Militerisasi politik sipil terbaca pada pengangkatan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam. Ini refleksi strategi kekuasaan yang menekankan stabilitas yang mengancam demokratisasi.
Oleh Nashrul Mu’minin, pengamat sosial politik, tinggal Yogyakarta.
Tagar.co – Reshuffle kabinet selalu menjadi isu politik yang menyita perhatian publik, terutama ketika menyangkut kementerian strategis. Seperti penunjukan Menko Politik dan Keamanan Letjen Purnawirawan Djamari Chaniago.
Pengangkatan Djamari Chaniago ini tidak sekadar pergantian pejabat, melainkan mencerminkan arah politik dan prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional.
Di tengah demonstrasi besar-besaran yang menolak tunjangan DPR yang dinilai berlebihan, langkah ini seolah menegaskan bahwa keamanan menjadi panglima utama dalam mengelola dinamika politik dan ekonomi Indonesia.
Tujuannya jelas: meredam eskalasi konflik sosial sekaligus menunjukkan bahwa negara tetap berwibawa menghadapi gejolak rakyat.
Masalah utama yang mengemuka adalah meningkatnya ketegangan antara rakyat dan elite politik.
Berdasarkan survei Indikator Politik (Juli 2025), sekitar 63% responden menilai kebijakan tunjangan DPR tidak adil dan hanya memperbesar kesenjangan sosial.
Sementara 71% publik menyatakan lebih percaya pada figur militer dalam menjaga keamanan ketimbang politisi sipil yang dianggap sering pragmatis.
Data ini menjadi pijakan logis mengapa presiden memilih sosok berlatar belakang militer untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus mempertebal citra tegas pemerintah.
Namun, langkah ini juga menyisakan kekhawatiran mengenai demokratisasi yang berpotensi tereduksi oleh pendekatan keamanan yang kaku.
Dalam konteks politik kekuasaan, penunjukan jenderal purnawirawan dapat dipahami sebagai strategi konsolidasi.
Menurut data Kementerian Pertahanan (Mei 2025), ada 18 posisi strategis di pemerintahan yang kini diisi oleh figur berlatar belakang TNI/Polri.
Angka ini meningkat 22% dibandingkan periode sebelumnya. Artinya, arah pemerintahan cenderung memperkuat pola militerisasi politik yang pernah menjadi ciri khas era Orde Baru.
Secara politis, langkah ini mungkin efektif untuk menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi secara demokratis dapat menimbulkan resistensi publik dalam jangka panjang.
Persoalan tunjangan DPR yang menjadi pemicu demonstrasi memperlihatkan adanya jurang antara aspirasi rakyat dan kebijakan elite.
Laporan LSI (Agustus 2025) mencatat bahwa 54% warga kota besar merasa kebijakan DPR tidak transparan dan cenderung menyalahgunakan anggaran negara.
Ketidakpuasan ini memicu aksi massa yang kian membesar, hingga pemerintah merasa perlu merespons dengan penegakan keamanan yang lebih kuat.
Menurut saya, problem utamanya bukan sekadar keamanan, melainkan kegagalan komunikasi politik antara rakyat dan pengambil kebijakan.
Respon pemerintah yang mengedepankan figur militer memang memberi kesan ketegasan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dilema.
Data dari Komnas HAM (Juni 2025) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, 38% kasus pelanggaran hak sipil terjadi pada situasi penanganan demonstrasi.
Jika pola represif terulang, masyarakat bisa semakin kehilangan ruang partisipasi, dan demokrasi Indonesia akan bergerak mundur. Artinya, pilihan pemerintah untuk menempatkan keamanan di atas dialog politik bisa menjadi pedang bermata dua: efektif menekan protes, tetapi melemahkan legitimasi moral di mata rakyat.
Namun harus diakui bahwa di tengah ancaman ketidakstabilan, masyarakat sering kali menginginkan figur tegas.
Survei CSIS (April 2025) menunjukkan bahwa 59% publik lebih memilih “stabilitas politik” daripada “kebebasan berekspresi” ketika dihadapkan pada konflik sosial.
Angka ini menjelaskan mengapa pemerintah yakin langkah mengangkat jenderal purnawirawan akan mendapat legitimasi publik dalam jangka pendek.
Meski demikian, preferensi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih fundamental.
Menurut saya, yang lebih mendesak bagi pemerintah adalah memperbaiki hubungan dengan rakyat melalui transparansi kebijakan dan komunikasi publik yang jujur.
Keamanan memang penting, tetapi tanpa keadilan sosial dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, stabilitas hanya bersifat semu.
Kebijakan tunjangan DPR, misalnya, harus dikaji ulang dengan melibatkan partisipasi publik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang lebih dalam.
Dengan demikian, figur militer di kabinet tidak sekadar menjadi simbol keamanan, tetapi juga katalisator reformasi politik.
Bahwa pengangkatan Letjen Purn. Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam adalah refleksi strategi kekuasaan yang menekankan stabilitas.
Langkah ini secara politis rasional, tetapi secara demokratis menyimpan risiko yang tidak kecil. Indonesia harus belajar dari sejarah bahwa militerisasi politik cenderung mengikis ruang kebebasan sipil.
Jalan keluar terbaik adalah mengimbangi pendekatan keamanan dengan dialog sosial yang tulus dan kebijakan yang adil.
Tanpa itu, reshuffle kabinet hanya akan menjadi kosmetik kekuasaan, bukan solusi substantif terhadap krisis kepercayaan rakyat. (#)
Penyunting Sugeng Purwanto
