Kemenko PMK menegaskan pentingnya integrasi data kesehatan jemaah haji melalui Siskohatkes. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time, memperkuat istithoah, dan memastikan layanan kesehatan jemaah berlangsung lebih cepat, akurat, dan aman.
Tagar.co — Upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan jemaah haji terus dikawal Kemenko PMK. Pada Jumat (24/10/2025), Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, melakukan monitoring dan evaluasi implementasi integrasi data jemaah haji beserta data kesehatannya melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu bidang Kesehatan (Siskohatkes). Tinjauan dilakukan di Puskesmas Gayungan dan RSUD Haji Jawa Timur, Surabaya.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan layanan kesehatan sejak tahap pemeriksaan awal, proses istithoah, pemantauan jemaah selama berada di Tanah Suci, hingga setelah kembali ke Tanah Air. Siskohatkes merupakan penyempurnaan sistem layanan kesehatan haji yang memungkinkan integrasi penuh antara data kepesertaan haji dan rekam medis jemaah.
Baca juga: Menko PMK: Pengembangan AI Harus Adil, Produktif, dan Bebas Diskriminasi
Melalui sistem ini, tenaga kesehatan dapat mengakses informasi secara real-time sehingga penanganan medis berlangsung lebih cepat, tepat, dan berdasarkan riwayat kesehatan yang terdokumentasi dengan baik.
“Integrasi data jemaah haji dan rekam kesehatannya sangat krusial untuk memastikan keselamatan jemaah. Dengan Siskohatkes, kondisi kesehatan jemaah dapat dipantau secara real-time, termasuk saat berada di Tanah Suci, karena riwayat medisnya terdokumentasi dengan jelas,” ujar Warsito.
Selain memperkuat aspek keselamatan, sistem ini juga meningkatkan transparansi penyelenggaraan haji, khususnya dalam proses istithoah. Siskohatkes memastikan seluruh jemaah merupakan peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang tahun ini telah mencapai 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Integrasi sistem ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Direktorat Haji Kemenag dan BPJS Kesehatan yang diinisiasi Kemenko PMK pada akhir 2024. Dengan basis data yang kuat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam peningkatan layanan kesehatan haji dapat berjalan lebih efektif.
“Siskohatkes harus menjadi standar baru layanan kesehatan haji. Ini bukan hanya soal efisiensi pencatatan, tetapi memastikan keputusan medis untuk jemaah lebih cepat, tepat, dan berpihak pada keselamatan,” tambah Warsito.
Dalam tinjauan tersebut, Warsito juga berdialog dengan calon jemaah haji yang sedang menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses entri data. Ia menekankan pentingnya validitas dan kelengkapan data sebagai fondasi untuk memperbaiki pelayanan haji pada tahun-tahun mendatang.
Kegiatan monitoring turut dihadiri perwakilan Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Kemenag Kota Surabaya, serta tenaga kesehatan daerah. Hasil monev diharapkan menjadi acuan memperkuat kualitas layanan kesehatan jemaah haji pada penyelenggaraan berikutnya. (#)
Penyunting Mohammad Nurfatoni
