Harga gas terus melambung. Kini naik 80 persen. Ini bukan fluktuasi harga. Tapi lonjakan sistematis yang dibiarkan.Terus naik dan lupa turun.
Oleh M. Rohanudin, praktisi penyiaran.
Tagar.co – Harga LPG 12 Kg kini menembus Rp 230 ribu. Sebelum perang Ukraina-Rusia harganya di kisaran Rp130 ribu.
Dalam rentang tiga tahun, harga gas naik 80 persen. Itu bukan fluktuasi. Itu lonjakan sistematis yang dibiarkan.
Alasan yang selalu dipakai itu-itu saja: harga energi global. Perang Ukraina-Rusia dijadikan tameng abadi. Seolah semua kenaikan sah asal menyebut kata global.
Padahal faktanya, harga minyak sempat turun dan relatif stabil. Tapi gas elpiji 12 Kg tidak pernah ikut turun. Tidak pernah ikut stabil. Sekali naik, ia naik setia, tak pernah menoleh ke belakang.
Di sinilah kebijakan mulai terasa tidak rasional. LPG 12 Kg diberi label non-subsidi. Label ini diperlakukan seolah pemakainya hidup nyaman dan kebal krisis.
Kenyataannya, pemakai gas 12 kg adalah keluarga pekerja, pedagang kecil, dan kelas menengah rapuh yang dipaksa masuk kelas ’mampu’ sehingga tak layak pakai gas 3 Kg. Kini terlalu lemah menanggung harga Rp230 ribu per tabung.
Ironinya, subsidi justru bocor ke mana-mana. Gas 3 Kg seharusnya untuk rakyat miskin dipakai kendaraan, restoran, dan usaha besar.
Negara tahu, regulator tahu, publik tahu. Tapi yang dikoreksi bukan kebocorannya. Yang dikoreksi justru harga gas non-subsidi.
Cara Paling Malas
Perang Ukraina–Rusia kembali dijadikan kambing hitam. Jika perang benar-benar penyebab utama, seharusnya setiap penurunan harga energi global ikut terasa di dapur rakyat.
Faktanya tidak demikian. Harga gas 12 Kg bergerak satu arah, naik dan terus naik, seolah tidak pernah mengenal koreksi.
Masalahnya memang lebih dalam dari sekadar konflik geopolitik. Ketergantungan impor LPG masih besar, kurs rupiah rapuh, biaya logistik mahal, dan kebijakan energi berjalan tanpa keberanian untuk menahan beban di sisi konsumen.
Semua ini ditumpuk, lalu dampaknya diturunkan pelan-pelan ke rumah tangga, agar tidak terlalu gaduh, tapi tetap justru menyakitkan.
Kita gemar bicara soal ketahanan energi. Narasi itu terdengar gagah di pidato dan presentasi, namun kosong di dapur rakyat.
Impor LPG terus berjalan, infrastruktur gas rumah tangga tersendat, dan wacana energi alternatif lebih sering jadi bahan diskusi daripada kenyataan.
Pada akhirnya, kegagalan sistemik ini menemukan penyangga paling setia: adalah dompet rumah tangga.
Paling menyebalkan bukan semata kenaikan harganya, melainkan sikap setelahnya. Tidak ada rasa salah, tidak ada evaluasi terbuka, tidak ada batas kewajaran.
Publik hanya diminta memahami, menyesuaikan, dan menerima. Pesan yang sampai pun jelas, meski tak pernah diucapkan: kalau keberatan, turun kelas saja pakai gas 3 Kg.
Ini bukan pasar bebas. Ini pasar yang dibiarkan malas. Harga gas naik cepat, tapi tidak pernah diajari cara turun.
Risiko global dilempar ke konsumen. Sementara kegagalan kebijakan disamarkan dengan istilah teknis dan jargon ekonomi.
Ketidakadilan Sistemik
Analisisnya sederhana. Harga gas 12 Kg naik bukan karena satu faktor besar yang tak terelakkan, melainkan karena serangkaian keputusan kecil yang terus dibiarkan.
Setiap kali harga global naik, penyesuaian dilakukan cepat. Namun setiap kali tekanan mereda, tidak ada mekanisme yang sama cepatnya untuk menurunkan harga. Artinya, sistem hanya sensitif pada risiko, bukan pada keadilan.
Dalam struktur seperti ini, konsumen selalu berada di posisi kalah, karena harga ditetapkan mengikuti puncak, bukan rata-rata, dan nyaris tidak pernah dikoreksi ke bawah.
Lebih jauh, gas 12 Kg dijadikan semacam zona aman untuk melempar beban. Ia non-subsidi, tapi bukan barang mewah.
Ia kebutuhan pokok, tapi diperlakukan seperti komoditas pasar bebas. Posisi ini membuatnya ideal untuk dinaikkan tanpa kegaduhan besar.
Terlalu mahal untuk rakyat kecil, tapi cukup resmi untuk dianggap bukan masalah sosial. Inilah ruang abu-abu tempat kebijakan bersembunyi: tidak melanggar aturan, tapi mengabaikan akal sehat.
Di sisi lain, kebocoran subsidi dibiarkan seperti diam pelan-pelan. Semua memilih menutup mata karena memperbaikinya butuh kerja politik, konflik kepentingan, dan keberanian.
Jauh lebih mudah membiarkan gas 3 Kg disalahgunakan, lalu menutup defisit dengan menaikkan harga gas 12 Kg. Secara administratif rapi, secara moral perlu dipertimbangkan secara bijak.
Maka jangan heran jika narasi energi nasional terdengar gagah, tapi realitas dapur terasa meleleh.
Semua terlihat legal, semua terdengar teknis, tapi dampaknya sangat manusiawi: pengeluaran naik, pilihan menyempit, dan rasa adil dipertanyakan.
Harga gas 12 Kg yang terus naik bukan anomali, bukan pula kejadian luar biasa.
Ia adalah konsekuensi yang bisa diprediksi dari kebijakan yang memilih jalan paling mudah: membiarkan pasar bekerja hanya ketika ia menguntungkan.
Selama gas 12 Kg diperlakukan bukan sebagai kebutuhan hidup, selama itu pula kenaikan harga akan selalu dibenarkan dan penurunan akan selalu ditunda.
Warga akan terus diminta memahami, sementara kita tidak pernah benar-benar merasakan akibatnya.
Di situlah masalah sebenarnya. Bukan pada perang, bukan pada pasar global, tapi pada pilihan untuk selalu membiarkan dapur rakyat menjadi tempat terakhir menampung kegagalan kebijakan. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
