Di tengah dunia multipolar, pendidikan Indonesia masih terjebak dalam paradigma Barat yang meninabobokan. Daniel Mohammad Rosyid menyerukan reformasi radikal: dari persekolahan paksa menuju jejaring belajar yang membebaskan.
Oleh Daniel Mohammad Rosyid @Rosyid College of Arts
Tagar.co – Mencermati perubahan mendasar dalam lanskap geopolitik, geoekonomi, dan geokultural dunia yang kian multipolar, pendidikan perlu dibebaskan dari paradigma nekolimik yang selama ini dipaksakan oleh penjajah—yakni Barat dan Amerika Serikat—melalui neo-cortex war.
Tujuan utamanya adalah agar kita terus menggunakan model, nilai, dan standar Barat dalam hampir semua aspek pendidikan. The western model of education melalui sistem persekolahan paksa massal telah menyiapkan prasyarat budaya bagi bangsa terjajah, meski tampak merdeka di permukaan.
Baca juga: Kampus di Era Prabowo, Bersih-Bersih dari Jokowisme
Padahal, persekolahan tidak pernah dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi menjadi platform belajar yang merdeka.
Instrumen Barat dalam neo-cortex war yang paling merusak adalah sistem persekolahan paksa massal. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Ivan Illich, Ken Robinson, dan John T. Gatto.
Korban utama dari proses pembaratan ini adalah keluarga, masjid atau gereja, dan masyarakat, melalui monopoli persekolahan dalam sistem pendidikan nasional.
Persekolahan dijadikan instrumen teknokratis untuk menyeragamkan perilaku, selera, serta mencetak tenaga kerja muda yang cukup terampil untuk mengoperasikan mesin, namun cukup dungu untuk setia bekerja demi kepentingan pemilik modal—terutama asing—seiring derasnya aliran penanaman modal ke Indonesia sejak masa Orde Baru.
Monopoli radikal persekolahan telah mengubah kebutuhan belajar menjadi sekadar keinginan bersekolah. Masyarakat kini bingung membedakan antara belajar dan bersekolah. Tidak bersekolah dianggap kampungan dan tidak terdidik.
Secara perlahan, masyarakat kehilangan kemampuan membedakan antara kompetensi dan ijazah, antara kesehatan dan rumah sakit, antara keamanan dan kantor polisi, serta antara kebutuhan dan keinginan.
Pendidikan melalui persekolahan makin dipandang sebagai urusan property, bukan institusi. Gedung sekolah dan kampus yang makin megah dianggap jaminan mutu, padahal semakin tidak relevan.
Belajar sebagai kegiatan produktif telah diubah oleh sekolah menjadi aktivitas konsumtif. Persekolahan membuat kesempatan belajar justru semakin sempit, langka, dan mahal.
Sekolah Zombie
Sumber daya tersedot besar-besaran, namun pendidikan sebagai kesempatan belajar semakin tidak relevan dan tidak efektif—terlebih di era internet.
Akibatnya, fenomena sekolah dan kampus “zombie” makin meluas. Gedung-gedung sekolah dan kampus berdiri megah, tetapi ruh dan moralnya perlahan hilang. Bahkan sekolah-sekolah berlabel Islam pun ikut terseret dalam arus liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.
Sekolah dan kampus berubah menjadi pabrik ijazah dengan kompetensi yang kering dan tidak relevan, namun semakin mahal. Menjamurnya perguruan tinggi justru menandakan kegagalan pendidikan menengah dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten, sehat, dan produktif di usia 17–18 tahun. Merancang lulusan SMA sederajat agar semuanya kuliah adalah kekeliruan besar.
Kita harus mengurangi monopoli persekolahan dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan semestinya dipahami sebagai platform perluasan belajar menuju kemerdekaan berpikir.
Yang dibutuhkan bukan pembesaran sistem persekolahan (termasuk pesantren), melainkan perluasan jejaring belajar yang lentur dan berbasis masyarakat—sebuah learning cybernetics, bukan sistem persekolahan.
Pendidikan untuk semua hanya mungkin dilakukan oleh semua. Ki Hadjar Dewantara telah menegaskan tiga pilar pendidikan: keluarga, masyarakat, dan perguruan. Maka, berguru dan belajar harus menjadi jiwa pendidikan kita, bukan sekadar bersekolah.
Gunung Anyar, Surabaya, 20 Oktober 2025
Penyunting Mohammad Nurfatoni
