Opini

Sekolah untuk Manusia, Bukan Mesin Industri

38
×

Sekolah untuk Manusia, Bukan Mesin Industri

Sebarkan artikel ini

Sekolah untuk Manusia, Bukan Mesin Industri

Kurikulum boleh berganti, tapi pertanyaan dasarnya tetap: apakah sekolah membentuk manusia seutuhnya—berkarakter, kritis, adaptif—atau hanya melatih keterampilan cepat saji demi pasar kerja?

Oleh Komariyah, S.Pd.; Mahasiswa S2 Padegogik UMM

Tagar.co – Sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami stagnasi dalam kualitas, meskipun akses pendidikan telah meluas. Alih-alih melahirkan pembelajaran seumur hidup yang kritis dan berdaya saing global, sistem kita justru cenderung memproduksi “robot manusia” dengan pengetahuan parsial yang tidak terintegrasi.

Kurikulum yang sarat muatan, fokus pada ujian nasional (yang kini menjadi asesmen nasional), dan sistem yang terlalu sentralistik mematikan nalar kreatif peserta didik.

Baca juga: Afirmasi Pendidikan Berkeadilan: Ujian Baru Sekolah Swasta di Era Prabowo

Jalan ke depan adalah mengubah total pendekatan, dari kurikulum seragam menjadi kurikulum yang adaptif dan berfokus pada pengembangan keterampilan, karakter, serta kecintaan pada proses belajar. Pendidikan harus bergeser dari model top-down ke bottom-up, di mana inovasi berasal dari akar rumput dan kebutuhan lokal.

Sistem pendidikan kita terlalu kaku dan berorientasi pada hasil akademis sempit. Kurikulum yang sering berganti dengan pergantian menteri, ditambah beban mata pelajaran yang berlebihan, membuat siswa menjadi penghafal ketimbang pemikir. Penilaian pun sering kali tidak mengukur kompetensi yang sesungguhnya.

Pendidikan seharusnya berfokus pada literasi dan numerasi yang kuat, s/ambil mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi kearifan lokal dan kebutuhan peserta didik perlu diperluas, sebagaimana diupayakan dalam Merdeka Belajar.

Baca Juga:  Pra Raker Miosi, Ada Metafora Burung Jadi Laba-Laba

Ketimpangan kualitas pendidikan sangat kentara, terutama antara sekolah di perkotaan dengan di daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan kualitas guru menjadi jurang pemisah yang besar. Penerapan digitalisasi pendidikan harus merata dan didukung dengan pelatihan yang memadai bagi guru di seluruh pelosok negeri.

Strategi zonasi harus dibarengi peningkatan mutu sekolah secara keseluruhan—bukan hanya pemerataan siswa.

Permasalahan ini bukan baru muncul, melainkan akumulasi puluhan tahun kebijakan yang berfokus pada perluasan akses tanpa diiringi peningkatan kualitas signifikan. Perubahan harus dilakukan sekarang, tanpa menunda-nunda. Kebijakan mesti berkelanjutan dan tidak terpengaruh pergantian rezim. Transisi menuju sistem yang lebih baik membutuhkan peta jalan yang jelas dan komitmen jangka panjang.

Akar masalahnya adalah paradigma bahwa pendidikan hanya alat mendapatkan pekerjaan, bukan sarana memberdayakan dan memanusiakan individu. Hegemoni kekuasaan dan intervensi berlebihan dalam kurikulum membatasi ruang kreativitas. Perubahan diperlukan agar Indonesia mampu bersaing di era global dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik.

Pendidikan harus membentuk sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan berintegritas—bukan sekadar tenaga kerja.

Tanggung jawab ada pada seluruh ekosistem pendidikan: pembuat kebijakan di kementerian, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, hingga siswa. Banyaknya pihak terlibat tanpa koordinasi efektif sering menciptakan kebijakan tumpang tindih.

