Kemenko PMK dukung penuh pelayanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan untuk memastikan akses setara bagi semua warga negara.
Tagar.co – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan.
Partisipasi aktif dalam Kampanye Gerakan Nasional Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Ahad (15/12/2024), menjadi bukti nyata dukungan tersebut.
Kegiatan ini tidak sekadar seremonial, tetapi juga aksi nyata yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pegawai instansi pemerintah, atlet disabilitas berprestasi, dan perwakilan masyarakat disabilitas.
Dimulai dengan jalan sehat bersama, acara ini kemudian dimeriahkan dengan berbagai aktivitas yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas layanan publik.
Berbagai booth layanan publik dihadirkan, seperti bazar layanan publik LAPOR, konsultasi beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan, dan yang sangat penting, layanan dari Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo).
Kehadiran Pusbisindo memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami pentingnya layanan yang dapat diakses oleh kelompok tunarungu.
Hak yang Sama
MenPAN-RB Rini Widyantini menekankan bahwa pelayanan publik harus inklusif dan menjangkau seluruh stakeholder, termasuk disabilitas dan kelompok rentan.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia Yulius Pigai menyoroti penempatan isu disabilitas sebagai poin keempat dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah terhadap kelompok ini.
Lebih dari sekadar memberikan layanan, esensi dari pelayanan publik adalah memastikan setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan tersebut.
Inklusivitas bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Kemenko PMK menyadari hal ini dan telah mengambil langkah-langkah konkret.
“Di Kemenko PMK, kami berkomitmen untuk menyediakan pelayanan publik yang inklusif. Kami akan mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan, baik secara fisik maupun digital,” tegas Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi. dikutip dari siaran pers yang diterima Tagar.co, Ahad (15/12/24) siang.
Salah satu langkah strategis yang akan diimplementasikan adalah pengembangan website Kemenko PMK yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Fitur audio visual akan diintegrasikan agar informasi dapat dipahami, didengarkan, dan diakses oleh semua orang, terlepas dari keterbatasan fisik mereka.
Acara ini menandai langkah awal kolaborasi untuk memperbaiki infrastruktur pelayanan publik, memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat menikmati hak yang sama dalam mengakses layanan terbaik dari pemerintah.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk WamenPAN-RB Purwadi Arianto; Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti; dan Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
