Evaluasi PAI selama ini terlalu sibuk mengukur hafalan dan angka, tetapi abai pada pembentukan iman, akhlak, dan kepribadian peserta didik.
Oleh Titien Koesoemawati; Mahasiswi Program S2 Prodi Magister PAI UMM dan Anggota PDA Kota Malang
Tagar.co – Banyak siswa memperoleh nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tinggi, tetapi kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial justru kian rapuh dalam kehidupan sehari-hari. Paradoks inilah yang memperlihatkan bahwa persoalan utama PAI hari ini bukan terletak pada kurikulum, melainkan pada cara kita mengevaluasi pendidikan itu sendiri.
Potret pendidikan pada akhirnya memang kerap ditentukan oleh hasil pembelajaran, atau lebih dikenal dengan hasil evaluasi pembelajaran. Seperti halnya baru-baru ini hasil TKA untuk para siswa jenjang menengah atas kelas XII yang telah mengetahui hasil TKA-nya. Wajah pendidikan secara nasional dapat diketahui dari hasil rata-rata nilai TKA tersebut.
Baca juga: Mendidik Generasi Emas: Saat Intelektualitas Tak Lagi Cukup tanpa Karakter
Selain itu, pembelajaran PAI memiliki sistem evaluasi yang lebih kompleks, karena PAI sebagai mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah akan menjadi indikator baik dan buruknya perilaku siswa secara nasional di Indonesia.
Evaluasi pembelajaran PAI seharusnya menjadi jantung dari upaya membentuk manusia beriman, berakhlak, dan berkeadaban. Namun, dalam praktik pendidikan di sekolah, sistem evaluasi PAI justru kerap terjebak pada pola lama yang kognitif-sentris, administratif, dan miskin makna.
Dominasi Evaluasi Kognitif
Evaluasi sering kali direduksi menjadi angka rapor dan nilai ujian, sementara dimensi moral, spiritual, dan sosial yang menjadi ruh PAI justru terpinggirkan. Kondisi ini patut dikritisi secara serius karena berimplikasi langsung pada kegagalan PAI dalam menjalankan misi utamanya.
Kritik pertama yang paling mendasar adalah dominasi evaluasi kognitif dalam PAI. Tes tertulis, hafalan materi, dan ujian pilihan ganda masih menjadi instrumen utama penilaian. Akibatnya, keberhasilan belajar PAI diukur dari seberapa banyak siswa mampu mengingat konsep, dalil, atau definisi, bukan dari bagaimana nilai-nilai tersebut dihidupi dalam keseharian.
Sistem evaluasi semacam ini melahirkan paradoks: siswa bisa mendapat nilai tinggi PAI, tetapi perilaku jujur, empati, tanggung jawab, dan kepedulian sosial justru lemah. PAI menjadi “pengetahuan agama”, bukan “pendidikan keagamaan”.
Kritik kedua adalah evaluasi PAI yang bersifat formalistik dan administratif. Evaluasi sering dilakukan sekadar untuk memenuhi tuntutan kurikulum, laporan sekolah, atau akreditasi. Guru terjebak pada pengisian instrumen, rubrik, dan nilai, tanpa sempat melakukan refleksi pedagogis yang mendalam.
Evaluasi kehilangan fungsi utamanya sebagai alat perbaikan pembelajaran. Dalam kondisi ini, evaluasi tidak lagi menjadi sarana transformasi, melainkan sekadar rutinitas birokratis yang melelahkan dan tidak berdampak signifikan pada perkembangan siswa.
Kritik ketiga berkaitan dengan ketiadaan kesinambungan evaluasi. Evaluasi PAI umumnya bersifat sesaat—dilakukan di akhir materi, akhir semester, atau akhir tahun. Padahal, pembentukan iman dan akhlak adalah proses jangka panjang yang tidak bisa diukur secara instan.