Baca Juga:  Ramadan Menguatkan Literasi Al-Qur’an

Pemerintah harus menjadi fasilitator, bukan regulator tunggal. Sekolah dan guru perlu diberi otonomi untuk berinovasi sesuai kebutuhan lokal. Keterlibatan orang tua dan masyarakat perlu diperkuat melalui komite sekolah yang berdaya.

Cara lama yang mengandalkan ujian nasional sebagai tolok ukur utama dan mengabaikan kesejahteraan guru terbukti tidak efektif. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan kesejahteraan layak harus menjadi prioritas.

Penilaian perlu bergeser ke asesmen formatif yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi harus diiringi pemerataan akses dan literasi digital. Pendidikan karakter dan nilai moral harus diintegrasikan dengan cara kritis dan tidak indoktrinatif.

Sistem pendidikan Indonesia berada dalam persimpangan jalan: Apakah kita sedang mendidik manusia seutuhnya, atau hanya mencetak pekerja terampil?

Kritik: Dilema antara Kuantitas dan Kualitas

1. Tekanan nilai dan standarisasi

Sistem pendidikan kita masih sering terjebak pada penilaian berbasis nilai dan hasil ujian, bukan proses belajar. Hal ini melahirkan persaingan tidak sehat dan membunuh kreativitas. Kurikulum yang berganti-ganti, termasuk Kurikulum Merdeka, masih dipertanyakan efektivitasnya karena kerap menambah beban administrasi guru.

2. Kesenjangan antar daerah

Ketimpangan mutu antara perkotaan dan daerah 3T masih lebar. Infrastruktur kurang, distribusi guru timpang, motivasi pendidik berbeda jauh. Keberhasilan Kurikulum Merdeka sering baru tampak di sekolah dengan fondasi kuat sebelumnya.

3. Kesejahteraan guru belum maksimal

Gaji rendah, peluang pengembangan profesional terbatas, dan beban kerja tinggi menurunkan motivasi. Dampaknya langsung pada kualitas pembelajaran.

Baca Juga:  Ramadan Momentum Perbaiki Karakter Anak Bangsa

Pandangan Konstruktif: Sistem yang Relevan dan Humanis

1. Kurikulum adaptif dan holistik

  • Fleksibilitas kurikulum: bukan gonta-ganti, tetapi adaptif terhadap konteks lokal

  • Prioritas literasi dan karakter: menguatkan literasi–numerasi, karakter, dan soft skills melalui pembelajaran berbasis proyek sesuai Profil Pelajar Pancasila

2. Pemberdayaan guru dan pemerataan kualitas

  • Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan: pelatihan berkelanjutan, distribusi kompetensi merata, tunjangan layak

  • Infrastruktur merata: teknologi menjangkau daerah 3T dengan konektivitas memadai

3. Memaksimalkan peran teknologi

  • Transformasi digital tepat guna: teknologi sebagai alat mempercepat pemerataan mutu

  • Literasi digital untuk semua: guru–siswa mampu menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab

4. Pendidikan merdeka dan inklusif

  • Pendekatan berdiferensiasi: pembelajaran personal sesuai potensi tiap siswa

  • Akses setara: termasuk bagi penyandang disabilitas dan komunitas adat terpencil

Menuju Masa Depan Pendidikan yang Berkeadilan

Masa depan pendidikan Indonesia harus menyeimbangkan tuntutan zaman dengan nilai kemanusiaan. Dari sistem yang mengejar sertifikasi dan angka—menuju sistem yang menghasilkan pembelajar seumur hidup, kreatif, kritis, dan berkarakter.

Dengan kurikulum adaptif, pemberdayaan guru merata, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta komitmen pemerataan dan inklusivitas, kita dapat membangun fondasi kokoh bagi:

Generasi Emas Indonesia 2045 — generasi terampil, berakhlak mulia, dan siap bersaing global.

Penyunting Mohammad Nurfatoni