Drama Immanuel Ebenezer memperingatkan politikus untuk menjaga perkataannya selaras dengan perilaku. Hindari menjadi orang munafik.
Oleh Dwi Taufan Hidayat, pengamat sosial politik, tinggal di Semarang.
Tagar.co – Dulu dia bergaya petarung moral yang galak menyerukan koruptor layak dihukum mati. Kalimat itu kini menjerat dirinya.
Itulah drama kehidupan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Kini berompi oranye tahanan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Transformasi kehidupan Noel, sapaannya, begitu miris. Teriakan idealisme hanyalah drama. Seperti panggung sinematik politik kita yang penuh plot twist murahan. Panggung politik yang membuat penonton sinis.
Berita MetroTV (22 Agustus 2025) mengabarkan realitas semalam berubah total: Noel berharap dapat amnesti dari Presiden Prabowo saat digiring ke mobil tahanan KPK.
Amnesti Presiden Prabowo seperti yang diperoleh Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP. Namun presiden malah mencopot jabatannya.
Kita semua paham drama ini: pemeran hero tiba-tiba jadi tahanan. Di atas panggung debat ia tampil bak singa; kini, di balik jeruji, suaranya sekadar lirih memohon belas kasihan. Sungguh ironi yang lebih pedas dari cabe rawit.
Publik merespons dengan keras dan cepat. Okezone (22 Agustus 2025) pasang headline menggigit: Wamenaker Noel Dulu Garang Minta Pejabat Korupsi Dihukum Mati, Kini Memelas Amnesti Prabowo.
Lebih dramatis lagi media merekam momen tangis Noel. Ia meminta maaf kepada Prabowo, anak, istri, dan rakyat Indonesia seakan semua itu bisa menebus dosanya.
Ini jadi simbol bagaimana moralitas bisa dikebiri oleh kenyataan. Ketika berada di podium, idealisme mudah meledak. Tapi ketika berada di jeruji, idealisme buyar, berganti harapan permohonan.
Plot twist Noel ini mengingatkan bahwa moral selektif kerap hadir dalam politik kita. Teriak hukum mati saat aman, lalu minta amnesti saat terjepit itu bukan drama. Itu sinyal perkataan dan perbuatan harus sama. Integritas namanya.
Kebangkitan KPK dari Permainan Politik
Dalam momentum penangkapan Noel oleh KPK menunjukkan keberanian baru, merdeka dari tekanan politik, dan tajam dalam menegakkan hukum.
Presiden Prabowo memberi dukungan penuh terhadap proses hukum tanpa intervensi, memperkuat penegakan integritas publik.
Kini saatnya KPK membangun konstruksi bukti yang lebih luas, tidak hanya bergantung pada OTT semata, terus maju dan pantang mundur.
Penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan oleh KPK adalah tanda lembaga ini mulai membebaskan diri dari belenggu politik dan kembali menunjukkan taringnya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Penangkapan Noel, aktivis yang kemudian menjadi pejabat tinggi, sekarang terlibat kasus pemerasan sertifikasi K3 menunjukkan bahwa tak ada yang kebal hukum.
KPK membuktikan ketegasannya terhadap siapapun, termasuk yang pernah bersuara kritis. Ini memberikan harapan bahwa keadilan kini benar-benar diterapkan tanpa pandang bulu.
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan kasus ini dan secara tegas mempersilakan KPK untuk berjalan dalam koridor hukum tanpa campur tangan, menegaskan bahwa integritas dan akuntabilitas adalah prioritas dalam kabinetnya.
Langkah ini menunjukkan keberpihakan pada hukum dan prinsip transparansi.
Penghormatan terhadap proses hukum tanpa tekanan politik adalah langkah penting dalam memperkuat supremasi hukum. Presiden bahkan menyatakan akan segera melakukan pergantian jika Noel terbukti bersalah, menunjukkan keseriusan dalam menjaga moralitas pemerintahan.
Penangkapan Noel membawa konsekuensi praktik: KPK mengamankan hingga 14 orang terkait kasus ini, serta menyita puluhan kendaraan termasuk mobil mewah dan motor Ducati serta uang tunai, membuktikan penyidikan yang komprehensif.
Langkah KPK menggandeng bukti konkret ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika, tapi dijalankan dengan serius, menjadi dorongan kuat untuk membangun konstruksi kasus yang lebih memadai daripada bergantung semata pada OTT. Bravo, KPK.
Meski banyak orang mengenang Noel sebagai figur merakyat dan rendah hati di mata bawahannya, hal ini malah menekankan bahwa korupsi bisa terjadi di berbagai level dan figur, maka penting agar lembaga pengawas tetap waspada dan profesional.
Respon cepat berbagai pihak, seperti KSPI dan Partai Buruh yang menyatakan keprihatinannya namun mendesak penegakan hukum secara tegas, menjadi bukti bahwa komitmen terhadap bersih-bersih korupsi harus konsisten dari semua elemen masyarakat.
Yang terpenting sekarang: KPK perlu memperluas pendekatan penegakan hukum, tidak hanya mengandalkan OTT, tetapi juga membangun kasus dengan bukti menyeluruh, meliputi audit, saksi, dokumentasi hukum, agar bukan sekadar penangkapan simbolis, tapi efektif dalam menyasar akar korupsi. Semangat terus, pantang mundur. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