Sikap religius, kejujuran, dan kedewasaan moral berkembang melalui proses berulang dan kontekstual. Evaluasi yang terputus-putus menyebabkan guru gagal membaca dinamika perkembangan peserta didik secara utuh.
Selain itu, sistem evaluasi PAI juga kurang kontekstual dan tidak terintegrasi dengan budaya sekolah. Aktivitas keagamaan seperti salat berjemaah, pembiasaan akhlak, kegiatan sosial, dan kokurikuler keislaman sering dipandang sebagai pelengkap, bukan bagian dari sistem evaluasi.
Padahal, justru di ruang-ruang inilah nilai PAI diuji dan dipraktikkan. Ketika evaluasi hanya berpusat di kelas, PAI kehilangan ruang hidupnya di lingkungan sekolah.
Beberapa Solusi
Berangkat dari kritik tersebut, diperlukan solusi sistemik dan paradigmatik agar evaluasi PAI kembali pada tujuan hakikinya.
Solusi pertama adalah reorientasi paradigma evaluasi PAI. Evaluasi harus bergeser dari sekadar assessment of learning menuju assessment for and as learning. Artinya, evaluasi bukan hanya menilai hasil, tetapi menjadi bagian dari proses pembelajaran dan refleksi siswa. Guru PAI perlu memandang evaluasi sebagai sarana membimbing kesadaran moral dan spiritual peserta didik, bukan sekadar alat seleksi akademik.
Solusi kedua, mengembangkan evaluasi komprehensif berbasis tiga ranah: aqliah, qalbiah, dan amaliah. Evaluasi kognitif tetap penting, tetapi harus diimbangi dengan penilaian sikap dan praktik. Observasi perilaku, jurnal refleksi, portofolio ibadah, proyek sosial, dan penilaian autentik perlu menjadi bagian sah dari sistem evaluasi PAI.
Dengan demikian, nilai rapor PAI merepresentasikan keutuhan perkembangan siswa, bukan sekadar kecakapan intelektual.
Solusi ketiga adalah mengintegrasikan evaluasi PAI dengan program dan budaya sekolah. Sekolah perlu memosisikan PAI sebagai mata pelajaran nilai yang lintas ruang dan waktu. Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh guru PAI, tetapi juga melibatkan wali kelas, guru lain, bahkan orang tua. Pendekatan ini menjadikan evaluasi lebih objektif, kontekstual, dan berkelanjutan.
Solusi keempat, peningkatan kapasitas guru PAI dalam asesmen autentik dan reflektif. Banyak guru sebenarnya memiliki komitmen nilai, tetapi belum dibekali keterampilan evaluasi yang memadai. Pelatihan evaluasi PAI berbasis nilai, moderasi beragama, dan pendidikan inklusif menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa guru yang reflektif dan kritis, sistem evaluasi sebaik apa pun akan gagal di tingkat implementasi.
Solusi kelima adalah mengembangkan sistem evaluasi PAI yang inklusif dan humanistik. Evaluasi harus mempertimbangkan latar belakang, kemampuan, dan kondisi peserta didik. Standar yang kaku dan seragam justru bertentangan dengan spirit keadilan dan rahmah dalam Islam. Evaluasi PAI seharusnya menilai progres dan ikhtiar siswa, bukan semata hasil akhir.
Pada akhirnya, kritik terhadap sistem evaluasi PAI bukan dimaksudkan untuk meniadakan evaluasi, tetapi justru untuk mengembalikannya pada hakikat pendidikan Islam. Evaluasi PAI harus menjadi jalan pembinaan, bukan penghukuman; menjadi proses pemaknaan, bukan sekadar pengukuran.
Jika evaluasi PAI mampu menghadirkan keseimbangan antara dzikir, pikir, dan amal, maka PAI tidak hanya hadir di rapor, tetapi hidup dalam kepribadian peserta didik. Di situlah evaluasi PAI menemukan makna sejatinya sebagai instrumen peradaban. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
