Konten ilegal diblokir langkah bagus. Lebih bagus lagi memutus jaringan kejahatan digital dan menangkap pelakunya.
Oleh M. Rohanudin, Praktisi Penyiaran
Tagar.co – Pemerintah menyampaikan telah menindak dan menghapus jutaan konten ilegal dari ruang digital Indonesia.
Langkah ini patut diapresiasi sebagai respons atas persoalan digital yang semakin kompleks.
Internet bukan hanya ruang komunikasi dan ekonomi, tetapi juga menjadi medium bagi kejahatan baru seperti judi online, penipuan digital, pencurian data pribadi, pornografi, serta penyebaran hoaks.
Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa dan pengguna internet lebih dari 220 juta orang, Indonesia termasuk salah satu pasar digital terbesar di dunia.
Besarnya jumlah pengguna tentu membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memperbesar potensi penyalahgunaan ruang digital.
Karena itu, ketika pemerintah menyebut jutaan konten ilegal telah dihapus, hal tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi memang berskala besar dan membutuhkan intervensi serius.
Tantangan Ruang Digital
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penetrasi internet nasional terus meningkat dan berada di kisaran 78 persen populasi. Artinya, mayoritas warga Indonesia kini terkoneksi ke ruang digital.
Di sisi ekonomi, nilai ekonomi digital Indonesia juga terbesar di Asia Tenggara.
Laporan Google, Temasek, dan Bain sebelumnya memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia telah menembus puluhan miliar dolar AS dan terus tumbuh.
Namun pertumbuhan itu dibarengi ancaman serius. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam berbagai laporan tahunan pernah mencatat ratusan juta hingga miliaran anomali trafik siber setiap tahun, mulai dari malware, phishing, hingga serangan ke sistem digital. Ini menandakan ancaman digital bukan isu kecil.
Penghapusan konten ilegal tentu penting. Situs judi yang diblokir dapat mengurangi akses masyarakat.
Akun penipu yang ditutup bisa mencegah korban baru. Konten eksploitasi atau hoaks berbahaya yang dihapus dapat menekan dampak sosial. Namun, menghapus konten tidak otomatis menghapus pelaku.
Di era digital, satu akun dapat diganti dengan akun baru dalam hitungan menit. Satu domain diblokir hari ini, domain baru bisa muncul esok hari.
Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah take down, tetapi apakah jaringan kejahatan di belakangnya ikut dilumpuhkan.
Judi Online dan Penipuan Digital
Kasus judi online menjadi contoh paling nyata. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam berbagai pernyataan resmi beberapa tahun terakhir menyebut nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar konten internet, tetapi telah menjadi ekonomi ilegal berskala besar.
Artinya, meskipun ribuan situs diblokir, jika aliran dana masih berjalan maka praktik tersebut tetap hidup.
Operator cukup membuat situs baru dan memindahkan promosi ke media sosial atau aplikasi pesan.
Penipuan digital juga terus meningkat. Data pengaduan masyarakat di berbagai lembaga menunjukkan modus penipuan online mulai dari phishing, impersonasi bank, toko palsu, hingga investasi bodong terus memakan korban setiap tahun.
Nilai kerugian masyarakat mencapai miliaran rupiah bahkan lebih. Dalam banyak kasus, akun penipu yang ditutup akan muncul kembali dengan nama berbeda.
Karena itu, menutup akun saja tidak cukup tanpa pelacakan pelaku dan rekening penerima dana.
Transparansi dan Ketepatan Kebijakan
Ketika pemerintah menyebut jutaan konten ilegal, publik berhak mengetahui rinciannya. Berapa persen terkait judi online, berapa persen penipuan, berapa persen pornografi ilegal, berapa persen hoaks berbahaya, dan berapa persen pelanggaran data pribadi.
Tanpa data rinci, angka besar mudah menjadi headline tetapi sulit diukur dampaknya.
Masyarakat juga berhak mengetahui berapa banyak akun yang diproses hukum, berapa rekening dibekukan, dan berapa nilai transaksi ilegal yang berhasil dihentikan.
Di sisi lain, penertiban digital harus akurat. Pemblokiran massal tanpa verifikasi berisiko salah sasaran terhadap situs legal, konten edukasi, atau usaha kecil yang sah. Karena itu, penegakan hukum digital harus tegas tetapi tetap proporsional.
Penghapusan jutaan konten ilegal adalah langkah awal yang penting dan layak diapresiasi. Namun ukuran keberhasilan sejati bukan terletak pada banyaknya tautan yang diblokir, melainkan pada berkurangnya korban di masyarakat.
Jika korban penipuan menurun, transaksi judi online melemah, penyebaran hoaks berbahaya berkurang, dan masyarakat merasa lebih aman menggunakan internet, maka kebijakan tersebut berhasil.
Tetapi jika konten terus muncul kembali sementara pelaku tetap bebas beroperasi, maka negara baru membersihkan permukaan.
Tantangan sesungguhnya bukan hanya menghapus konten, melainkan memutus jaringan kejahatan digital sampai ke akarnya. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
