Stiker Keluarga Miskin bikin ramai di Bengkulu. Warga memilih menolak bansos daripada rumahnya dilabeli rumah miskin.
Oleh Dwi Taufan Hidayat, penulis tinggal di Semarang.
Tagar.co – Tersiar kabar keluarga penerima bansos di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, memilih mundur dari daftar. Gara-garanya rumahnya ditempeli stiker Keluarga Miskin.
Mereka malu dengan stiker itu karena jadi candaan tetangga. Bahkan ada yang anaknya menjadi bahan ejek teman-temannya di sekolah dengan status keluarga miskin.
Penempelan stiker Keluarga Miskin dilakukan petugas Dinas Sosial setempat sebagai tanda penerima penyaluran bansos. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Sudah lama sebenarnya. Tapi di Bengkulu baru mencuat sekarang.
Ini hanya persoalan harga diri. Ribuan penerima tak mempersoalkan stiker Keluarga Miskin itu karena butuh duit, tak butuh harga diri. Jadi ya tenang-tenang saja ketika rumahnya ditempeli stiker itu.
Di Kabupaten Kepahiang jadi ramai karena warganya punya harga diri, walaupun hidup miskin. Mereka memilih tak menerima bantuan daripada rumahnya ditempeli stiker Keluarga Miskin.
Aturan menempel stiker itu memang jadi perdebatan. Karena memberi stigma negatif kepada rakyat miskin. Walaupun alasannya demi transparansi dan tepat sasaran alangkah lebih baiknya dicarikan cara lain tanpa memandang rendah penerima bantuan.
Label keluarga miskin yang ditempel di depan rumah tampak sangat menghina rakyat. Mempermalukan warga di depan wajahnya.
Stiker itu bukan sekadar tanda, melainkan pengingat setiap kali mereka pulang ke rumah bahwa negara melihat mereka dari kacamata defisit, bukan martabat.
Pecitraan Pejabat
Program Bansos untuk mengurangi ketimpangan. Tetapi bagi pejabat menjadi alat pencitraan politik. Saat pemilihan umum Bansos berjatuhan di mana-mana.
Dalam laporan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 9,3 % atau sekitar 25 juta jiwa. Angka yang tak kecil untuk sebuah negara dengan jargon ekonomi kuat.
Namun yang menarik bagaimana kemiskinan itu ditangani. Bukan dengan memperbaiki sistem distribusi, melainkan menempel label agar lebih tertib.
Ada ironi pahit di sini negara seolah lebih berani menempel stiker di rumah miskin ketimbang menempel segel di rumah koruptor.
Stiker menjadi simbol baru birokrasi yang malas berpikir tapi rajin menempelkan tanggung jawab kepada rakyat kecil.
Menghapus Martabat
Kebijakan ini mengungkap wajah asli problem sosial kita: negara yang terlalu ingin terlihat adil, tapi lupa bagaimana cara berempati.
Dalam masyarakat yang menjunjung harga diri, penempelan stiker semacam itu sama dengan memberi tato di wajah yang tak mudah hilang.
Padahal solusi yang lebih manusiawi bisa dilakukan misalnya dengan verifikasi digital, survei lapangan tertutup, atau mekanisme laporan masyarakat. Tapi cara ini ribet. Petugas lebih gampang cara manual dengan menempel stiker.
Dalam politik rakyat miskin paling mudah jadi alat permainan. Dihasut demonstrasi dengan iming-iming uang dan nasi bungkus.
Dalam Pemilu dibeli suaranya dengan hadiah sembako dan amplop dalam serangan fajar.
Tokoh-tokoh komunis memprovokasi menghajar orang yang masuk kategori setan desa untuk dirampas tanah dan dibagi-bagikan. Orang miskin digalang untuk menjalankan revolusi dengan janji kemakmuran.
Orang miskin tak punya martabat karena itu gampang dipermainkan pejabat. Padahal konstitusi mengamanatkan orang miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara.
Namun mungkin ada pespekstif baru. Penempelan stiker itu adalah upaya negara memelihara kemiskinan.
Kalau mau adil semestinya juga ada stiker ditempel di rumah para penerima proyek bermasalah, pengemplang pajak, dan koruptor.
Kebijakan memang bisa direvisi, stiker bisa dilepas, tapi rasa malu warga tidak semudah itu dikupas. Program yang mestinya mengangkat harkat malah menekan martabat. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
