Prabowonomics: Sosialisme Islam untuk Generasi Muda

Pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat dibaca sebagai perubahan paradigma dalam keuangan pembangunan. Dari titik inilah Prabowonomics mencoba menghadirkan Sosialisme Islam untuk generasi muda.

Tagar.co – Pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat dibaca sebagai perubahan paradigma dalam keuangan pembangunan. Kini, publik menunggu apakah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa—yang cukup lama berkantor membantu Luhut Binsar Pandjaitan—benar-benar akan mewujudkan dugaan tersebut.

Esai ini tidak bermaksud mengubah Indonesia menjadi negara agama atau negara sosialis sekuler. Sebaliknya, tulisan ini hendak menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam justru sejalan dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945, warisan pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto, dan bahkan dapat menjadi perspektif untuk membaca Madilog karya Tan Malaka.

Fondasi Filosofis: Menyatukan Tauhid dengan Keadilan Sosial

Inti dari “Sosialisme Islam” bukanlah soal siapa pemilik alat produksi—negara atau swasta—secara dogmatis, melainkan pada keadilan distributif dan pencegahan penumpukan kekayaan di segelintir orang (Al-Hasyr: 7). Prinsip ini bersifat universal.

Meng-esakan Allah juga berarti menolak segala bentuk “tuhan” baru dalam kehidupan sosial, termasuk penyembahan terhadap kapital (capital idolatry) maupun sistem yang meminggirkan manusia. Keadilan ekonomi adalah manifestasi dari tauhid.

Di sisi lain, apresiasi layak diberikan kepada Tan Malaka atas semangat anti-kolonial dan metode materialisme dialektik yang digunakannya untuk menganalisis realitas Indonesia.

Namun, narasi Islam dapat menawarkan kerangka metafisika dan moral yang melengkapi analisis materialistik murni. Madilog adalah alat, dan nilai Islam dapat mengarahkan alat tersebut untuk tujuan berkeadilan dan berketuhanan.

H.O.S. Tjokroaminoto dan Semangat Pasal 33 UUD 1945

H.O.S. Tjokroaminoto bukanlah sosialis sekuler. Pemikirannya adalah sosialisme yang dijiwai nilai-nilai Islam. Buku monumentalnya, Islam dan Sosialisme, menjadi rujukan utama. Sosialisme ala Tjokro adalah perlawanan terhadap kapitalisme lintah darat yang dijalankan penjajah, yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam tentang larangan riba dan zalim.

Membaca Pasal 33 UUD 1945 dapat dipahami sebagai “Sosialisme Religius”:

Ayat 1: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Asas kekeluargaan ini sejajar dengan ukhuwah Islamiyah dan solidaritas. Bukan individualisme yang egois, dan bukan pula kolektivisme yang menindas.
Ayat 2: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Ini selaras dengan konsep harta milik umum (public property) dalam fikih Islam (misalnya air, hutan, mineral) yang pengelolaannya harus ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bukan oligarki.
Ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal ini sesuai dengan prinsip khalifah. Negara adalah wakil rakyat yang mendapat amanah Allah untuk mengelola kekayaan alam secara adil.

Kontekstualisasi untuk Generasi Z: Bahasa dan Isu yang Relevan

Generasi Z peduli pada keadilan, keberlanjutan, dan autentisitas. Maka, gagasan “Sosialisme Islam” perlu dikontekstualisasikan melalui isu-isu kontemporer:

Lawan oligarki. Konsentrasi kekuatan ekonomi-politik di segelintir kelompok harus dilawan. Semangat ini sejalan dengan Pasal 33 dan ajaran Islam tentang larangan monopoli (ihtikar).
Ekonomi kreatif dan koperasi syariah. Perlu didorong pengembangan BUMN yang lincah, koperasi digital, dan ekonomi syariah yang otentik (bukan sekadar label). Semua itu memberdayakan usaha mikro dan kreatif anak muda. Inilah praktik nyata “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”
Sustainability dan green economy. Konsep khalifah di bumi relevan dengan isu lingkungan. Penguasaan negara atas sumber daya alam harus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan, bukan eksploitasi destruktif. Inilah jihad ekologis bagi Gen Z.
Ketimpangan digital. Kekayaan digital (data, platform) tidak boleh hanya dikuasai swasta asing atau perusahaan raksasa. Negara harus hadir melindungi kedaulatan data dan memastikan manfaatnya bagi rakyat.

Prabowonomics: Menyambungkan Warisan dan Masa Depan

Prabowo Subianto berusaha memosisikan diri sebagai penerus semangat keadilan sosial dan ekonomi konstitusional yang diwariskan ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, bersama para pendiri bangsa.

Soemitro, sebagai intelektual ekonomi, ikut berdebat hebat mencari format ekonomi terbaik untuk Indonesia merdeka. Hasilnya adalah Pasal 33—sebuah kompromi brilian yang mengutamakan rakyat. Kini, Prabowo berusaha merevitalisasi semangat itu dengan menjadikan nilai-nilai keadilan Islam sebagai kompas moralnya.

Perdebatan historis tentang Partai Sosialis Indonesia memang kompleks. Namun, lebih penting adalah bagaimana prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam dan Pasal 33 dapat diimplementasikan hari ini oleh semua pemimpin, termasuk Prabowo. Inilah narasi positif dan visioner, bukan sekadar pembenaran sejarah

Penutup

Nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam—menolak riba, zalim, dan monopoli—merupakan jiwa dari cita-cita Pasal 33 UUD 1945: perekonomian untuk kemakmuran rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Warisan pemikiran Tjokroaminoto dan semangat kritis Tan Malaka adalah bagian penting dari khazanah perjuangan mewujudkan keadilan tersebut.

Kini, tugas kita bersama, termasuk mendukung visi Presiden Prabowo, adalah merealisasikan cita-cita konstitusi yang religius ini dalam bentuk pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaulat, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda.

Para tokoh Islam perlu meyakinkan Prabowo agar menempatkan Islam sebagai nilai pengarah, konstitusi sebagai pijakan, dan keadilan sosial bagi generasi muda sebagai tujuan utama.

Rujukan Mutakhir Sosialisme Islam untuk Generasi Muda

Beberapa rujukan kontemporer yang bisa menjadi bekal generasi muda antara lain:

Reclaiming Islamic Tradition (ed. Kendall & Khan), yang membahas modernisasi pemikiran Islam, termasuk ekonomi.
Karya Dr. Haidar Bagir tentang spiritualitas keadilan sosial (Islam Tuhan, Islam Manusia).
Pemikiran Prof. M. Dawam Rahardjo tentang “Ekonomi Kerakyatan yang Islami.”
Artikel dalam Critical Muslim Journal yang mengulas Islam, sosialisme, dan keadilan global.
Konten kreator media sosial yang mengangkat isu ekonomi Islam, keadilan, dan perlawanan terhadap oligarki dengan bahasa ringan.
Buku Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment oleh Ahmet T. Kuru, yang memberi perspektif global tentang hubungan antara Islam, politik, dan ekonomi. (#)