Di tengah dominasi sains Barat yang eksploitatif, Eco Bhinneka Muhammadiyah dan LHKP PP Muhammadiyah menginisiasi diskusi lintas ilmu untuk merajut pengetahuan karst yang berkeadilan.
Tagar.co — Sejumlah akademisi, pegiat lingkungan, hingga tokoh lintas iman berkumpul di Gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (18/6/2025). Mereka berdiskusi mendalam dalam forum bertajuk Mencari Jalan Konstruksi Pengetahuan Lokal tentang Karst, yang diinisiasi oleh Eco Bhinneka Muhammadiyah dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah.
Diskusi ini diadakan secara hybrid, dengan tujuan membangun fondasi pengetahuan yang lebih adil dan partisipatif, khususnya terkait pengelolaan kawasan karst Gunung Sewu.
Baca juga: Dari Bandung Lautan Sampah, Tumbuh Harapan lewat Pena Pemuda Lintas Agama
Diskusi tersebut lahir dari kegelisahan atas dominasi sains Barat yang kerap dinilai eksploitatif dan sering mengabaikan pengetahuan lokal serta hak masyarakat setempat. Semangat dekolonisasi pengetahuan dan gerakan ekofeminisme menjadi napas utama diskusi, yang menekankan keadilan ekologis dan sosial.
Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari program Strengthening Youth Multifaith Leader Initiative on Climate Justice through Ecofeminism (SMILE) yang digagas organisasinya. Program ini dirancang selama dua tahun dengan tiga pilar utama: ecoliterasi, advokasi kampanye, dan ecososiopreneur.
“Kami sadar tidak bisa mengerjakan semua hal. Di tengah perjuangan besar ini, kami hanya mengambil satu bagian kecil—kontribusi kami adalah riset partisipatif dengan pendekatan keadilan iklim dan ecofeminisme,” katanya.
Yang penting bagi kami, lanjutnya, adalah melihat langsung apa yang benar-benar terjadi di komunitas, terutama dampaknya terhadap perempuan dan anak-anak, serta mempelajari bagaimana bentuk perlawanan kolektif perempuan dalam menghadapi situasi tersebut.
Ia menambahkan, pendekatan partisipatif menjadi langkah penting untuk membangun kekuatan bersama.
“Program ini hanya dua tahun, tentu pendek untuk kerja advokasi. Karena itu, kami mulai dari partisipasi komunitas dan rencana diskusi dengan para ahli. Seperti perjuangan teman-teman di Kendeng, setiap fase akan menghasilkan data yang menjadi jejak historis,” imbuhnya.
Di sisi lain, David Effendi selaku Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah menekankan pentingnya riset-riset yang menguatkan advokasi jangka panjang. Ia menegaskan,
“Ini bagian dari upaya menyambung nafas perjuangan masyarakat, terutama di Pracimantoro. Muhammadiyah akan melibatkan akademisi dan para ahli agar praktik pembangunan yang mengorbankan manusia dan lingkungan tidak terus menjadi normal atas nama pertumbuhan ekonomi.”
Bagi David, advokasi lingkungan harus berpijak pada data lapangan yang dapat diuji. “Muhammadiyah ingin memperluas ruang-ruang advokasi, termasuk melalui peran tokoh agama, agar suara keberpihakan yang berbasis fakta bisa hadir di ruang publik. Ini adalah bagian dari ikhtiar kolektif kita untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan ekosistem. Kami berharap, dalam dua tahun ke depan, hasil riset ini dapat memberikan arah yang jelas dalam memperkuat perjuangan warga,” katanya menegaskan.
Nada senada datang dari Yayum Kumai, Focal Point SMILE Eco Bhinneka Muhammadiyah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia menilai perjuangan ini tak bisa ditanggung oleh satu pihak saja.
“Satu organisasi tak mungkin memikul beban advokasi sendirian. Dari Muhammadiyah, kami ingin berperan dalam membangun cerita—mengangkat pengetahuan dan narasi dari masyarakat menjadi produk yang bisa digunakan dan disuarakan ke pemerintah serta pihak terkait,” katanya.
Yayum juga mengajak semua pihak untuk terlibat membangun pengetahuan karst yang berkeadilan. “Kita butuh perjuangan kolektif untuk membangun keadilan. Paradigma yang kami pakai adalah ecofeminisme, yang berbasis pada hak—baik hak masyarakat lokal, lingkungan, maupun perempuan,ujarnya memantik diskusi.
“Kami ingin mengajak semua pihak berpikir bersama: apakah mungkin membangun pengetahuan karst yang adil, dan bagaimana kita bisa melakukannya secara gotong royong? Apa keunggulan naratif dari kawasan karst yang bisa kita bawa ke ruang publik?” tambahnya.
Dari sisi masyarakat, Suryo—warga Karst Gunung Sewu—berbagi pengalaman. Kecintaannya pada ekosistem karst tumbuh sejak ia menempuh pendidikan geografi. Pengetahuan ini menggerakkannya aktif mengampanyekan pelestarian kawasan karst.
Ia pun mengusulkan Museum Karst Indonesia dan Kawasan Karst Gunung Sewu dapat dioptimalkan sebagai pusat pembelajaran bagi semua pihak agar tidak terjadi perusakan lingkungan di kemudian hari.
Diskusi lintas keilmuan ini juga diwarnai pandangan para pakar dari berbagai bidang. Hadir antara lain Prof. Sulistyawati (dosen Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan), dan Hillary Reinhart (Fakultas Geografi UGM).
Juga Petrasa Wacana (ahli geologi dan speleologi dari Indonesia Speleological Society), Solahudin (periset air dari Arkom), serta warga Karst Gunung Sewu sendiri. Mereka membedah isu karst dari perspektif geografi, sosiologi, hukum, hingga kesehatan masyarakat.
Prof. Sulistyawati menyoroti bagaimana kerusakan alam berkaitan erat dengan kesehatan manusia. Menurutnya, kerusakan lingkungan berdampak pada kualitas dan kuantitas air yang kemudian memicu berbagai penyakit waterborne disease.
Belum lagi dampak turunan berupa malnutrisi dan penurunan ekonomi warga, serta konflik sosial yang pada akhirnya juga berimbas pada kesehatan, terutama kelompok perempuan.
Diskusi yang berlangsung hingga siang hari ini menghasilkan beberapa langkah konkret, di antaranya penyusunan roadmap riset partisipatif untuk wilayah karst dan penguatan kolaborasi lintas institusi, demi mewujudkan keadilan ekologis yang lebih merata. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
