Jiwa Al-Maun melandasi perjuangan dakwah Muhammadiyah sedari awal. Mencerdaskan dan menyantuni kaum mustadh’afin. Ada gejala mulai bergeser ke jalan kapitalisme demi mengejar kemakmuran.
Oleh M. Islahuddin, anggota majelis PDM Gresik.
Tagar.co – Ada yang merasakan realitas pendidikan Muhammadiyah saat ini terasa sedang dalam asuhan kapitalisme. Persoalannya bukan sekadar negara yang abai atau sistem luar yang jahat.
Masalahnya telah merasuk ke dalam tubuh para penggerak organisasi. Dalam perspektif materialisme dialektika, telah muncul basis material Muhammadiyah kini telah mendikte kesadaran ideologisnya.
Muhammadiyah membanggakan diri punya ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, dan ratusan universitas. Itu semua disebut aset. Namun, ada yang mengusik hati dengan pertanyaan reflektif. Apakah aset-aset ini masih menjadi alat perjuangan, atau justru telah berbalik menjadi tuan yang memperbudak?
Dalam teori sosial, kondisi material menentukan kesadaran. Ketika Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) membesar menjadi korporasi raksasa yang mengelola triliunan rupiah, logika korporasi pelan-pelan menggeser logika Al-Ma’un.
Itu bisa dilihat gejalanya. Sekolah dan kampus Muhammadiyah akhirnya terjebak dalam tuntutan surplus, efisiensi, dan branding. Akibatnya lahir dinding pemisah kelas.
Muncul elite pengelola AUM, para manajer, dan birokrat pendidikan yang sibuk dengan rapat anggaran dan akreditasi. Sementara kelas mustadh’afin ragu-ragu memasukkan anaknya karena biayanya mahal.
Pada tahap ini teringat dengan KH Ahmad Dahlan yang membuka sekolah untuk anak-anak kampung Kauman, sebab sekolah pemerintah hanya menerima anak-anak ningrat.
Ini adalah sengkarut yang kontradiksi. Muhammadiyah mengkritik kapitalisme global, tetapi di dalam rumah tangganya sendiri, tanpa sadar membangun surga kapitalis kecil-kecilan.
Sekolah menjadi premium brand yang hanya bisa diakses kelas menengah-atas, sementara semangat kerelawanan digantikan oleh transaksional profesionalisme.
Tersandera Harta
Dalam sistem pendidikan nasional yang bersifat kapitalistik dengan ciri sekolah harus mandiri, subsidi minim, sekolah Muhammadiyah terpaksa bermain dengan aturan pasar. Namun, adaptasinya terlalu masuk ke dalam.
Ada kajian yang dimuat dalam Kudusmu.id menyoroti dampak dari penumpukan aset ini terhadap daya kritis demi keamanan aset.
Izin operasional kampus, akreditasi sekolah, hingga hibah pembangunan rumah sakit semuanya membutuhkan “stabilitas politik”. Akhirnya tersandera oleh kekayaannya sendiri.
Terjadilah pertarungan antara idealisme dengan kepentingan. Ada yang mulai berhitung untung rugi dengan kekuatan politik. Pilihannya bukan lagi siapa yang terbaik, tapi ikut yang menang. Tak peduli dengan integritasnya.
Inilah materialisme dialektika yang bekerja. Aset yang seharusnya memperkuat dakwah, malah membelenggu kebebasan ideologis. Menjadi konservatif bukan karena dalil agama, tapi karena mana yang menguntungkan.
Islam berkemajuan hanya dipahami kemegahan gedung pencakar langit, meninggalkan esensi pembaruan tajdid untuk kemaslahatan umat.
Kontradiksi pendidikan adalah cerminan dari pertarungan dua jiwa: jiwa Al-Ma’un yang ingin membebaskan kebodohan dan kemiskinan melawan jiwa kapitalisme yang mengakumulasi modal.
Khawatirnya siswa dan mahasiswa yang dididik hanya menjadi sekrup industri, bukan intelektual profetik.
Guru dan dosen ditekan dengan target administratif layaknya buruh pabrik, kehilangan waktu untuk menyapa jiwa anak didiknya. Orang tua siswa diposisikan sebagai pelanggan yang harus dilayani selama kuat membayar.
Lima Langkah
Muhammadiyah harus melakukan langkah radikal jika tidak ingin tergelincir menjadi korporasi kapitalis berjubah agama.
Pertama, redefinisi profesionalitas. Profesional tidak boleh diartikan sekadar mencari untung (profit-oriented). Profesionalitas dalam AUM harus dikembalikan pada efisiensi pengelolaan untuk memaksimalkan layanan sosial, bukan memaksimalkan saldo bank.
Kedua, desakralisasi aset. Pimpinan Muhammadiyah harus berani mengatakan gedung dan aset hanyalah benda mati. Jangan sampai ketakutan kehilangan aset membuat kita kehilangan nyali membela kebenaran.
Muhammadiyah lahir sebelum punya gedung, dan akan tetap mulia meski tanpa gedung mewah, asalkan berpihak pada keadilan.
Ketiga, reformasi struktural pembiayaan. Subsidi silang jangan hanya jadi mitos. Universitas dan sekolah yang kaya raya memiliki kewajiban moral dan organisatoris untuk menopang lembaga pendidikan gurem secara sistemik, bukan sekadar charity.
Keempat, kembali ke akar. Pimpinan harus lebih sering turun ke Ranting miskin daripada rapat di hotel berbintang.
Kelima, basis material harus diubah. Dari ketergantungan pada SPP mahal, kembali pada kekuatan wakaf produktif dan filantropi yang membebaskan biaya pendidikan bagi yang tidak mampu.
Muhammadiyah sedang berada di persimpangan jalan sejarah. Apakah terus melaju di jalan tol kapitalisme yang nyaman tapi melupakan rakyat kecil, atau berani berputar arah kembali ke jalan Al-Ma’un.
Jangan sampai kelak dihisab bukan karena kurang beramal, tapi karena amal usaha kita justru menjadi benteng yang menghalangi cahaya keadilan. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
