netral tanpa sikap.
Ini justru menuntut ketegasan yang lebih tinggi: ketegasan untuk tetap akurat di tengah tekanan kecepatan, ketegasan untuk menghadirkan konteks di tengah godaan penyederhanaan, serta ketegasan untuk tidak memperkeruh ketika situasi sudah cukup tegang.
Menjaga Kejernihan di Tengah Kebisingan
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah jurnalisme damai bisa bersaing dalam ekonomi atensi.
Pertanyaannya adalah apakah media masih memiliki ruang untuk menjaga kejernihan di tengah sistem yang mendorong kebisingan.
Karena tanpa upaya itu, informasi tidak lagi berfungsi sebagai alat pemahaman, melainkan sekadar arus yang mempercepat reaksi tanpa arah.
Ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya kualitas berita, tetapi juga kemampuan publik untuk memahami perbedaan tanpa harus terpecah olehnya. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
