Isu-Isu Nasional yang Menantang Dibahas dalam Silaknas ICMI 2025

Dari banjir Sumatra hingga pejabat publik yang sibuk pencitraan, Silaknas ICMI 2025 menjadi arena penting membaca tantangan bangsa.

Reposisi Peran Cendekiawan Muslim dalam Lanskap Kebangsaan dan Pemerintahan Baru (Seri 8); Road to Milad 35 dan Silaknas ICMI Bali, 5–7 Desember 2025

Oleh Ulul Albab, Ketua ICMI Jawa Timur

Tagar.co – Di momentum Milad Ke-35 ICMI dan Silaknas 2025 di Bali, ada sejumlah isu nasional strategis yang menantang untuk dibahas di forum ini.

Banjir bandang di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, dugaan “negara dalam negara” di sebuah bandara privat di Morowali, korupsi yang kembali marak dengan wajah-wajah baru, hingga pejabat publik yang lebih rajin membangun pencitraan daripada kinerja nyata.

Semuanya berkelindan menjadi potret bahwa bangsa ini masih berada di era kompleksitas yang kian menantang.

Baca juga: Silaknas ICMI 2025 di Bali dan Arah Baru Ekosistem Halal Indonesia

Saya melihat ini semua bisa menjadi tantangan bagi Silaknas ICMI: apakah ICMI hanya menjadi ruang nostalgia intelektual, atau menjadi aktor strategis yang mampu membaca zaman, bersuara jernih, dan memberi arah bagi negara?

Menurut saya, Silaknas 2025 harus berani mengangkat isu-isu besar ini. Tidak hanya dibahas, tetapi juga dibedah dengan akal sehat, integritas akademik, dan keberpihakan moral kepada umat dan bangsa.

Banjir Pulau

Bencana besar yang melanda Sumatra Utara dan Aceh bukan sekadar takdir alam. Curah hujan ekstrem memang menjadi faktor pemicu, tetapi akar persoalannya jauh lebih dalam, yaitu kerusakan daya dukung lingkungan akibat deforestasi, tata ruang yang amburadul, dan lemahnya pengawasan negara.

Dalam perspektif kehutanan, longsor dan banjir bandang adalah tanda bahwa daya serap dan daya simpan air di hulu telah kehilangan fungsi. Hutan-hutan yang berubah menjadi kebun monokultur dan kawasan tambang menjadikan curah hujan lebat berubah menjadi arus liar yang menghancurkan permukiman.

Dalam perspektif Islam, merusak alam adalah fasad fil ardh, kerusakan di muka bumi yang diperingatkan Al-Qur’an. Sedangkan musibah adalah panggilan untuk menata kembali hubungan manusia dengan amanahnya sebagai khalifah.

ICMI harus hadir dengan suara kuat: Indonesia membutuhkan tata kelola lingkungan berbasis ilmu, bukan semata izin. Silaknas harus mendorong:

• audit ekologi menyeluruh di wilayah rawan,

• reformasi perizinan kawasan hulu,

• penguatan early warning system,

• serta skema mobilisasi cendekiawan hijau untuk mendukung pemerintah memperbaiki tata lingkungan.

Isu Bandara IMIP Morowali

Isu mengenai Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, menggelitik nalar publik. Dugaan bahwa bandara tersebut sempat beroperasi “di luar radar negara”, tanpa pengawasan imigrasi, bea cukai, dan otoritas strategis lainnya, membuka kembali pertanyaan tentang arah industrialisasi Indonesia: apakah kita membangun kedaulatan, atau justru terjebak dalam ketergantungan yang tidak disadari?

Silaknas ICMI tidak boleh melewatkan isu ini. Bukan untuk memojokkan siapa pun, tetapi untuk:

• mendorong tata kelola investasi berbasis kedaulatan,

• memastikan semua fasilitas strategis berada dalam kontrol negara,

• serta merumuskan etika kebijakan yang menjaga martabat Indonesia.

Korupsi yang Tidak Pernah Letih

Setiap hari publik disuguhi berita baru tentang operasi tangkap tangan, skandal anggaran, dan permainan proyek. Korupsi berubah bentuk: lebih canggih, lebih terstruktur, dan sering kali menyamar sebagai kerja administratif.

Pada titik ini, ICMI harus tampil sebagai penegak moral yang tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan desain pemberantasan korupsi berbasis ilmu dan teknologi, misalnya dengan merekomendasikan:

• digitalisasi anggaran secara menyeluruh,

• audit berbasis AI untuk mendeteksi pola mencurigakan,

• standar integritas pejabat publik,

• dan desain tata kelola rekomendasi jabatan berbasis meritokrasi.

Silaknas ICMI perlu mengusulkan Peta Jalan Integritas Nasional.

Pejabat yang Pandai Pencitraan, Lupa Pengabdian

Fenomena pejabat publik yang rajin tampil di media sosial tetapi miskin kinerja adalah kenyataan pahit. Komunikasi publik memang penting, tetapi ketika komunikasi berubah menjadi panggung narsistik yang mengalahkan esensi pengabdian, negara sedang menghadapi masalah serius.

Silaknas dapat melahirkan pedoman etika publik untuk pemerintahan, termasuk:

• etika penggunaan media sosial oleh pejabat,

• standar transparansi kinerja,

• dan tolok ukur akuntabilitas yang dapat diakses publik.

Agenda Strategis Silaknas ICMI

Melihat dinamika nasional, ada sejumlah isu prioritas lain yang menurut saya perlu menjadi pembahasan resmi SILAKNAS:

1. Agenda Kedaulatan Pengetahuan: ICMI harus menegaskan bahwa AI, sains, dan teknologi bukan hanya alat, tetapi bagian dari kedaulatan bangsa.
2. Agenda Keadilan Ekonomi dan Kelas Menengah Muslim: Mendorong tata kelola industri halal, UMKM berbasis teknologi, dan pemberdayaan ekonomi umat yang inklusif.
3. Agenda Reformasi Manajemen Bencana Nasional: Berbasis sains, lingkungan hidup, dan kebijakan publik yang presisi.
4. Agenda Tata Kelola Investasi dan Sumber Daya Alam: Menegaskan kembali peran negara sebagai pengendali utama sektor strategis.
5. Agenda Diplomasi Intelektual Muslim Indonesia: Menempatkan ICMI sebagai aktor yang menghubungkan Indonesia dengan dunia Islam dan ilmu pengetahuan global.

Saatnya ICMI Bangkit Menjadi Suara Peradaban

Silaknas ICMI 2025 adalah pertaruhan relevansi. Ketika bencana melanda, korupsi terus menggerogoti, kedaulatan dipertanyakan, dan pejabat sibuk menata citra, bangsa ini membutuhkan suara akal sehat.

ICMI harus menjadi suara itu. Bukan suara yang keras, tetapi suara yang jernih. Bukan suara yang marah, tetapi suara yang memberi arah. Karena peradaban tidak dibangun oleh kekuasaan semata, tetapi oleh kecerdasan, kejujuran, dan keberanian untuk menyatakan yang benar di saat banyak memilih diam. (#)

Penyunting Mohammad Nurfatoni