Korupsi di era digital seperti kolusi dalam pengaturan sistem elektronik pengadaan proyek infrastruktur nasional. Modusnya data dan algoritma tender dimanipulasi agar hanya pihak tertentu yang menang kontrak.
Oleh R. Arif Mulyohadi, Praktisi dan Akademisi di Kampus Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dan anggota Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jatim
Tagar.co – Korupsi telah menjadi momok yang terus menghantui pembangunan bangsa Indonesia sejak lama. Namun, kemajuan teknologi informasi telah membawa wajah baru bagi praktik korupsi, yang kini semakin kompleks dan sulit dideteksi dengan cara-cara konvensional.
Fenomena korupsi di era digital menuntut adanya respons hukum yang tidak hanya cepat, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mampu menghadapi tantangan tersebut.
Transformasi Modus Korupsi
Modus korupsi yang dulunya kerap melibatkan transaksi tunai dan pertemuan fisik kini mengalami transformasi signifikan.
Era digital memperkenalkan praktik korupsi berbasis teknologi informasi, seperti manipulasi data elektronik dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-tendering), penyaluran dana melalui transaksi virtual, hingga penyalahgunaan mata uang kripto sebagai sarana pencucian uang hasil korupsi.
Misalnya, sebuah kasus yang mencuat pada tahun terakhir menunjukkan adanya kolusi dalam pengaturan sistem elektronik pengadaan proyek infrastruktur nasional. Modusnya data dan algoritma tender dimanipulasi agar hanya pihak tertentu yang memperoleh kontrak.
Hal ini memperlihatkan bahwa modus korupsi di era digital tidak lagi sederhana dan memerlukan pendekatan hukum yang jauh lebih canggih.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sebuah forum nasional menegaskan,”Teknologi digital telah membuka peluang baru bagi koruptor yang harus dihadapi dengan peningkatan kemampuan teknologi dan hukum yang selaras.”
Keterbatasan UU Tipikor
Meski UU Tipikor telah menjadi payung hukum utama pemberantasan korupsi di Indonesia, terdapat sejumlah keterbatasan yang menghambat efektivitas penanganan korupsi di era digital.
Pertama, UU Tipikor tidak secara eksplisit mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui media elektronik.
Aturan terkait sistem elektronik, transaksi digital, dan kejahatan siber lebih banyak diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pada dasarnya memiliki ruang lingkup berbeda.
Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum serta potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum.
Kedua, aspek pembuktian dalam kasus korupsi digital menghadirkan tantangan tersendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Maria Farida Indrati, pakar hukum pidana dan anggota Dewan Pengawas KPK, “Penanganan kasus korupsi digital membutuhkan keahlian khusus dan teknologi forensik yang memadai agar bukti digital dapat diterima di pengadilan secara sahih.”
Namun, belum semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan investigasi forensik digital secara optimal.
Ketiga, regulasi yang ada belum memberikan perlindungan optimal bagi pelapor (whistleblower) yang mengungkap korupsi digital, sehingga potensi keterlibatan publik dalam pengawasan masih minim.
Padahal, transparansi dan partisipasi masyarakat sangat krusial dalam memberantas korupsi di era modern.
Inovasi Menangani Korupsi Digital
Menghadapi tantangan korupsi di era digital, institusi penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian mulai melakukan adaptasi dengan memperkuat kapasitas teknis melalui pelatihan forensik digital, pengembangan pusat data kriminal siber, dan kerja sama internasional untuk menelusuri jejak kejahatan lintas negara.
KPK, misalnya, secara aktif mengembangkan sistem digital monitoring pengadaan barang dan jasa, sekaligus mengintensifkan audit dan investigasi berbasis data elektronik.
Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada teknologi dan aturan formal semata, melainkan juga integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.
Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, ahli hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, “Penguatan regulasi harus diikuti oleh pembaruan sistem peradilan dan peningkatan kompetensi penegak hukum agar responsif terhadap kejahatan yang semakin kompleks di era digital.”
Penguatan Regulasi dan Sistem Penegakan Hukum
Berangkat dari fakta dan analisis tersebut, terdapat beberapa langkah strategis yang harus menjadi prioritas pemerintah dan pembuat kebijakan:
Revisi UU Tipikor secara menyeluruh untuk memasukkan ketentuan khusus mengenai tindak pidana korupsi berbasis teknologi informasi, termasuk manipulasi sistem elektronik, transaksi kripto, dan modus digital lainnya.
Hal ini penting agar Undang-Undang Tipikor tidak lagi terpisah dari hukum siber dan memiliki payung hukum yang kuat dan jelas.
Penguatan sinergi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan regulator teknologi, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk memastikan pengawasan sistem elektronik pemerintahan berjalan efektif dan terintegrasi.
Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) penegak hukum melalui pelatihan intensif forensik digital serta penyediaan teknologi pendukung investigasi yang mutakhir.
Pengembangan perlindungan hukum bagi whistleblower, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan insentif yang memadai, guna mendorong keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi kasus korupsi digital.
Edukasi dan sosialisasi secara masif kepada pejabat publik dan masyarakat luas mengenai risiko korupsi digital dan cara pencegahannya.
Penguatan budaya anti korupsi di era digital sangat penting agar teknologi bukan hanya alat yang dimanfaatkan koruptor, tetapi juga sarana transparansi.
Penutup
Pemberantasan korupsi di era digital merupakan tantangan yang tidak bisa ditunda. Transformasi teknologi membawa perubahan mendasar dalam modus korupsi, sehingga menuntut perubahan paradigma hukum yang responsif dan progresif.
Undang-Undang Tipikor yang telah ada harus diperbarui dan diselaraskan dengan regulasi teknologi agar mampu menjawab fenomena kejahatan yang semakin kompleks.
Keberhasilan upaya tersebut tidak hanya tergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga profesionalisme penegak hukum, dukungan teknologi mutakhir, dan keterlibatan aktif masyarakat.
Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga integritas penyelenggaraan negara dan memperkuat kepercayaan publik di tengah dinamika globalisasi digital yang semakin cepat. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
