Di tengah krisis iklim, perempuan dan difabel tak hanya bertahan. Mereka meneguhkan peran sebagai penjaga tanah air dan penggerak perubahan sosial demi bumi yang lebih adil dan lestari.
Tagar.co — Pintu ruang diskusi di sebuah sudut Ibu Kota dibuka lebar pada Jumat siang itu. Puluhan anak muda lintas iman dan perwakilan komunitas difabel datang membawa satu keresahan yang sama: bumi sedang tak baik-baik saja, dan perempuan serta penyandang disabilitas sering kali menjadi pihak yang menanggung beban terberatnya.
Dalam rangka menyambut agenda Walk for Peace and Climate Justice, Eco Bhinneka Muhammadiyah menggelar diskusi publik edisi kedua bertajuk “Perjuangan Perempuan Pembela Tanah Air”. Sesi ini menjadi ruang pertemuan gagasan untuk memahami keterkaitan erat perempuan dengan tanah air, tantangan berlapis yang dihadapi, hingga peran strategis mereka sebagai garda terdepan perubahan sosial.
Baca juga: 40 Pendeta GPIB Kunjungi Eco Bhinneka Muhammadiyah: Merawat Bumi, Merajut Kerukunan
Dua narasumber dihadirkan: Dati Fatimah, peneliti sekaligus konsultan gender, serta Nurhayati Ratna Sari Dewi, Sekretaris III Himpunan Difabel Muhammadiyah (Hidimu) Pusat. Diskusi ini dipandu Pritty Dwi Arlista dari Hidimu.
Dalam paparannya, Dati mengajak peserta menengok kembali semangat Iduladha melalui sosok Siti Hajar. “Jihad Siti Hajar adalah jihad menjaga kehidupan. Dan ini relevan dengan perjuangan perempuan hari ini di tengah krisis iklim,” ujarnya, penuh keyakinan.
Dati menjelaskan, pengakuan agama terhadap jihad menjaga kehidupan menjadi pengingat bahwa tugas ini bukan sekadar narasi besar, melainkan langkah sederhana sehari-hari: memastikan air, pangan, dan energi cukup untuk keluarga. Prinsip serupa, tambahnya, juga hidup di banyak agama dan kepercayaan.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa perubahan iklim tak hanya bicara tentang lingkungan, tetapi juga soal keadilan sosial dan keberlanjutan hidup kelompok rentan. Merujuk data Organisasi Meteorologi Dunia, lebih dari 184.000 jiwa kehilangan nyawa akibat cuaca ekstrem sepanjang 2010–2019.
“Di Indonesia, banjir, kebakaran hutan, hingga cuaca ekstrem masih rutin kita rasakan sampai 2024. Sayangnya, dampaknya tidak merata. Perempuan dan kelompok disabilitas menjadi yang paling terdampak,” kata Dati.
Ia membagikan hasil penelitiannya di Tambaklorok dan Ogan Komering Ilir pada 2018, yang merekam bagaimana perempuan memikul beban rangkap dalam mengelola pangan, air, energi, hingga keuangan keluarga di tengah iklim yang kian tak menentu. Ia pun menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda, terutama Gen-Z, dalam gerakan konsumsi yang lebih bijak dan aksi iklim yang partisipatif.
Suasana diskusi semakin hangat ketika Nurhayati berbagi sudut pandang tentang pengalaman ganda sebagai perempuan sekaligus penyandang disabilitas. Ia membuka dengan mengutip definisi difabel menurut UU No. 8 Tahun 2016: siapa pun yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang, yang membuatnya menghadapi hambatan untuk berpartisipasi penuh dan efektif di masyarakat.
“Perempuan disabilitas sering menghadapi tantangan berlapis karena identitas ganda kami. Kami tidak hanya harus melawan stigma sebagai perempuan, tetapi juga sebagai difabel. Akses kerja, pendidikan, ruang publik—semuanya jauh lebih sempit,” ungkap Nurhayati.
Ia menyoroti ragam disabilitas yang kerap luput dari perbincangan publik, termasuk disabilitas psikososial. “Banyak perusahaan belum menyediakan ruang dan sistem kerja yang memadai untuk disabilitas psikososial. Padahal, dukungan psikososial, skema kerja dari rumah, dan jam kerja fleksibel adalah bentuk akomodasi nyata,” katanya.
Baginya, akses transportasi publik yang inklusif juga menjadi kunci. “Transportasi ramah difabel bukan hanya memudahkan kami bergerak, tetapi juga menandakan negara benar-benar hadir untuk semua warganya,” tegasnya, disambut anggukan peserta.
Di balik tantangan yang nyaris tak putus, diskusi ini meneguhkan satu hal: perempuan dan penyandang disabilitas adalah penjaga kehidupan. Dari sumur air hingga dapur keluarga, dari ladang pangan hingga ruang kebijakan, ketangguhan mereka kerap terbungkus sunyi. Namun, di tengah krisis iklim yang makin meradang, suara mereka justru menjadi denyut harapan perubahan yang adil dan lestari.
Kegiatan diakhiri dengan rencana aksi nyata. Sepekan setelah diskusi, para peserta akan mengikuti sosialisasi cara berinteraksi dengan kelompok difabel, kemudian bersama-sama berjalan dalam agenda Walk for Peace and Climate Justice.
Diskusi ini merupakan bagian dari SMILE (Strengthening Youth Multifaith Leader Initiative on Climate Justice through Ecofeminism)—program Eco Bhinneka Muhammadiyah untuk memperkuat kapasitas pemuda lintas iman agar mampu merajut spiritualitas, keadilan sosial, dan kepedulian lingkungan dalam satu tarikan napas perjuangan. (#)
Jurnalis Dzikri Farah Adiba Penyunting Mohammad Nurfatoni
