Kemenko PMK dan BPS menandatangani MoU untuk memanfaatkan data statistik dalam pembangunan manusia. Sinergi ini memastikan kebijakan lebih presisi, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Tagar.co – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang pemanfaatan data statistik untuk pembangunan manusia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang lebih berbasis data, presisi, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam acara yang berlangsung di Kantor BPS RI, Jakarta, Jumat (14/2/2024), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan bahwa data berkualitas merupakan energi utama dalam pelaksanaan tugas koordinasi pembangunan manusia. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang efektif hanya dapat dicapai melalui basis data yang kuat dan valid.
Baca juga:Menko PMK, Menteri Pertama Jalani Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas
Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan program pembangunan manusia, Kemenko PMK menghadapi tantangan besar, terutama dalam mengawal lima program prioritas (Quick Wins) Presiden pada tahun 2025. Banyak program lintas kementerian dan lembaga yang bersinggungan dengan tugas Kemenko PMK, sehingga peran data menjadi sangat krusial.
Dalam konteks ini, Pratikno berharap BPS dapat berperan sebagai “dirijen” yang menyusun orkestrasi kebijakan berbasis data, memastikan alokasi anggaran yang efisien tanpa mengurangi esensi kebijakan. Ia menegaskan bahwa presisi dalam kebijakan dan perencanaan hanya bisa dicapai melalui data yang berkualitas.
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa BPS siap mendukung Kemenko PMK dengan penyediaan data statistik yang dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan pembangunan manusia. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
Nota Kesepahaman yang ditandatangani mencakup kerja sama dalam pemanfaatan data statistik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Diharapkan, sinergi antara Kemenko PMK dan BPS ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.
Dengan adanya MoU ini, Kemenko PMK semakin memperkuat perannya sebagai koordinator pembangunan manusia berbasis data. Harapannya, langkah ini mampu mendorong efektivitas intervensi pemerintah dalam berbagai sektor, demi terwujudnya pembangunan manusia yang lebih baik di Indonesia. (#)
Penyuntin Mohammad Nurfatoni
