Pemerintah menggagas ulang strategi pendidikan karakter nasional. Tak lagi hanya tanggung jawab sekolah, penguatan jati diri bangsa kini disinergikan lintas kementerian untuk menjawab disrupsi teknologi dan tantangan ideologis masa kini.
Tagar.co — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menata ulang kebijakan pendidikan karakter nasional. Langkah ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Kebijakan dan Program Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa yang digelar di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan pentingnya pendekatan kolektif dalam membangun karakter generasi bangsa. Menurutnya, tantangan zaman seperti disrupsi teknologi dan budaya digital tidak bisa dihadapi dengan pendekatan sektoral.
Baca juga: Sinergi Kemenko PMK dan BPS: Data Akurat untuk Pembangunan Manusia
“Pendidikan karakter tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Ini adalah tanggung jawab kolektif lintas sektor, lintas institusi, dan seluruh ekosistem bangsa termasuk keluarga, media, dunia usaha, dan masyarakat sipil,” tegas Warsito.
Rapat ini juga menjadi forum evaluasi terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pemerintah membahas kemungkinan reformulasi arah kebijakan karakter ke depan, termasuk revisi regulasi dan penguatan koordinasi operasional antar lembaga.
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, memaparkan bahwa saat ini pendekatan karakter di satuan pendidikan berlandaskan delapan profil pelajar Pancasila yang telah terintegrasi dalam rapor pendidikan. Selain indeks karakter, indikator lain yang dinilai penting adalah iklim kebinekaan, inklusivitas, serta indeks keamanan satuan pendidikan.
Ia menambahkan bahwa program pendidikan karakter diarahkan untuk mendukung pilar-pilar Asta Cita, terutama PN 1 (pembangunan manusia), PN 4 (revolusi mental dan kebudayaan), PN 7 (kebudayaan sebagai identitas bangsa), dan PN 8 (revolusi karakter bangsa).
Dari sisi keagamaan, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama, Mastuki, menekankan pentingnya nilai-nilai universal dalam penguatan karakter, termasuk moderasi beragama, toleransi, dan nasionalisme.
“Survei indeks karakter siswa madrasah aliyah menunjukkan peningkatan nilai gotong royong, integritas, dan kemandirian,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri, Sri Handoko Taruna, menyoroti bahwa tantangan ekstremisme kini juga menyasar kelompok ASN, guru, dan mahasiswa. Menurutnya, hampir seluruh kabupaten/kota telah membentuk Peraturan Perundang-undangan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
“Kita perlu adaptasi regulasi agar tetap relevan dengan dinamika generasi saat ini,” ujarnya.
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, menambahkan pentingnya konsolidasi lintas sektor untuk mengembalikan nilai-nilai nasionalisme, khususnya pada anak-anak yang terpapar budaya asing.
“Kami berharap peran koordinatif Kemenko PMK bisa terus diperkuat dalam menyatukan langkah antar sektor,” ujar Ratna.
Menutup sesi, Warsito menegaskan bahwa rapat ini bukan hanya ajang evaluasi, melainkan momentum memperkuat komitmen nasional dalam menyusun ulang strategi pendidikan karakter bangsa ke depan. Penataan karakter tidak cukup hanya pada aspek pendidikan, namun juga mencakup aparatur negara dan sektor publik lainnya.
“Tujuan akhirnya adalah memperkuat jati diri bangsa dalam menghadapi dinamika global, sehingga kita memerlukan dukungan keterpaduan program antar stakeholders dan masyarakat luas,” tutup Warsito.
Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga seperti BKKBN, Kemendikbudristek, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPIP, serta Bappenas. Sebagian hadir secara luring, sebagian lainnya mengikuti secara daring. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
