NGO adalah mitra strategis negara yang mengisi ruang-ruang kosong tak terjangkau oleh tangan negara. Ketika menerima dana asing jangan sampai menjalankan agenda kepentingan politiknya.
Oleh Dr. Eko Wahyuanto, Pengamat Kebijakan Publik.
Tagar.co – Panggung politik nasional kembali tersentak oleh pernyataan Wakil Menteri HAM (WamenHAM) Mugiyanto.
Dia mengungkap sinyalemen keterkaitan pendanaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau Non Governmental Organization (NGO) dengan kepentingan geopolitik asing.
Pernyataan itu memicu protes OMS seperti Imparsial, KontraS, hingga ICW. Mereka menuntut pencabutan pernyataan dan permohonan maaf terbuka.
Di tengah keriuhan desakan tersebut, penting bagi publik dapat menjaga nalar, apakah pernyataan WamenHAM itu serangan untuk membungkam kebebasan sipil, atau justru sebuah observasi administratif dalam tata kelola negara modern?
Kacamata kebijakan publik, baik di level nasional maupun global, melihat perdebatan soal dana asing bukan barang baru.
Mantan Menteri Luar Negeri AS, Collin Powell, pernah melontarkan pernyataan fenomenal sekaligus mengerikan bagi independensi NGO.
Dalam pidatonya di hadapan para aktivis, Powell menyebut NGO sebagai force multipliers (pengganda kekuatan) dan bagian integral dari tim tempur diplomasi Amerika.
Secara eksplisit, Powell mengakui bahwa NGO HAM dapat digunakan sebagai alat politik untuk mempromosikan kepentingan Barat di negara lain.
Pandangan Powell diperkuat oleh pernyataan pakar hubungan internasional dari University of Chicago, John Mearsheimer.
Dalam teori Realism, Mearsheimer memandang di atas panggung dunia, tidak ada makan siang gratis. Pendanaan lintas negara seringkali menjadi instrumen soft power untuk mengarahkan kebijakan publik sebuah negara agar selaras dengan kepentingan donor.
Jika memakai perspektif Collin dan Mearsheimer, maka pernyataan WamenHAM bukanlah fitnah, melainkan sebuah kewaspadaan geopolitik yang perlu dikaji.
Hegemoni Pendanaan dan Independensi Agenda
James Petras, sosiolog politik mengkritik keras peran NGO di negara berkembang. Petras berpendapat, NGO kerap berfungsi sebagai penyangga radikalisme, gerakan rakyat agar tidak membentur kepentingan korporasi global.
Dalam konteks kebijakan publik, jika agenda OMS didikte pendanaan asing, maka terjadi pergeseran prioritas dari kebutuhan domestik menuju pesanan donor.
Ini dikhawatirkan kebijakan publik tidak lagi lahir dari rahim aspirasi lokal dan kepentingan nasional, melainkan hasil negosiasi di balik meja hibah internasional.
Inilah titik krusial mengapa pengawasan terhadap aliran dana asing menjadi esensial bagi kedaulatan sebuah bangsa.
Akuntabilitas
Publik harus cerdas memilah. OMS adalah mitra strategis negara yang mengisi ruang-ruang kosong tak terjangkau oleh tangan negara.
Paradigma ini memunculkan premis bahwa OMS adalah mitra strategis yang harus tumbuh di tengah dinamika demokrasi.
Namun kemitraan menuntut kejujuran. Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), OMS yang menerima dana dari sumber luar negeri dikategorikan sebagai Badan Publik Non-Pemerintah.
Pasal 9 dan 16 UU KIP sudah sangat jelas: Setiap organisasi yang mengelola dana publik (termasuk hibah asing) wajib melaporkan keuangan yang telah diaudit. Termasuk program kerja, hingga susunan kepengurusan.
Jadi ketika pemerintah menyinggung soal transparansi dana, itu bukan berarti sedang memosisikan masyarakat sipil sebagai lawan. Melainkan lebih soal tertib administrasi, sebagai bagian transparansi dan akuntabilitas publik.
Jangan sampai niat luhur advokasi kemanusiaan terdistorsi narasi abu-abu akibat tata kelola keuangan tertutup.
Jangan sampai pula, publik percaya stigmatisasi bahwa OMS sebagai agenda asing untuk memecah belah bangsa.
Standar Global Akuntabilitas Nirlaba
Dalam perspektif kebijakan publik komparatif, langkah memperketat aturan main, selaras dengan tren di berbagai negara demokrasi maju.
Lester M. Salamon dari Johns Hopkins University, seorang pakar global tentang sektor nirlaba, menekankan bahwa legitimasi NGO di era modern tidak hanya terletak pada kebaikan misinya, tetapi pada akuntabilitas operasionalnya.
Tanpa adanya transparansi yang bisa diakses publik, NGO akan terjebak dalam krisis kepercayaan akut. Kebijakan publik mewajibkan pelaporan dana asing bukan dimaksudkan mengamputasi kaki demokrasi, melainkan memberikan bantalan kokoh, agar OMS dapat berdiri tegak tanpa bayang-bayang tuduhan konspirasi.
Transparansi adalah alat proteksi bagi aktivis itu sendiri agar mereka tidak mudah dikriminalisasi oleh narasi-narasi spekulatif yang tidak berdasar.
Jika pernyataan WamenHAM memiliki landasan data valid, maka ini adalah Kotak Pandora yang harus dibongkar. Sebaliknya, jika hanya asumsi tanpa bukti, maka meminta maaf adalah jalan ksatria.
Bertolak dari kasus ini, kebijakan publik ke depan harus diarahkan pada penguatan posisi OMS agar tetap kuat dan mandiri.
Kita perlu melihat transparansi bukan sebagai ancaman atau cap agen asing, melainkan sebagai upaya menaikkan kelas legitimasi moral OMS di mata rakyat.
Sarah Bush, pakar kebijakan publik dari Yale University dalam bukunya The Taming of Democracy Assistance, mengingatkan bahwa intervensi dana asing seringkali justru menjinakkan agenda lokal agar sesuai dengan kemauan donor.
Maka kebijakan pemerintah memperketat akuntabilitas merupakan langkah proteksi agar kedaulatan demokrasi tetap authentic, bukan pesanan.
Menangkal Erosi Kedaulatan
Dinamika ini membawa kita pada pentingnya penguatan regulasi domestik untuk memitigasi risiko intervensi terselubung.
Kita tahu banyak negara kini sedang berjuang menyeimbangkan antara dukungan demokrasi internasional dengan perlindungan terhadap otonomi nasional.
Kebijakan publik Indonesia harus mampu menciptakan jalan tengah, memberikan ruang gerak bagi OMS untuk mengkritik pemerintah secara keras, namun di saat yang sama memastikan bahwa suara kritis tersebut bukan hasil pesanan geopolitik negara lain.
Penguatan regulasi melalui mekanisme check and balances terhadap dana asing adalah upaya agar demokrasi kita tidak mengalami erosi kedaulatan secara perlahan namun pasti.
Negara tak boleh membiarkan diksi geopolitik asing menjadi tembok pemisah kuat antara negara dan rakyatnya.
Kita membutuhkan pemerintahan yang bersih, juga memerlukan masyarakat sipil yang kritis dan berjiwa nasionalis.
Transparansi adalah oksigen bagi demokrasi yang sehat. Dengan membuka aliran dana secara akuntabel, OMS justru sedang membuktikan bahwa mereka benar-benar berjuang demi bangsa, bukan untuk kepentingan asing.
Sudah saatnya setiap organisasi melaksanakan tertib laporan, tajam mengkritik, dan kokoh menjaga kedaulatan. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
