Sejarah mencatat, Darul Islam dan PRRI pernah dicap pemberontak. Namun di balik luka dan stigma itu, tersimpan pelajaran penting tentang keadilan, politik, dan cara bangsa ini menjaga keseimbangannya.
Oleh Daniel Mohammad Rosyid @Rosyid College of Arts
Tagar.co – Setia pada kesepakatan para pendiri bangsa sesuai UUD 18 Agustus 1945 ternyata bukan perkara sepele. Mirip dengan Madiun Affair 1948 oleh PKI yang dipimpin Muso, baik Darul Islam (DI) maupun Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dituduh memberontak terhadap NKRI.
Namun, perlakuan penguasa kala itu sangat pilih kasih. Achmad Husein dan Sjafruddin Prawiranegara memberontak karena ketidakadilan ekonomi, kekecewaan militer, dan ketidakpuasan politik.
Baca juga: Tiga Sikap Ulama dan Tokoh Islam terhadap UUD 18 Agustus 1945
Kartosuwiryo menolak Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949—produk Belanda—bukan karena memberontak terhadap NKRI sebagai kesepakatan para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945.
Sjafruddin belakangan diampuni, sedangkan Kartosuwiryo dihukum mati. Ironisnya, D.N. Aidit yang memimpin PKI justru berjaya di samping Sukarno. Sukarno melakukan blunder politik besar dengan memusuhi kelompok Islam dan menangkapi para pemimpin Masyumi.
Soeharto—seorang nasionalis Jawa abangan—pada awalnya melanjutkan kebijakan Sukarno terhadap Islam, menjadikannya musuh kecil, sementara PKI menjadi musuh besar.
Namun setelah tiga dekade berkuasa, Soeharto dijatuhkan bukan oleh kelompok Islamis, melainkan oleh kaum sekuler kiri dan liberal radikal yang memanfaatkan kaum nasionalis sebagai useful idiots.
Kaum sekuler radikal berkedok gerakan reformasi ini kemudian bahkan berhasil mengganti UUD 18 Agustus 1945—yang justru dipegang teguh oleh Kartosuwiryo—dengan UUD 10 Agustus 2002. Belakangan terbukti, UUD hasil perubahan yang ugal-ugalan itu hanya melahirkan korporatokrasi mbelgedhes dan Jokowisme.
Dalam lanskap geopolitik yang kini tidak lagi didominasi pertarungan antara ideologi komunis atau sosialis dan kapitalis, Presiden Prabowo perlu mengingat pelajaran ini jika ingin mengoreksi paradoks Indonesia agar tidak menghancurkan NKRI.
Islam adalah jalan tengah. Bukan sosialisme, apalagi kapitalisme. Memusuhi Islam adalah kekeliruan Soekarno dan Soeharto yang tidak perlu diulangi Prabowo sebagai a student of history. (#)
Gunung Anyar, Surabaya. Jumat, 31 Oktober 2025.
Penyunting Mohammad Nurfatoni
